Menggugat Hak Politik Perempuan Babo – Teluk Bintuni


Keterlibatan kaum perempuan asli Papua dalam ruang publik di Teluk Bintuni, baik pada lingkup regional mupun lokal harus diakui belum memperlihatkan grafik keterlibatan yang membaik. Sebab pada dasarnya, perempuan masih terus diposisikan dan atau memposisikan diri sebagai objek dari pembangunan. Sehingga kondisi ini nyaris menjadikan kaum perempuan kalau tidak sebagai pihak yang harus “dibangun”, akan menjadi pihak yang dikorbankan dari keseluruhan proses pembangunan.

Banyak kasus di negara-negara berkembang, terlebih di Indonesia memperlihatkan bahwa pada dasarnya, dari rangkaian proses dan sistem pembangunan yang didesain, belum mampu mendudukan kaum prempuan beserta hak-haknya pada posisi yang memerdekakan mereka. Buktinya bahwa angka kekerasan dan pelecehan terhadap hak-hak kaum perempuan masih terus menjadi berita utama pada berbagai media massa dan lingkungan rumah tangga. Meskipun pada beberapa kasus terjadi pergerakan kaum perempuan dalam menuntut hak-haknya. Namun kenyataannya belum dapat merubah paradigma berpikir mayoritas orang. Apalagi membangun sistem yang tidak menempatkan kaum perempuan sebagai “figuran” dalam berbagai aspek.

Memang tidak bisa dipungkiri, bahwa secara proporsional kaum perempuan telah terwakili pada ruang-ruang yang strategis seperti di eksekutif, legislatif, dan ruang publik yang lainnya. Namun semua itu belum mampu memberikan warna dan nuansa politik yang mencerminkan identitas kaum perempuan secara utuh dan nilai tawar yang tinggi, sebagai bagian integral dari keseluruhan dinamika kehidupan bermasyarakat.

Melihat sepak-terjang beberapa kaum perempuan yang mewakili kaumnya dalam ruang publik seperti halnya di lembaga legislatif dan eksekutif, nyaris mereka hanya mewakili simbol kaumnya berdasarkan jenis kelamin dan kodratnya saja. Hal ini kemudian memperkuat stigma masyarakat bahwa kaum perempuan pada dasarnya hanya memiliki hak di habitatnya sendiri (rumah; masak, cuci, jaga anak, melayani suami) dan kodratnya (hamil, melahirkan, dan menyusui), dan kemudian dengan segala keterbatasan memberanikan diri membawa segala hak tadi ke ruang publik.

Sampai saat ini belum terlihat dengan jelas aksi-aksi nyata yang mempertanyakan hak-hak dasar kaum perempuan baik di ruang publik maupun di habitatnya di kabupaten Teluk Bintuni. Dan kemudian menggugat kembali ke-tidakadil-an dan perampasan hak-hak kaum perempuan secara sistematis dan melembaga.

Dari keseluruhan kondisi yang secara singkat dijelaskan di atas, harusnya kita secara sadar untuk bertanya: “Apakah kaum perempuan di Teluk Bintuni, hanya diposisikan sesuai kodratnya saja sebagai tukang masak, cuci, jaga anak, melayani suami, hamil, melahirkan dan menyusui saja? Ataukah kita secara bersama mendorong terbukanya ruang dan kesempatan yang adil bagi kaum perempuan Teluk Bintuni untuk terlibat penuh memanfaatkan hak-hak dasarnya dalam membangun tanah ini?”.

Mempertanyakan dan menggugat hak politik dan ekonomi kaum perempuan, pada dasarnya mengharuskan kita mau untuk bijaksana, dan tidak keliru menafsirkan nilai-nilai agama dan adat secara sempit atau parsial saja. Ini dimaksud agar kita tidak terjebak menjadikan agama dan adat sebagai institusi yang “melanggengkan dominasi kaum laki-laki terhadap kaum perempuan”. Ataupun lahirnya resistensi pada diri pribadi berdasarkan penafsiran nilai-nilai agama dan adat secara sepihak dan tidak menyeluruh.

Pada dasarnya pola pikir yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah, dapat diwakili oleh laki-laki, dan hanya mempunyai hak di dalam rumahnya saja, merupakan konstruksi sosial yang terjadi pada mayoritas masyarakat (adat/suku) yang menganut paham garis keturunan – adat/budaya dari pihak laki-laki (patriarkhi). Yang karena proses perkembangan kebudayaan melahirkan tata aturan (aturan/hukum adat) yang menempatkan kaum laki-laki lebih berkuasa daripada perempuan.

Suku-suku di tanah Papua (khusus Teluk Bintuni) merupakan bagian suku bangsa menganut garis keturunan patriarkhi. Oleh karena itu, untuk membatasi wilayah pembahasan agar tidak melebar ke perdebatan substansi nilai-norma agama dan adat, sangat baik kalau kita hanya membicarakan hak-hak kaum perempuan Teluk Bintuni pada bangun politik, ekonomi, dan sosial saja yang terbentuk akibat konstruksi sosial.

Ketika berbicara tentang hak-hak politik kaum perempuan, ada baiknya tidak membatasi diri pada wilayah politik praktis saja (mendirikan partai politik, terlibat aktif di dalamnya, dan Pemilu). Tapi juga berbicara tentang hak-hak individu dan kelompok perempuan pada wilayah di luar itu, seperti dalam rumah tangga, masyarakat, dan sistem pemerintahan. Hal ini dimaksud agar kita nantinya tidak kehilangan arah menentukan apa yang menjadi tujuan dari kaum perempuan memperjuangkan keadilan menggunakan hak-hak politiknya.

Yang dimaksud dengan hak-hak politik kaum perempuan adalah suatu kondisi dimana kaum perempuan secara sadar dan berkemampuan untuk terlibat aktif menentukan arah, tujuan, nilai dari lembaga/intitusi politik, terlibat aktif merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi tata aturan politik (keputusan/kebijakan di habitatnya dan publik), dan menjadi aktor politik yang bermartabat.

Oleh karenanya ketika mengartikan yang dinamakan “keterlibatan aktif” adalah kaum perempuan secara sadar dan berkemampuan mengartikulasikan dan mengaktulisasikan hak-hak politiknya karena sistem yang dibuat bersama mengakuinya dan memberikan ruang. Juga karena kaum laki-laki dengan sadar mengakui eksistensi dan kapsitas kaum perempuan dalam kehidupan berpolitik.

Kaum perempuan juga harus diposisikan untuk secara berdaulat bisa mengatakan “Ya” atau “Tidak” terhadap suatu keputusan politik yang akan diambil menyangkut kepentingan pribadi dan umum.

Indikator besar yang harus dilihat dalam menilai bahwa kaum perempuan menggunakan hak-hak politik adalah kondisi kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan pada suatu wilayah yang secara nyata dan tata aturan (hukum) telah menjamin dinamika kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berpolitik. Kondisi yang dimaksud tadi, hendaknya juga harus dilihat dalam lingkup yang menyeluruh. Artinya bahwa keterlibatan kaum perempuan yang dimaksud harus juga sebagai apresiasi dari manifestasi perjuangan hak-hak politik kaum perempuan secara keseluruhan dan bukan untuk tujuan kelompok atau pribadi saja.

Yang dimaksud dengan hak-hak ekonomi bukan berarti adanya ketersedian pakaian, rumah, dan makanan yang layak bagi kaum perempuan. Sebab hal tersebut hanya menjadi tujuan praktis dan bukan merupakan tujuan strategis dari asas keadilan ekonomi yang hendak diperjuangkan kaum perempuan.

Ketika berbicara tentang hak-hak ekonomi kaum perempuan dari Teluk Bintuni, arah berpikir harus bisa digabungkan dengan keberadaan sumberdaya alam yang dimiliki daerah ini. Sebagai daerah yang kaya akan sumberdaya alam, fokus perhatian tentang akses kaum perempuan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam harus menjadi bagian yang serius dibicarakan tuntas.

Eksploitasi SDA di daerah ini harus dijamin tindak menjadikan dampak negatif bagi kehidupan kaum perempuan dan anak saat ini dan nanti. Pihak pemerintah, lembaga adat, dan pemilik modal harus memasukan hak-hak kaum perempuan dan anak sebagian bagian integral dari sistem pengelolaan SDA secara berkelanjutan dan tidak hanya pada nilai rupiah saja, tetapi juga nilai sosial dan politik.

Semua aspek pengelolaan sistem ekonomi daerah (kebijakan dan perangkat pendukung) harus menjamin hak-hak ekonomi kaum perempuan dalam aspek produksi, distribusi dan konsumsi, penguasaan modal (alat produksi, bahan, biaya, dan pengetahuan/teknologi), dan rantai pemasaran hasil.

Pemerintah dan lembaga adat juga harus melibatkan kaum perempuan secara penuh ketika terjadi dialog dengan pemilik modal dan membuat kebijakan daerah tentang pemanfaatan dan pengelolaan SDA, setelah terlebih dahulu meningkatkan kapasitas individu dan kelompok kaum perempuan. Dan seterusnya mengusahakan institusi ekonomi yang kuat. Membuat aturan yang adil untuk melindungi sistem ekonomi perempuan asli/lokal, dengan senantiasa berasumsi bahwa pergerakan ekonomi perempuan asli Papua hanya dapat berhasil dalam persaingan pasar jika memiliki posisi tawar yang kuat dan dikelola secara terorganisir dengan manajemen yang baik.

Kenapa kondisi seperti di atas harus didorong? Sebab sejarah pemanfaatan SDA secara tradisional di Papua -Teluk Bintuni, membuktikan bahwa kaum perempuan memiliki lebih banyak waktu dibanding kaum laki-laki untuk berinteraksi langsung dengan alam. Ketergantungan kaum perempuan terhadap alam lebih tinggi. Dan kaum perempuan memiliki hubungan emosional yang kental terhadap keberadaan alam sekitarnya.

Kehancuran alam akibat eksploitasi yang tidak ramah lingkungan dalam perjalananan sejarah pengerukan sumber daya alam di daerah ini, terbukti lebih banyak merugikan kaum perempuan dibanding kaum laki-laki. Juga investasi yang masuk dalam suatu wilayah adat lebih banyak menguntungkan kaum laki-laki dibanding perempuan (secara politik dan ekonomi).

Oleh sebab itu, ketika membicarakan partisipasi kaum perempuan dalam sektor ekonomi, desain sistem kebijakan harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak parsial untuk menghindari kaum perempuan hanya diposisikan sebagai tenaga kerja (buruh) saja dan mengabaikan hak-hak dasarnya yang lain.

Berbicara tentang hak-hak kaum perempuan dalam konteks politik dan ekonomi, tidak boleh sampai meniadakan konteks sosial. Karena dinamika kedua sistem tersebut bersumber dari bagaimana kaum perempuan membangun hubungan dan interaksi sosial di masyarakat. Agar aspek lainnya dapat dilihat, sebaiknya khusus untuk konteks sosial lebih diarahkan pada harmoni dan produktivitas kehidupan kaum perempuan dalam hidup bermasyarakat.

Lebih dikhususkan pada institusi pemerintah, adat, sosial, dan agama harus dapat menjamin tata kehidupan kaum perempuan yang jauh dari iklim tindak kekerasan dan kemerdekaan dalam mengekspresikan jati dirinya yang sudah tentu tidak bertentangan dengan norma-norma yang telah ada. Perempuan tidak lagi harus ditempatkan sebagai pelengkap kehidupan laki-laki dan menjadi “sumber masalah” dalam hidup bermasyarakat.
Hak-hak kaum perempuan untuk mendapatkan penghidupan yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan, kebebasan berpendapat, kemampuan produktivitas, dan keadilan hukum harus dijamin secara tertulis dan pasti dalam tata aturan pemerintahan. Institusi agama dan adat harus bisa memainkan peran strategis dalam memisahkan penghormatan yang tinggi terhadap nilai-norma yang bersifat kodrati yang diberikan Sang Pencipta dan nilai-norma terhadap perempuan yang terbangun dari konstruksi sosial masyarakatnya.

Sebagai tahap awal untuk merespon kaum perempuan mendapatkan hak-haknya adalah :

  1. Lembaga pemerintah harus menciptakan pra kondisi dalam sistem tata perintahan, kebijakan, dan desain pola pembangunan untuk mengakomodir dan melindungi hak-hak politik, ekonomi, dan sosial kaum perempuan secara tegas dan memiliki kepastian hukum
  2. Lembaga adat dan agama harus menciptakan iklim yang kondusif dalam arti mentalitas dalam membangun pemahaman bahwa hakekatnya perempuan dan laki-laki secara manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama
  3. Lembaga politik dan aktor politik harus secara sadar dan sungguh-sungguh memasukan agenda-agenda penguatan hak-hak kaum perempuan dalam visi dan misinya, serta tidak menjadikan kaum perempuan dalam sistem dan mekanisme politik sebagai suatu keterlibatan yang semu..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s