PEREMPUAN PAPUA: Mendung Itu Masih Ada


Mata ini sepertinya terperangah, entah tidak percaya atau terkejut bercampur marah. Kenapa tidak, salah satu koran lokal di Manokwari – Harian Media Papua menjadikan kasus pemerkosaan gadis di bawah umur oleh oknum Babinsa” sebagai headline-nya dengan judul “Babinsa Saukorem Dilaporkan Hamili Gadis Dibawah Umur(Media Papua: Sabtu, 14/3/09)

…, pada pemberitaan tersebut tertulis, “Oknum anggota TNI-AD dari kesatuan Kodim 1703 berinisial, BM, berpangkat Sersan Kepala (Serka) yang bertugas sebagai Babinsa di Danramil Amberbaken dilaporkan ke Kodim 1703 telah mencabuli gadis di bawah umur.”(Media Papua: Sabtu, 14/3/09).

Pelaku telah untuk sementara telah diamankan ke ruang tahanan Kodim.

“Dandim 1703 Letkol Inf Ihram Waroihan yang dikonfirmasi, Jumat (13/3) kemarin, mengakui memang telah mendengar adanya laporan pencabulan oleh anggotanya dari pihak keluarga korban, namun laporan tersebut belum dilayangkan secara resmi ke POM, sehingga kasus tersebut belum dapat ditindaklanjuti.”(Media Papua: Sabtu, 14/3/09)

Hmmm, kenapa Dandim setelah mendengar kasus ini, tetapi belum juga memerintahkan POM untuk lebih pro aktif meminta keterangan lanjut dari pihak keluarga korban? Tapi malahan berlindung dibalik aturan, “harus ada laporan resmi ke POM terlebih dahulu sebelum melakukan investigasi. Apakah TNI kurang profesional untuk menyambut “bola yang tengah bergulir ini.” Atau apakah TNI masih menggunakan gaya pendekatan yang lama?

Untuk kasus ini, sebenarnya slogan  “TNI Tentara Rakyat” dan membangun citra “TNI Tentara Profesional” harus kembali kita pertanyakan lagi.

Pelaku telah mengakui semua perbuatannya, “…namun keterangan pelaku ia lakukan atas dasar suka sama suka tidak ada bentuk paksaan apapun” (Media Papua: Sabtu, 14/3/09)

Kali ini aku harus mengatakan bahwa, “keterangan pelaku merupakan alasan klasik. Alasan ini umumnya digunakan oleh lelaki hidung belang – pemerkosa kelas teri yang telah terpojok, tapi masih berusaha untuk membangun alibi untuk lepas dari jeratan hukum.”

“…ayah korban Nusbuad, kepada wartawan mengaku saat ini yang dapat ia lakukan hanyalah memendam rasa kecewanya terhadap oknum anggota yang selama ini ia percayai menjaga anaknya selama mengikuti pendidikan di Manokwari”. (Media Papua: Sabtu, 14/3/09)

Ternyata TNI-AD secara institusional dan personil, belum juga bisa memberikan rasa aman terhadap masyarakat, pemilik sah NKRI. Kepekaan sosial terhadap aplikasi hukum humanaitarian belum juga terbangun, meskipun tak jarang para petinggi TNI mengkampanyekan “TNI tunduk kepada legalitas Hak Asasi Manusia yang berlaku universal” di depan publik.

Apakah Visi dan Misi TNI belum melembaga secara utuh? Sehingga kasus-kasus seperti ini masih terus terjadi pada perempuan-perempuan yang hidup di batas terpinggir Indonesia. “Mewujudkan sikap mental TNI dalam melaksanakan tugasnya atas dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memupuk dan meningkatkan kesadaran terhadap Hak Azasi Manusia, lingkungan hidup, serta bebas dari KKN.” (Butir ke 3 dari Misi TNI. http://www.tni.mil.id)

Saya kecewa sekali, padahal selama bertugas di Saukorem , kami selaku pemilik hak ulayat selalu memberikan kemudahan terhadap BM untuk melaksanakan bisnisnya berupa pengambilan kayu, tapi kenyataanya malah ia perlakukan anak saya seperti ini.” (Media Papua: Sabtu, 14/3/09)

Keluarga korban menyatakan, “… ulah pelaku menyebabkan anaknya yang masih berumur 15 tahun berhenti sekolah, karena malu dilihatin teman-temannya…”(Media Papua: Sabtu, 14/3/09)

(Delapan Wajib TNI). Demi Allah saya bersumpah / berjanji :
1. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat
2. Bersikap sopan santun terhadap rakyat
3. Menjunjung tinggi kehormatan wanita
4. Menjaga kehormatan diri di muka umum
5. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya
6. Tidak sekali-kali merugikan rakyat
7. Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat
8. Menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi  kesulitan rakyat sekelilingnya. (www.tni.mil.id)

Delapan Wajib TNI, suatu kristalisasi dari nilai-nilai luhur, sebab menganut unsur Theologis dan Humanitas. Tapi ternyata nilai-nilai ini yang harusnya menjadi fondamen pembinaan jatidiri dan identitas prajurit TNI, masih belum juga mampu untuk menjadi ruh yang menghidupkan perilaku prajurit TNI di tengah masyarakatnya sendiri.

Sampai dengan artikel ini ditulis (18/3/09), penulis belum melihat adanya suatu langkah maju dalam penyelesaian kasus ini, meskipun pelaku telah di-“aman”-kan di sel Kodim. Dan juga si korban belum mendapatkan pendampingan hukum untuk melakukan penuntutan di depan hukum. Padahal pada tempat tugasnya yang sama kampung Wekari distrik Aberbaken, si pelaku (BM) telah melakukan perbuatan bejat yang sama tiga tahun lalu terhadap seorang gadis kampung.

Menurut informasi lisan dari keluarga korban (adik dari ayah korban), pihak POM telah mendekati keluarganya dan memberikan uang ganti rugi sebesar 10 juta rupiah, dengan perjanjian kasus ini jangan dilanjutkan ke pengadilan. Keluarga korban telah menerima uang tersebut dan menyetujui permintaan pihak KODIM untuk tidak menlanjutkan kasus tersebut ke pengadilan.

Keluarga korban merasa mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sebab selain mereka tidak mengerti semua proses hukum, mereka juga memilih aman karena pelakunya adalah oknum TNI. Diinformasikan juga bahwa kalau sampai kasus ini disidangkan di pengadilan militer di Jayapura, maka keluarga korban harus menyediakan uang tunai yang besar untuk membayar pengacara.

Apakah, kasus-kasus seperti ini akan kita diamkan terus…, sementara konstruksi sosial yang terbangun di masyarakat semakin meminggirkan hak-hak perempuan dan melenggengkan wacana “perempuan adalah pihak yang lemah dan harus menanggung beban ketidakadilan?”

Meskipun berita ini telah menjadi headline news pada beberapa media lokal di Manokwari, namun wacana publik yang kritis tentang kasus pemerkosaan ini belum juga nampak.  Para penggiat HAM, kelompok pemerhati perempuan, gologan anti militerisme, dan sebagainya belum melihat kasus ini sebagai potret buram perempuan Papua yang harus dihilangkan.

Sang pelaku (BM), telah melakukan tindakan tidak bermoral ini yang sama terhadap seorang perempuan di wilayah tugasnya yang sama kampung Wekari distrik Amberbaken. Malahan kasus pertamanya lebih sadis (tahun 2006), dimana sang korban (AR) telah melahirkan seorang anak dari hasil perbuatan bejat BM, menanggung malu terhadap masyarakatnya karena memperoleh anak di luar nikah, dan BM meninggalkannya begitu saja tanpa rasa tanggungjawab dan bebas dari jeratan hukum.

Akankah kasus-kasus seperti ini harus terus terjadi. Kasus ini mengingatkan penulis pada perempuan-perempuan dibekas wilayah  Daerah Operasi Militer – DOM dulu (Aceh dan Papua). Dimana banyak perempuan-perempuan asli kedua daerah ini harus bersusah payah menghidupi anaknya karena; suaminya meninggal dalam pertempuran, atau dihamili oleh oknum anggota militer yang tidak bertanggungjawab.

Untuk kasus ini, media massa lokal pun ikutan latah dan tidak berani untuk menampilkan berita yang bersifat “reportase investigasi”. Media massa masih takut untuk membedakan secara tegas penggunaan kata, “pemerkosaan” dan “pencabulan” dalam pemberitaannya. Sehingga opini publikpun menjadi multi tafsir. Ironisnya, kasus ini hanya sekali naik terbit dalam pemberitaan media lokal.

Sepertinya kondisi kasus ini mengisyaratkan kepada kita, bahwa khusus untuk konteks Papua, kasus pemerkosaan perempuan Papua oleh oknum TNI, kalah tenar jika dibandingkan dengan kasus penembakan, penganiayaan fisik, dan penghilangan nyawa orang Papua oleh militer dengan motif politik dan makar. Andai kasus yang terjadi ini bermotif politik dan makar, pasti banyak sekali pendekar HAM dan pembela perempuan yang akan berlomba-lomba terjun ke lapangan untuk melakukan investigasi, publikasi kasus, dan pendampingan hukum.

Hmmm, apakah perempuan bukan manusia?

Kasus pemerkosaan ini tidak memiliki nilai ekonomi dan gengsi politik yang tinggi untuk diperjuangkan orang dan lembaga yang mengklaim dirinya pembela HAM, memperjuangkan hak-hak dasar perempuan, dan mendorong keadilan hukum bagi warga negara Indonesia, sehingga dianggap angin lalu saja oleh mereka.

Perempuan Papua: Mendung itu masih ada, meski hari ini, matahari telah menyinari bumi dengan sinarnya yang cerah dan hangat…

(Lanjutan : Siapakah yang Harus Diselamatkan: Kehormatan TNI atau Kehormatan Perempuan)

One thought on “PEREMPUAN PAPUA: Mendung Itu Masih Ada

  1. hmmm…saya kira hal itu sudah lama musnah..ternyata yang namanya status quo itu masih bersarang di tubuh TNI dan mungkin secara tanpa kita sadari sudah berkembang biak..menjadi bibit-bibit kebejatan moral dalam pribadi TNI..sehingga menular pada pemimpin-pemimpinnya…ahhh..dimanakah hati nuranimu..yang mengaku sebagai pelindung rakyat??..ternyata tak lebih dari pagar yang makan tanaman..nerusak citra dan nama baik corp..sama gilanya dengan pimpinannya bukannya diadili malah di lindungi..sudah berbuat maksiat malah dibayarin oleh pimpinannya…emangnya perek?? seenaknya aja..saya menghimbau pada pemerintah..beginilah akibatnya TNI yang daftar masuknya pake duit..alias sistem sogok menyogok… sudah tahu hyper sex..kok di terima juga jadi TNI..hahahaha…birokrasi macam apa ini..? birokrasi edan..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s