30
May
09

MARUNI 55: Apakah Fakta Sosial atau Fakta Teologi?


Penutupan Lokalisasi Prostitusi 55. Wacana ini di masyarakat Manokwari, telah menimbulkan beragam alasan pembenaran tentang boleh dan tidak. Dari sudut pandang yang berbeda, oleh berbagai warga kota dari kelas sosial yang berbeda pula, ramai orang membicarakannya. Termasuk didalamnya juga, adu argumentasi yang sangat hiperbolis, karena sarat tafsir sosial dan hukum.

Hal tadi, sebenarnya mengindikasikan bahwa, warga kota Manokwari memiliki kepedulian sosial dan daya kritis yang baik terhadap tata kehidupan di kota ini. Terlepas apakah dia itu berasal dari latar belakang sosial yang berbeda, konteks persoalan ini, pasti telah menjadi bahan perenungan.

Semua perdebatan yang berlangsung, sebenarnya hanya bermuara pada satu klaim pembenaran, bahwa warga kota Manokwari menginginkan suatu tatanan masyarakat kekinian yang teratur dan bermartabat.

Pada dasarnya pernyataan-pernyataan yang dilansir di media massa lokal, belum membangun kerangka berpikir yang Wtsmembebaskan untuk pembaca. Saat ini, dari dinamika yang berkembang, dapat ditebak, bahwa wacana pikir masyarakat masih berkiblat pada prostitusi adalah sesuatu yang dilarang agama. Kemudian mengesampingkan bahwa prostitusi adalah bagian dari masalah sosial. Dan masalah sosial ini disebabkan aspek-aspek sosial yang lain. Oleh karenanya jujur harus dikatakan, bahwa terlalu dini bagi masyarakat kebanyakan untuk bisa bijaksana menempatkan diri dan memilih, pada basis argumentasi mana, ia harus mengarahkan penilaiannya sebagai warga kota yang peduli.

Langkah awal yang penting, para pihak yang sedang terjangkit “Brain Virus – 55”, harus bersepakat, apakah Virus 55 adalah suatu fakta sosial atau fakta teologi. Membedakan kasus ini dengan salah satu dari dua sudut pandang tersebut, merupakan hal yang sangat mendasar. Tujuannya, agar kita semua tidak terjebak, dalam mendiskusikannya.

Jika dasar pijak argumentasi dan cara pandang masih berbeda, maka klaim pembenaran hanya akan menjadi milik tiap orang, dan bukan milik kesatuan masyarakat. Implikasi lainnya juga adalah semakin melanggengkan komunitas kota yang apatis terhadap suatu realitas sosial. Pada aspek ini, politisasi kerangka pikir masyarakat akan terus mengemuka.
Justifikasi pembenaran akan masalah sosial yang hanya bersandar dari satu penafsiran individu-individu saja, akan menghilangkan kepekaan sosial dari masyarakat. Sebab polarisasi issu-issu sosial, hanya berjalan untuk tujuan simbolisasi. Hal seperti ini lebih banyak hanya akan menimbulkan pemaknaan yang multi tafsir atas suatu dinamika sosial yang terjadi. Apalagi jika dinamika itu dikemas sebagai produk hukum.

Suatu kebijakan sosial (hukum) dikatakan berhasil dalam mengatur tata kehidupan masyarakat, jika kebijakan itu bisa dipahami dari sudut pandang pengetahuan seluruh warga kota. Di dalamnya juga, jika kebijakan itu secara normatif menempatkan seluruh warga masyarakat secara egaliter.

Tindakan-tindakan tertentu yang mem-“blow up” suatu realitas sosial terkecil menjadi wacana publik, semakin menjauhkan rasa tanggungjawab sosial dari masyarakat akan hal itu. Kesadaran pikir dan perubahan perilaku seluruh warga, atas penerapan suatu kebijakan sosial tidak akan pernah bisa melembaga dalam diri pribadi. Untuk hal ini, Perda tentang minuman keras bisa dijadikan bahan refleksi sosial yang baik.

Oleh karenanya, dengan tidak mengkambing-hitamkan siapa pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya dunia prostitusi, jujur harus diakui, bahwa lokalisasi 55 adalah suatu fakta sosial.
Pembenaran terhadap keberadaan Lokalisasi 55 sebagai fakta sosial: Pertama, seluruh warga kota Manokwari mengakui keberadaannya dalam interaksi sosial masyarakat; dan Kedua, pemerintah daerah sacara legal mengijinkan keberadaan komunitas ini beserta segala aktifitasnya.

Sampai saat ini, suka atau tidak, Lokalisasi 55 merupakan icon dari kota Manokwari. Siapapun orangnya, yang pernah datang dan hidup di kota ini, ketika meninggalkan Manokwari di tempat lain, akan mudah diingatkan tentang Manokwari dengan menyebut nama Maruni – 55, lokasi wisata Pasir Putih, pantai Bakaro, Gunung Meja, Pasar Tingkat, dan sebagainya. Sudah tentu nama-nama dari lokasi-lokasi tersebut memiliki makna sosial yang berbeda sesuai peruntukannya.

380378Komunitas 55, lahir dari suatu proses interaksi antar individu. Dan individu-individu itu berasal dari berbagai latar belakang sosial yang berbeda. Komunitas ini memberikan warna sosial yang lain. Sekaligus juga telah membentuk suatu pola hubungan sebab akibat. Ia membentuk pranata sosial, karena ada sistem nilai-norma dan tata aturan yang mengatur individu-individu yang terlibat didalamnya. Karena ia adalah fakta sosial, maka kerap juga ditempelkan istilah-istilah sosial negatif kepada pelakunya seperti, “sampah masyarakat, penyakit sosial, dunia remang-remang, wanita tuna susila, penjaja seks, pekerja seks, pekerja seks komersil, pemuas nafsuh lelaki, dsb.”

Semua orang, siapapun juga dia, ketika mendengar istilah-istilah tersebut di atas, pasti bisa menafsirkan dengan benar arti yang terkandung didalamnya.

Di dalam tafsir sosial, idiom-idiom di atas memberikan konotasi buruk kepada pelakunya. Tapi tidak meniadakan keberadaan mereka yang hidup di dunia tersebut. Sebab secara tegas idiom-idiom tadi, memberikan batasan sosial kepada warga tentang baik dan buruknya perilaku seseorang dalam hidup bermasyarakat.

Tanpa memperdebatkan kembali penting dan tidaknya Lokalisasi 55 ditutup, masalah ini harus dilihat sebagai sesuatu yang kompleks, karena berimplikasi dari dan kepada fakta-fakta sosial yang lain. Jelas harus dikemukakan, Lokalisasi 55 tidak berdiri sendiri, sebagai salah satu bagian dari unit-unit sosial pembentuk kota Manokwari. Interaksi sosial yang terjadi telah mempertemukan berbagai kultur yang berbeda.

Lokalisasi 55 merupakan mozaik dari komunitas pinggiran yang terpinggirkan dalam struktur sosial. Penghuninya jauh dari kesan diakui sebagai warga kota. Sulit dicari, siapa yang bertanggungjawab atas kehadiran komunitas ini. Apa yang bertanggungjawab untuk merubah kehidupan ke arah yang baik.

Sebagai warga, kita harus mengakui bahwa, biarpun komunitas ini memiliki tanda penduduk Manokwari (dan mungkin juga mereka membayar pajak), tapi mereka bertanggungjawab atas hitam putih kehidupan mereka sendiri.
Berbeda membicarakan Lokalisasi 55 sebagai fakta sosial, para anggota komunitas ini memiliki keyakinan teologis (iman kepada Tuhan).

Pertarungan keyakinan dari individu-individu di Lokalisasi 55, secara pribadi merupakan batasan fakta teologis. Batasan ini memperlihatkan, bagaimana secara pribadi, manusia-manusia yang terlibat didalamnya, mengorbankan keyakinan akan kebenaran ajaran Tuhannya (nilai-norma, aturan agama) pada suatu kondisi sosial yang memaksa. Dan kondisi sosial yang memaksa itu, terbentuk dari realitas-realitas sosial lain. Jauh dari pernyataan suratan nasib yang ditentukan Tuhan.

Dasar argumentasi fakta teologis, selalu menempatkan Tuhan pada kehendak-Nya. Memahami manusia secara pribadi, mengikuti apa yang menjadi ketentuan Tuhan. Dalil pemahaman utama dari fakta teologis, selalu mengartikan segala sesuatu di muka bumi, terjadi atas kehendak dan campur tangan (kuasa) Yang Maha Kuasa.

Pola terjadinya fakta teologis, lebih mengedepankan relasi hamba (diri pribadi) dengan Tuhannya. Secara pribadi, mereka yang terlibat dalam dunia prostitusi (WTS dan lelaki hidung belang) bertanggungjawab atas dirinya sendiri dan kepada Tuhannya. Akibat dari perbuatan mereka tersebutlah yang akan menjadi fakta sosial, ketika telah berproses dalam lingkungan masyarakat lewat mekanisme interaksi sosial yang menimbulkan pengaruh kepada orang lain.
Memang disadari bahwa, fakta teologis dan fakta sosial, memiliki batasan yang sangat tipis. Apalagi jika persoalan ini terjadi pada kontek masyarakat Indonesia yang dikatakn religius. Tapi, sangat baik kalau kita memberikan batasan jelas tentang hal ini.

Fakta teologis lebih pada memperhadapkan individu secara pribadi tunduk pada tata-aturan ke-Tuhan-an. Untuk fakta sosial, seseorang secara pribadi bagian dari suatu masyarakat yang saling mempengaruhi, sehingga diperhadapkan pada tata-aturan sosial yang saling berkorelasi dan dinamis.

Secara sosial, ketika bicara keyakinan akan ajaran Tuhan, maka harus dilihat secara sosial bahwa agama adalah bersifat “dogmatis”. Keyakinan akan kebenaran ajaran Tuhan bersifat “immanent”. Nilai kebenaran ajaran agama (Tuhan) tidak  boleh per-bantah-kan, harus diterima,  dan tidak bisa dirubah. Apalagi diperdebatkan secara sosial, karena memang begitu adanya. Meskipun nilai-nilai agama sendiri, pada dasarnya bersumber dari keluhuran nilai-nilai sosial yang melembaga.

Oleh karenanya, penggunaan nilai-nilai agama atau pranata-pranata religi sebagai alat politisasi (rekayasa) suatu fakta sosial, akan mengaburkan substansi dari keagungan dan kesucian ajaran agama itu sendiri. Sebab realitas sosial selalu terbentuk dengan menyesuaikan pada konteks perubahan ruang dan waktu.

Kebenaran dan ketidak-benaran fakta sosial, masih bisa diperdebatkan antar anggota masyarakat. Sesuai cara pandang dan basis argumentasi yang berbeda. Tidak sama dengan kebenaran fakta teologis yang lebih dogmatis dan “immanent”.

Berbicara produk hukum sebagai fakta sosial sosial, hukum terbentuk karena mengatur lebih dari satu kepentingan individu. Hukum lahir untuk mengatur “social of causality” dari suatu kelompok masyarakat. Sehingga hukum secara sosial, memiki sifat “forcing, obligation, compulsion, acceptable by mind, can be debated by according to context”. Untuk itu, nilai-norma hukum harus bersumber dari cara pandang yang sama dari masyarakat terhadap terhadap suatu fakta sosial.

Untuk itu, hukum tidak berdiri sendiri dan menafikan aspek lain. Seperti terjadinya kondisi ekonomi, politik, sosial – budaya dari suatu situasi sosial yang telah ada. Semua kondisi ini, merupakan sesuatu yang menjadi substansi pembentukan hukum itu sendiri. Jika hukum dibuat untuk dijadikan sebagai alat rekayasa sosial, aspek hukum juga harus mempertimbangkan realitas-realitas sosial tersebut.

Penanganan fakta sosial secara hukum, tidak berdiri sendiri dalam wilayah kewenangan hukum saja. Sebab hukum lahir, karena ada interaksi kepentingan lebih dari satu individu.

Sampai sekarang, prostitusi disebut sebagai satu penyakit masyarakat paling tua dalam sejarah kehidupan manusia. Motif-motif yang mendasari terjadinya hal ini banyak ragam. Tergantung pada motifasi apa, individu-individu memilih melakukan perbuatan demikian.

Membicarakan Lokalisasi 55 sebagai fakta sosial yang dilegalkan, dan para pelakunya adalah warga dari suatu negara, maka asumsi terakhir yang bisa dijadikan pembenaran kehadiran komunitas ini, adalah faktor kebutuhan ekonomi dan rendahnya pendidikan. Kedua faktor ini dibagian dunia manapun, selalu menjadi unsur penyebab yang utama.
Dilain pihak, banyak studi sosial terpercaya mengemukakan, bahwa faktor-faktor utama pendorong terjadinya prostitusi adalah kemiskinan, kebodohan, ketidak-adilan dari proses pembangunan, marginalisasi hak-hak warga, pembiaran realitas sosial dan realitas teologis, dan hal lain yang bersifat gender. Ditambah lagi dengan “corruption habit from rampant government officer” yang menghilangkan dana-dana jaminan sosial masyarakat. Sedangkan faktor penariknya adalah tingginya perputaran uang dari suatu wilayah, pe-legal-an secara hukum dari suatu pemerintahan, dan tingginya pengguna jasa prostitusi dari anggota-anggota masyarakat (ke-tidak taat-an individu terhadap ajaran agama).

Dimana-mana, faktor-faktor ini menjadi unit-unit pendorong dan penarik yang utama. Sehinga banyak pengamat sosial beranggapan bahwa, pada kontek ini, kebijakan pembangunan di Indonesia selama ini salah kaprah. Penguasa masih memandang pertumbuhan ekonomi terpisah dari membangun mentalitas manusia. Kalaupun sudah banyak penguasa yang mengedepankan aspek pembangunan mentalitas manusia, itupun masih merupakan jargon-jargon kosong tanpa bukti.

Terbalik dengan kebijakan penutupan Lokalisasi 55, masih banyak di negeri ini, penguasa menilai protitusi (legal dan ilegal) sebagai suatu mata pencarian yang secara sosial kotor. Para pelakunya jauh dari kesan perilaku taat pada kebenaran agama.

Namun sayangnya, untuk dunia prostitusi ini, pajak/retribusi legal (dan ilegal – pungli) masih juga dibebankan oleh pemerintah (termasuk oknum aparat pemerintah) kepada mereka yang melakoni profesi ini. Padahal prostitusi secara sosial, mempunyai “double impact” yang sama dengan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kembali membicarakan hukum sebagai alat rekayasa sosial. Kita harus mengakui bahwa Lokalisasi 55 merupakan fakta sosial yang terjadi karena unsur pembiaran secara legal. Prostitusi terjadi karena desain pembangunan yang dilakukan pemerintah, belum menempatkan pemberdayaan semua warga secara adil. Paradigma me-wacana-kan distribusi hasil pembangunan berkeadilan belum dilakukan. Masyarakat masih tetap dibedakan dalam hal mendapatkan pelayanan publik. Termasuk didalamnya, tanpa sadar polarisasi pe-miskin-an sistematis secara sosial dilakukan pemerintah.
Jujur harus kita akui, komunitas ini jauh dari setumpuk agenda pembangunan yang selama ini ada. Desain model pembangunan yang dibuat intitusi pemerintah dan agama, belum memasukan mereka sebagai aspek penting. Padahal penghuni Lokalisasi 55, merupakan bagian dari masyarakat Manokwari.

Sekarang warga Manokwari diperhadapkan dengan uapaya nyata penutupan tempat prostitusi ini. Dan sebagai warga kota yang beragama dan meng-inginkan Manokwari Kota Ijil memberikan cahaya spiritual ke seluruh penjuru bumi, semua orang pasti sepakat Lokalisasi 55 harus tutup.

Wacana Manokwari Kota Injil adalah suatu fakta sosial. Sebab tata aturan yang akan dibuat, pastinya melahirkan harmonisasi hidup antar warga sebagai satu kesatuan sosial (pemukiman). Pada saat yang sama, wacana penutupan Lokalisasi 55 adalah juga suatu fakta sosial.

Persoalan utama untuk hal ini, bukan karena akan ada Perda Manokwari Kota Injil, maka Lokalisasi 55 harus tutup. Tapi kenapa Lokalisasi 55 tidak dipandang sejak awal, sebagai suatu fakta sosial yang harus segera dibenahi. Sehingga orang-orang-orang yang terlibat didalamnya, harus diberdayakan secara baik oleh negara. Agar mereka bisa memperoleh mata pencarian yang secara sosial dan teologi benar.

Jika hukum bisa dipakai sebagai alat rekayasa sosial, kenapa sejak dulu persoalan ini tidak dicari jalan keluarnya yang baik secara hukum. Sebab penggunaan fakta sosial lain sebagai “entrance” penutupan Lokalisasi 55, bukan merupakan proses pembelajaran kesadaran hukum dan politik yang baik bagi masyarakat.

Upaya penutupan tempat ini, terkesan sangat instan. Apalagi terkesan tanggungjawab pemerintah dan institusi agama hanya sampai kepada membicarakan kata tutup saja. Tapi belum membicarakan secara serius, dan melibatkan semua warga Manokwari, untuk mendiskusikan implikasi sosial paskah penutupan.

Selama ini, dampak negatif secara sosial masih dilihat hanya pada aspek kesehatan dan kriminalisasi semata. Reduksi penyebaran HIV/AIDS dan meningkatnya kasus-kasus pelecehan seksual, menjadi tema utama. Terus, bagaimana bagaimana dengan hak-hak eks pekerja 55 untuk aspek pemberdayaan ekonomi, relokasi pemukiman, re-internalisasi sosial agar mereka siap hidup bersama masyarakat umum, pembinaan mental spiritual, dan dampak tidak langsung secara psikhis terhadap perilaku dari mereka-mereka yang sering jajan di tempat ini.

Hal lain juga, pemerintah belum memikirkan secara serius, bagaimana mengelola suatu masyarakat kota yang bijaksana untuk bisa menerima eks pekerja 55. Apakah masyarakat kota bisa secara sadar, membangun proses sosialisasi norma – nilai kepada eks pekerja 55. Ataukah apakah masyarakat lain, mau hidup berdampingan sebagai satu kesatuan pemukiman warga kota Manokwari?

Sangat naif, jika mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat di Manokwari, hanya diartikan bahwa minuman beralkohol dan tempat-tempat prostitusi (legal/ilegal) harus tutup. Padahal urusan perilaku oknum dan intitusi-istitusi pemerintah dan publik, dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat belum diurus tuntas. Budaya “hedois” dan konsumeris masih terus dianut para pejabat dan orang berduit dan keluarganya. Jaminan-jaminan sosial dan keadilan hukum kepada semua orang, belum juga ditata baik. Relasi sosial antar unit-unit pembentuk kesatuan warga kota Manokwari, belum dibuat secara harmonis dan saling bermanfaat. Dan tipologi pembangunan kita, masih mengisyaratkan ketidak-adilan, karena hanya menuntungkan satu kelompok sosial saja.

Akhirnya, kebijakan yang hanya berfokus pada aspek materi hukum semata, hanya akan melanggengkan simbolisasi-simbolisasi sosial tanpa makna harmonisasi dan keadilan sosial.


1 Response to “MARUNI 55: Apakah Fakta Sosial atau Fakta Teologi?”


  1. 1 dayanara
    31 May 2009 at 7:48 am

    Bang, sa kasi komen di FB saja eeee


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


"LIKIN" kata temanku

Asma al Husna

Holy Qur’an

Kata Mutiara

Pada Tanah Kita Pijak Bersama

Tanah,...benda mati yang mempunyai sifat menghidupkan..., dari tanah kita ada dan hidup,...pada tanah kita kembali. Pencarian hakekat diri dan hidup, sejatinya dilakukan di tanah,...karena pada tanahlah kita berpijak. Lalu,...menulis pengembaraan diri pada lembaran-lembaran tanah dengan bertintakan peluh dan rasa.

Arsip ku

Kategori

Blog Stats

  • 47,884 hits

Beasiswa Indonesia Scholarship

May 2009
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Join My Community at MyBloglog!

EBOOK GRATIS

Musik


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: