Kelapa Sawit Versus Budaya Orang Papua


Sejak tahun 2000-an, issu perkebunan kelapa sawit sangat mengemuka di tanah Papua. Banyak  upaya nyata dilakukan dalam bentuk kampanye pro dan kontra tentang komuditi ini terus bergulir. Mulai dari membahasakan sawit sebagai produk unggulan perkebunan nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, sampai dengan membicarakan secara intens keberadaan kelapa sawit sebagai bahan dasar bio fuel.

Dalam banyak hal juga, jenis komuditi ini juga apabila dikelola dalam skala produksi yang besar, bisa memberikan manfaat bagi penyerapan tenaga kerja dan membuka rantai isolasi antar kantong-kantong pemukiman masyarakat.

Pada diskusi-diskusi yang lain, banyak kelompok-kelompok tertentu juga yang melihat perkebunan kelapa sawit dari sudut pandang dampak negatif yang akan muncul dari tanaman ini. Sudut pandang yang dikemukakan dalam konteks wilayah Papua, lebih mengedepankan aspek tata ruang dan penggunaan lahan, alih fungsi hutan, degradasi fungsi ekologis, penyelamatan hutan hujan tropis, dampak sosial dan budaya perkebunan ini bagi masyarakat lokal asli Papua, hak penguasaan dan pemanfaatan lahan, sampai berapa besar nilai ekonomi yang bisa dinikmati oleh orang Papua.

Semua jargon-jargon di atas,  menempatkan Orang Papua dan Tanah Papua sebagai basis argumen menerima dan menolak perkebunan kelapa sawit. Namun pada dasarnya, semua itu tidak bebas nilai dan sarat kepentingan. Sebab sampai saat ini, pada wilayah Papua, persoalan boleh tidaknya perkebunan kelapa sawit dilakukan, masih tetap menggunakan standarisasi ukuran dari luar Papua.

Pertanyaan mendasar yang harus terus dicari simpulnya dalam membicarakan perkebunan kelapa sawit di Papua adalah: apakah orang Papua ditempatkan pada ranah pembicaraan yang mana? Dan Kekayaan alamnya (hutan dan tanah) diartikan sebagai apa untuk orang Papua.

Idiom-idiom tentang manfaat dan keburukan perkebunan kelapa sawit dari para komunitas yang mendukung sawit dan yang menolak sawit, harus didudukan secara benar. Tanpa harus terus memperdebatkan boleh atau tidak perkebunan kelapa sawit dilakukan di wilayah Papua, dengan menggunakan tafsir-tafsir miskin makna tentang pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, perkembangan wilayah, menyediakan lapangan kerja, transfer pengetahuan dan teknologi pertanian. Dan atau, ramah lingkungan, konservasi sumberdaya alam, perlindungan komunitas lokal, degradasi fungsih ekologi, tidak ramah lingkungan, perlindungan hak-hak warga pribumi, dan lain sebagainya.

Sebab kata dan atau kalimat apapun yang digunakan sebagai justifikasi pembenaran untuk menolak dan menerima perkebunan kelapa sawit, pasti telah tersedia jawabannya. Dan semua jawaban itu jelas memiliki tafsir kebenaran yang beragam.

Usaha untuk mereduksi kelemahan-kelemahan psikhis dan nalar darui masyarakat tentang keuntungan dan kerugian perkebunan kelapa sawit bagi suatu komunitas lokal dan wilayah belum dilakukan. Sehingga ruang yang besar bagi lahirnya tindakan afirmatif  bagi masyarakat sasaran, dinomor duakan. Sampai saat ini, masyarakat yang akan menjadi sasaran pembangunan perkebunan kelapa sawit belum juga bisa untuk secara bebas menampilkan bentuk pilihan-pilihan hidupnya.

Perdebatan panjang dari para pendekar-pendekar pro lingkungan dan keadilan bagi rakyat versus investasi dan penguasa masih terus berlangsung.  Padahal perdebatan mereka, hanya menegasikan fakta sosial tentang ketimpangan-ketimpangan sosio-ekonomi yang selama ini telah berurat akar di masyarakat pribumi, akibat struktur ekonomi nasional yang saling meniadakan hak komunitas satu dengan hak komunitas yang lain, dan mendukung dominasi kepentingan satu kelolmpok.

Sepertinya untuk wilayah Papua, issu-issu pengelolaan sumberdayan alam mengerucut pada tiga issu besar yakni : pertambangan, kehutanan, dan perkebunan monokultur. Sayangnya ketiga issu ini dalam perjalanannya masih tetap menempatkan stigma negatif pada investasi dan penguasa politik. Dan stigma positif pada pendekar-pendekar pembela rakyat (aktivis sosial, kaum environmentalis, pembela keadilan hukum, dan lain sebagainya).

Disayangkan juga, perdebatan panjang tentang persoalan ini semakin menggelontorkan nominal rupiah dan dollar ke dalam pundi-pundi para pihak yang berdebat. Kemudian meninggalkan tanggungjawab memambantu masyarakat sasaran untuk memotret dirinya sendiri. Padahal pernyataan mendasar yang harusnya keluar dari mulut masyarakat sasaran untuk secara jujur dapat mengatakan, “inilah alasan kami menerima dan atau menolak perkebunan kelapa sawit,” tidak diurus.

Meninggalkan hal-hal yang dibicarakan di atas, saya mencoba untuk memberikan beberapa alasan mendasar tentang kenapa perkebunan kelapa sawit untuk sementara sistem pengelolaannya harus diurus tuntas terlebih dahulu sebelum dilakukan di Papua.

Alasan-alasan ini coba untu saya sampaikan dengan mengutip beberapa aspek mendasar dari budaya tani dan arti lahan (tanah) pada suku Simuri dan Irarutu (Teluk Bintuni), suku Hatam dan Meyah (Manokwari), dan suku Mairasi (Kaimana), berkenaan dengan perlu membicarakan tuntas sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawit sebelum dilakukan di wilayah Papua.

Pembahasan ini tidak saya kemukakan per suku, tapi lebih pada memperlihatkan kesamaan akar budaya tani dan kepemilikan lahan dari suku-suku tersebut.

Arti kepemilikan tanah/lahan:

  1. Semua suku-suku tersebut menempatkan tanah/lahan sebagai simbol yang memberikan makna sakral dalam sistem budayanya. Karena dari kepemilikan tanah/lahan, secara langsung berhubungan dengan sejarah penyebaran suku, pembagian marga, penelusuran rantai kekerabatan/genealogis, dan klaim teritiorial yang berimplikasi pada kuasa politik. Suku Hatam dan Meyah mengartikan kepemilikan tanah sebagai institusi belajar mandiri tentang kehidupan hari ini dan esok. Dari tanah-lah mereka membangun strata kesukuan, pembagian wewenang, menghargai diri sendiri dan kehidupan lain, dan bagaimana memperlakukan sumberdaya alam miliknya sesuai wilayah peruntukan pengelolaan dan aturan-aturan pemenuhan kebutuhan hidup
  2. Semua suku-suku tersebut memaknai tanah secara filosofis sebagai sumber kehidupan, karena tersirat arti kasih sayang, semangat perjuangan hidup, simbol keberadaan jati diri (to self honour), dan pewarisan nilai dan ikatan kehidupan. Suku Simuri mengatakan bahwa tanah adalah “Wane”. Wane memiliki arti ibu kandung, karena dari tanah mereka berasal, lahir, hidup dan besar, mencari makan, melahirkan kehidupan, dan meninggalkan dunia perjuangan hidup dalam rangkulan kehangatan tanah, dan dari tanah-lah generasi-generasi kemudian akan mengenal sejarah kehidupan generasi-generasi terdahulu.
  3. Semua suku-suku tersebut melihat tanah sebagai simbol pemersatu dan simbol berbagi kebutuhan hidup. Suku Mairasi mengartikan tanah sebagai tempat dimana Tuhan menurunkan berkat, tempat dimana Tuhan mengajarkan harus berbagi dengan orang lain yang membutuhkan, dan tempat dimana harus mensyukuri arti kehidupan
  4. Semua suku-suku tersebut mengatakan bahwa tanah adalah basis klaim status sosial, sekaligus juga sebagai tali penyambung persaudaraan antar marga dan suku. Sebab kepemilikan tanah secara teritori, secara langsung memperlihatkan hubungan persebaran nilai dan norma kesatuan hukum adat.

Karakteristik Budaya Tani:

  1. Semua suku-suku tersebut masih menggantungkan kebutuhan hidupnya dari sumber pangan dan dan fungsih ekologis yang disediakan oleh alam. Sifat dan karakter masyarakat peramu masih dominan pada suku-suku tersebut. Meskipun dalam kenyataannya banyak masyarakat dari suku-suku tersebut yang telah tinggal di kota dan memiliki mata pencarian yang tidak bersentuhan dengan alam. Tapi dari pola-pola kehidupannya masih tetap memperlihatkan karakteristik sifat dan perilaku dari masyarakat peramu dan petani subsisten
  2. Semua suku-suku tersebut masih menjadikan pola-pola pertanian tradisional (alat dan penguasaan teknologi) hanya sebagai pelengkap dari satu siklus hidup bercocok tanam. Mereka belum mengartikan kepemilikan dan penguasaan teknologi pertanian modern (atau yang dimiliki sekarang) sebagai modal produksi yang masuk dalam biaya pasar.
  3. Karakteristik masyarakat petani masih mendominasi perilaku sosial mereka dengan suku-suku pendatang dari luar. Sifat yang tertutup dengan dinamika sosial sekitar, tergantung pada kehidupan sosial yang saling memberi dan meminta, biaya produksi pertanian masih bergantung pada kerja sama dan saling berkontribusi antar keluarga dalam satu marga
  4. Memandang persaingan kehidupan (perubahan konteks sosial ekonomi) sebagai sesuatu mengancam jatidiri, karena terbiasa hidup secara egaliter (dalam arti pemenuhan kebutuhan hidup keluarga) Oleh karenanya respon pribadi terhadap suatu perubahan yang mengancam jati diri akan menjadi respon komunal (marga/suku
  5. Budaya masyarakat petani subsisten masih meniadakan budaya pertanian orientasi pasar. Oleh karena sosial cost dan production cost masih diartikan sebagai bentuk pengorbanan kepada sesama. Kondisi ini meniadakan orientasi semangat melahirkan suatu proses reproduksi sosial (perbaikan derajat kehidupan dalam rumah tangga) secara baik
  6. Sistem pengolahan tanah masih berdasarkan kepemilikan adat dan tidak menerima pelimpahan kuasa pengelolaan tanah/lahan kepada komunitas lain di luar suku dan marga
  7. Pemilihan jenis tanaman yang ditanam masih berdasarkan pada bahan pangan utama yang menjadi sumber pangan keluarga. Sehingga tindakan menjual sebagian hasil pertanian hanya diperuntunkan bagi jenis kebutuhan praktis (pangan) yang belum bisa dipenuhi sendiri.
  8. Tipologi pemukiman masih dibuat berdasarkan : Asumsi adanya ancaman, mengelompok berdasarkan kedekatan genealogis, orientasi saling membantu, dan sesuai/berada pada wilayah kepemilikan adanyat (menghindari konflik akibat lemahnya basis klain secara adat dan mempertimbangkan penerapan kuasa adat)

Demikian beberapa aspek penting yang dicoba dirangkum dari akar budaya beberapa suku di Papua.

Argumentasi-argumentasi sederhana yang dikemukakan di atas, merupakan hasil belajar dari kontak selama ini dengan suku-suku tersebut. Sudah barang tentu apa yang dikemukakan di atas akan menimbulkan pro kontra dari banyak kalangan yang pro dan kontra tentang perkebunan kelapa sawit. Oleh karenanya, sangat baik jika beberapa point di atas harus terus dikembangkan dan diperkaya dengan penelitian-penelitian dan pendampingan yang menyeluruh.

Tapi pada hematnya, penulis ingin para pihak berkepentingan untuk mendudukan perdebatan tentang perkebunan kelapa sawit pada arah berpikir yang mengakomodir konteks lokal dari masyarakat sasaran. Dan bukan mengintervensi pola pikir masyarakat sasaran dengan alasan-alasan boleh atau tidak dibangun perkebunan kelapa sawit dengan suatu tesis pembenaran dari luar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s