Orang Papua, “bagaimana jika beras menggantikan sagu?”…, (Bagian 2)


Bagaimana, Jika Beras Menggantikan Sagu?”

Pada Maret 2007, ketika PERDU menggagas penanaman tiga hektar pohon sagu sebagai “pilot project” di kampung Warganusa I distrik Babo – kabupaten Teluk Bintuni, seorang pegawai Pemda dari Dinas Pertanian setempat  berkata, “orang Papua sudah tidak suka makan sagu. Untuk apa PERDU dan masyarakat tanam sagu lagi.”

Ungkapan senada juga disampaikan oleh salah satu pejabat teras BAPPEDA kabupaten, “bahwa sebaran sagu alam di wilayah Teluk Bintuni yang luas, memiliki potensi ekonomi yang menguntungkan jika dijadikan bahan dasar bio fuel.”

Kedua pendapat aparatus negara di atas tidak ada yang salah. Semuanya benar. Kenapa tidak? Coba  bandingkan dengan ketersedian sagu alam di kawasan ini yang mencapai luas 300.000 ha. Atau  setara dengan 33.30 % dari total sebaran luas hutan sagu Papua 900.980 ha. Mana yang lebih menguntungkan, potensi tersebut hanya dikelola masyarakat untuk kebutuhan pangan keluarga saja? Atau dijadikan komuditi unggulan yang memiliki nilai lebih (bahan dasar bio fuel ) bagi pendapatan daerah/negara. Apalagi saat ini kata orang, ”orang Papua sudah tidak tahu pangkur sagu dan makan sagu.”

Menelaah lebih jernih SMS dari bunda, saya berpendapat, bahwa ada dua pesan mendasar dari deretan kalimat di HP:

  1. Anak-anak Papua sudah tidak suka makan sagu
  2. Pengaruh budaya dari luar yang masuk lewat media massa (televisi)

Dua pesan ini, bisa dilengkapi dengan ungkapan keprihatinan: “Aduh Kin sy jd termangu2 dgr kegelisahn bu Dewi.” Juga ketika saya pun masih bertanya-tanya, kegelisan seperti apakah, yang di sampaikan “bu Dewi.”

Terlalu sulit bagi saya untuk menangkap arti penting frase, “sy jd termangu2” dan “kegelisahn bu Dewi.” Sebab semua perasaan (simpati) seperti ini, telah lama saya dengar dari orang luar, mulai dari yang berprofesi sebagai tukang bakso sampai pejabat negara setingkat menteri.

Tukang bakso sampai menteri sudah gelisah dengan kondisi “beras menggantikan sagu dalam daftar menu harian semua keluarga Papua.” Dan kebingungan itu tetap menjadi kebingungan mereka. Padahal, saat bersamaan dengan kebingungan mereka itu, beribu ton beras dipasok tiap bulan dari Vietnam – pulau Jawa ke Papua. Saat itu juga, rata-rata 117 ribu hektar per tahun hutan Papua dari total luasan 42 juta hutan hujan tropis Papua ditebang. Termasuk juga ratusan ribu hektar lahan produktif milik masyarakat asli yang telah beralih status mulai dari menjadi areal konsensi perkebunan, pertambangan, sampai hutan dan tanah milik negara.

Hmmm.., kebingungan mereka, juga menjadi kebingungan saya. Dan semakin bingung ketika bunda bertanya, “Apa untungnya bagi Jakarta.”

Kebingungan ini lebih tepat, jika saya ungkapkan dalam dua pertanyaan saja:

  1. Jakarta telah memahami dengan baik, bahwa orang Papua telah menjadikan beras sebagai bahan pangan utama. Kenapa ketika terjadi land clearing dan alih fungsi kawasan hutan, tidak peruntukan bagi penanaman penanamann tanaman pangan (padi). Tapi malahan dialihkan menjadi lahan perkebunan monokulture – kelapa sawit. Bagaimana jika perkebunan kelapa sawit di Papua yang dicanangkan 4 – 5 juta hektar, digantikan sebagai lahan penanaman padi. Apakah alasan klasik tentang budaya tani orang Papua, akan lagi dikemukakan?
  2. Dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan lokal Papua dan Nasional, arti kemandirian pemenuhan pangan (swasembada) seperti apa yang menjadi mimpi tukang bakso sampai menteri? Jika 4 -5 juta hektar lahan produktif di Papua diperuntukan hanya untuk kepentingan menaikan gengsi negara sebagai eksportir Crude Palm Oil – CPO dunia, yang pada akhirnya juga, CPO itu akan berubah di rantai produksi hilir sebagai bahan bakar nabati. Bukankah kita bukan pemegang merek dagang Ford, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Cevrolet, Honda, Yamaha, Suzuki, Kawazaki, Yanmar, Komatsu, Caterpilar, Renault, Donpheng, Jiandhong, dsb.

Masih lekat diingatan, beberapa kejadian menyedihkan di kampung-kampung yang pernah saya masuki, ketika beras telah menggeser manfaat sagu (termasuk buah dan ubi-ubian) di meja makan orang Papua.

Tahun 2001, atas dukungan dana dari OXFAM Australia, saya melakukan penelitian tentang: Masalah dan Kebutuhan, juga tentang Sistem Kearifan Lokal di daerah suku Simuri, tepatnya kampung Tanah Merah dan Saengga.

Minggu pertama di kampung Tanah Merah, ketika saya sedang duduk di teras mesjid An Nuur. Saya melihat dua orang anak kecil berbadan kurus yang sedang menangis sambil bergulingan di tanah.  Tampak juga berdiri seorang ibu hamil yang memegang kayu, berteriak marah-marah. Saya kemudian memberanikan diri untuk bertanya, “knapa dorang menangis, baru ba guling-guling di tanah?”Aeeh, dorang dua ni mnangis makan nasi, tapi torang pu beras su habis. Sa kasi papeda tapi dorang tara mau,” jawab ibu itu.

Aneh, ada sagu, tapi kenapa anak-anak merasa lapar, dan atau tidak merasa kenyang jika belum makan nasi.

Hal serupa di Tanah Merah, saya temui juga di kampung Saengga. Dari semua keluarga yang saya kunjungi, terlihat bahwa untuk keseharian, sagu telah menjadi makanan pelengkap setelah beras/nasi.

Kondisi ini berubah, ketika tahun 2004 saya kembali ke dua kampung ini untuk melakukan reportase investigasi dan pembuatan film testimoni masyarakat Simuri tentang kasus pembelian tanah mereka oleh PERTAMINA – Beyond Petroleum/BP Indonesia seluas 3.266 hektar dengan harga Rp 15,- / M². (Film dan laporan kasus tidak dipublikasi karena pertimbangan keamanan. Sebagian hasil investigasi dapat dibaca pada buku “Tanah Masih Di Langit.., yang diterbitkan atas dukungan pendanaan dari Yayasan Kemala dan The Ford Foundation).

Pada tahun 2004, untuk kedua kampung, saya tidak lagi menemukan/melihat sagu berada di atas meja makan masyarakat pada kedua kampung ini. Hmmm, sebuah perubahan pola makan dan menu makanan yang sangat revolusif.

Apakah media massa (televisi) berperan besar dalam proses perubahan budaya makan mereka? Jawabannya, TIDAK! Sebab pada tahun-tahun ini, pesawat televisi dan antena parabola, dan mesin pembangkit listrik belum dimiliki masyarakat. Atau barang-barang itu belum terdapat di kedua kampung.

Tahun 2002, ketika saya melalukan penelitian di daerah Sebyar (suku Kembaran dan Ndamban), tepatnya pada kampung Kalitami I, Kalitami II, Weriagar, Mogutira, dan Taroy untuk keperluan pembuatan Atlas Sumberdaya Pesisir Teluk Bintuni yang dibiayai program kerjasama Departemen Kelautan dan Perikanan dan USAID.

Pada wilayah Sebyar, kondisinya tidak beda dengan dengan wilayah Simuri. Sagu hanya akan di makan, ketika cadangan beras di rumah mulai menipis dan atau habis. Di wilayah ini, saya harus rela makan sagu selama tiga minggu karena stok beras habis di kampung.

Sekali lagi, telivisi dan jenis-jenis media informasi publik lainnya belum ada di kampung, kecuali radio tape.

Sama halnya, ketika saya kembali lagi ke wilayah ini tahun 2004 untuk melakukan monitoring lingkungan sungai dan laut akibat bocornya sumur gas milik BP Indonesia: WD 7 dan WD 9. Pada tahun ini, saya tidak melihat lagi mama-mama Sebyar pangkur sagu di pinggir sungai Sebyar dan Kamundan. Kecuali berpuluh sak beras ukuran 25 kg cap “Mangga dan Betet” yang bertumpuk di empat kios milik suku Bugis dan Makassar. Harga beras di kampung pada tahun ini Rp 250.000 – Rp 275.000 / sak sesuai kualitasnya.

Tahun 2005, ketika melakukan kajian Analisis Sosial Berperspektif Gender di Kampung Warganusa atas dukungan dana dari DFID Inggris, kembali lagi saya harus menemukan hal yang sama. Beras telah menjadi makanan pokok bagi masyarakat Warganusa I. Untuk bisa makan sagu, mereka harus membeli dari masyarakat kampung Yensei (kampung yang terletak di sebelah timur Teluk Bintuni, dengan waktu tempuh dari Warganusa I,  ≥7 jam menggunakan perahu motor). Kontras dengan hal ini, terdapat dusun sagu milik masyarakat Warganusa di pulau Amutu yang dapat ditempuh dengan perahu motor ≥1 jam.

Apa yang unik dari kondisi di atas? Intinya, warga kampung tidak mau lagi pangkur sagu, tapi lebih suka makan sagu dari hasil membeli di tempat lain. Bagi saya, kata “beras dan nasi” adalah sebuah kosa kata perlambangan riil di Warganusa yang bisa menjelaskan maksud kata “makan.”

Baiknya, mari kita lihat pengaruh mengkonsumsi beras masyarakat Warganusa I dalam perspektif bangun ekonomi keluarga dan hubungannya dengan peningkatan taraf hidup masyarakat (social reproduction). Saya hanya menampilkan fakta (PERDU tahun 2007/2008), kalian semua yang berhak meng-analisa-nya.

  1. Tingkat pendapatan Rumah Tangga/RT masyarakat Warganusa berkisar antara Rp 1.300.000 – Rp 2.600.000 / bulan. Jenis mata pencarian sebagai nelayan, operator chainsaw, dan buruh di perusahaan.
  2. Jumlah rata-rata anggota keluarga dalam rumah tangga adalah 4 – 7 orang.
  3. Pengeluaran rata-rata setiap RT per bulan adalah ≥ Rp 2.000.000 yang diperuntukan bagi
  • Pembelian beras sebanyak 25 – 75 kg (harga beras per kg Rp. 10.000)
  • Pembelian bahan bakar minyak/BBM 40 liter – 60 liter untuk kebutuhan transportasi menangkap ikan dan kepiting, penggergajian kayu, pemasaran hasil produksi. (harga BBM selalu berfluktuasi: Bensin Murni Rp 8.000 – Rp 10.000 / liter. Bensin Campur Rp 10.000 – Rp 15.000)
  • Dalam sebulan, satu rumah tangga harus dua kali (4 trip) ke ibu kota kecamatan untuk membeli kebutuhan pokok  keluarga (terutama beras dan BBM) dan menengok anak-anak yang bersekolah.  Karena tidak ada jalur transportasi darat ke ibu kota distrik Babo, masyrakat menggunakan perahu motor.  Rata-rata masyarakat memiliki mesin laut/motor tempel dengan ukuran  15 Pk , 25 Pk, dan 40 Pk. Dengan jarak tempuh ≤3 jam – ≥4 jam, dan ukuran mesin laut seperti itu, untuk satu trip dibutuhkan 20 – 35 liter BBM.

Pertanyaan yang kemudian adalah, berapa dari hasil pendapatan RT setiap bulan yang bisa disisihkan (ditabung) untuk kebutuhan:

  1. Biaya kesehatan
  2. Biaya pendidikan anak sekolah
  3. Kebutuhan sandang, pangan (selain beras), dan papan
  4. Modal produksi
  5. Modal sosial (aspek ini berkorelasi pada naiknya biaya sandang, pangan, dan papan RT)

Tahun 2008, ketika saya melakukan riset untuk program Livelyhood and Landscape Strategy di area Bomberai Peninsula, pada kampung Taniba dan Maryedi distrik Favurwar, dan kampung Tofoy dan Matrabu Jaya distrik Simuri atas dukungan pendanaan dari IUCN. Pada kampung-kampung ini, kembali lagi, beras telah menggantikan sagu sebagai bahan pangan utama keluarga.

Masyarakat di wilayah-wilayah ini memiliki kebun yang ditanami pisang, keladi, dan kasbi (ubi kayu). Tapi selama tiga minggu, saya tidak pernah melihat hasil kebun ini tersedia di meja makan mereka. Hmmm, ternyata semua hasil kebun mereka dijual ke perusahaan kayu log (HPH) dan kemudian membeli beras.

Terdapat hal yang menarik dari warga kampung Taniba. Hasil study menunjukan bahwa makanan pokok masyarakat Taniba sejak tahun 2000 telah beralih dari sagu dan hasil kebun ke beras. Menurut informasi yang diperoleh dari pedagang lokal di Taniba, bahwa setiap bulan ia berhasil menjual lebih dari 100 sak beras ukuran 20 kilogram dengan harga Rp 190.000 / sak. Artinya, masyarakat Taniba setiap bulannya membelanjakan uang Rp 19.000.000 untuk membeli beras. Khusus beras, dalam satu tahun terjadi perputaran uang lebih dari  Rp 228.000.000 di kampung.

Cukup sulit menentukan nilai tengah dari total pendapatan masyarakat kampung Taniba. Saya hanya mendapatkan nilai riil belanja rumah tangga keluarga yang besarnya Rp 1.965.000 / bulan. Dari total ini; sebesar Rp 380.000 untuk beli beras, Rp 300.000 untuk beli rokok, dan Rp 120.000 untuk beli pinang.

Jumlah uang Rp 228.000.000, pasti menimbulkan tanda tanya dari kalian semua. Dari mana uang sebesar itu diperoleh masyarakat kampung Taniba? Jawabannya: masyarakat terpaksa melepaskan hutannya untuk ditebang perusahaan HPH – PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya. Sebagai gantinya, masyarakat bisa mengambil beras lebih dulu di penjual, dan dibayar kemudian setelah menerima uang kompensasi hak ulayat dari perusahaan.

Mari kita lihat lagi, nilai total potongan pengambilan masyarakat di kantin perusahaan hanya untuk makan nasi:

Dari total pembayaran kubikasi kayu log milik masyarakat (khusus marga Yassie) Rp 90.163.400 untuk  9.016.34 M³ kayu jenis mix/rimba campuran dan Rp 710.731.000 untuk 14.164.42 M³ kayu jenis Merbau (Intsia bijuga). Total pembayaran kayu-kayu tersebut untuk waktu tebang Juni – November 2007 sebesar Rp 800.894.400. Total nilai ini harus berkurang menjadi Rp 781.416.800, karena Rp 19.477.400 telah tergantikan dengan sekian ratus piring nasi yang dimakan anggota marga Yassie di kantin perusahaan selama lima bulan.

Tahun 2009, ketika mengikuti riset Poverty and Landscape Mapping yang di danai The Samdhana Institute di kampung Esania distrik Buruway kabupaten Kaimana, kembali lagi, beras tetap menjadi bahan pangan primadona warga kampung Esania.

Masyarakat rela pergi ke kota Kaimana dengan mengeluarkan biaya transportasi sebesar Rp 800.000 (2 trip) hanya untuk membeli sekarung beras 25 kg seharga Rp 150.000. Atau harus membeli beras dengan ukuran tersebut dari pedagang keliling (suku Bugis dan Buton) di kampung dengan harga berkisar antara Rp 190.00 – Rp 260.000 tergantung kualitas berasnya. Bagaimana jika dalam sebulan, pedagang keliling tidak muncul berjualan di kampung?

Beberapa cerita sederhana dari kampung, semoga bisa membuat kalian semua berpikir, ada apa di balik semua ini? Kenapa beras memiliki daya rusak yang tinggi terhadap bangun sistem pertahanan pangan lokal orang Papua, dan kemudian menjalar ke sendi kehidupan yang lain. Begitupun halnya dengan sistesis saya, bahwa penguasaan tanah dan sumberdaya alam orang Papua oleh negara, erat kaitannya dengan ketergantungan orang Papua kepada beras à Negara menguasai tanah + SDA di Papua = (Negara) mmotong mata rantai klaim kepemilikan komunal org Papua atas tanah dan SDAx.

Bersambung ke: Orang Papua, “bagaimana jika beras menggantikan sagu?”…, (Bagian 3)

4 thoughts on “Orang Papua, “bagaimana jika beras menggantikan sagu?”…, (Bagian 2)

  1. Setuju. Tidak mungkin lagi mengembalikan orang Papua untuk terus makan sagu, dan meniadakan beras dari meja makan mereka. Namun menurutku, yang penting adalah: Memperpendek jarak rantai produksi dan pemasaran beras ke Papua.

  2. Tdk semua orang papua makan nasi,,,masih banyak saudar2 kita di kampung2 dan pedalaman masih makan makanan khas papua,seperti papeda,keladi,pisang,petatas dan singkong….krn papua luas ok…

  3. Memperbaiki kebiasaan orang papua tidak mudah, malah akan menimbulkan masalah baru…., sesuatu yang sudah medarah daging tidak dapat dirubah secapat membalik telapak tangan. saran aja…gimana kalau diadakan seminar dimasing2 kampung tentang gizi yang terkandung dalam sagu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s