Manohara Vs Maruni : Pertarungan Issu Perempuan pada Dua Kelas Sosial


Tidak menjadi hal yang lucu, ketika temanku “menawi2001” mengusik pikiranku dengan pernyataannya, “Indonesia, Manohara, Malaysia, dan Maruni – IM3.”

Terlepas dari pernyataan tersebut, yang dicoba untuk mendudukan kasus-kasus ini pada ranah berpikir yang kritis, jauh dari embel-embel politisasi wacana publik menjelang Pilpres, kasus-kasus ini dalam pandanganku, tetap memiliki muatan yang lebih besar, terlepas dari plesetan temanku ‘menawi2001”. Dan muatan itu sebenarnya, tidak jauh dari mentalitas bermasyarakat kita yang serba permisif dan masih dipenuhi jargon-jargon feodalis.

Semakin marak di ruang publik, diskusi-diskusi tanpa arah tentang Pilpres, Manohara – penyiksaan TKW – sengketa Ambalat, kasus Ibu Prita vs RS Omni, sampai penutupan Lokalisasi prostitusi 55 Maruni,” semakin memberikan gambaran, bahwa secara sosial, kita masih hidup dan berargumen, hanya pada halaman rumah kita saja. Kita belum mau untuk membawa diri, hidup dalam realitas sosial sesungguhnya. Kita hidup bagaikan “katak dalam tempurung” tapi berlari kencang mengejar issu-issu pribadi, bagaikan hiena memburu bangkai kijang.

Setiap hari, kita duduk di depan TV dan membaca surat kabar, hanya untuk melihat dan mengetahui, sampai sejauh mana, kasus-kasus tersebut berkembang. Pikiran kita masih terus dipenuhi bayang-bayang. Kita senantiasa menebak-nebak akhir kasus. Seakan kita ikut mendramatisir kasus-kasus tersebut. Alur dan tata bahasa kita yang terucap pun, masih tetap meng-“copy/paste” berita yang dibacakan presenter dan dan ditulis wartawan. Sampai kita lupa untuk bertanya pada diri sendiri, bahwa sesungguhnya, pada kasus-kasus tersebut, apa yang kita mau dan sudah kita peroleh. Padahal tidak terhitung, berapa banyak bungkus sampoerna yang telah menjadi puntung, dan berapa gelas kopi yang telah masuk perut.

Contohnya, perkembangan kasus Manohara, telah menutupi sikap kritis kita untuk bertanya, kenapa kasus ini sedemikian rupa berkembang, sampai menutupi kepala kita tentang hal-hal serupa yang terjadi di sekitar rumah kita. Kasus ibu Prita yang mencari keadilan dari sebuah pelayanan kesehatan yang komersil, juga menutupi mata batin kita, dari kasus-kasus serupa yang terjadi di kampung-kampung yang jauh dari pelayanan kesehatan berstandar internasional. Kasus penyiksaan TKW di Malaysia, juga membuyarkan mata dan telinga kita, untuk perempuan-perempuan lokal yang mendapat perlakuan sama dari majikan-majikan lokal. Kasus sengketa perbatasan Ambalat, juga menutupi telinga dan keberpihakan kita terhadap ribuan masyarakat adat, yang wilayah adatnya di ambil negara atas nama pembangunan. Sampai-sampai, akumulasi kasus-kasus tersebut, yang nyatanya terjadi jauh dari halaman rumah kita, menutupi akal kita untuk berpikir jernih, perempuan-perempuan penghuni Lokalisasi 55 Maruni, sebenarnya tanggungjawab siapa?

Meninggalkan segala macam kasus di atas, secara pribadi saya ini mendudukan kasus Manohara dan wacana penutupan Maruni pada diskursif kelas sosial. Sebab kedua kasus ini, meskipun terjadi pada konteks yang berbeda, latar belakang persoalan yang jauh berlainan, dan sistem penyelesain politik (kebijakan) yang pasti tidak bisa disamakan, tapi memiliki dimensi aktor yang sama, yaitu perempuan.

Maruni, pada tulisan ini, ditujukan sebagai lokalisasi prostitusi 55 di kabupaten Manokwari. Jauh sebelum Maruni, lokalisasi prostitusi secara legal telah terjadi sejak tahun ’82 an di dalam kota, yaitu Fanindi dan kemudian pindah ke daerah Borobudur. Atas pertimbangan pemerintah, lokalisasi ini kemudian dipindahkan lagi ke daerah Maruni di pinggiran kota.

Berbicara tentang Maruni, sudah tentu di benak kita adalah tempat dimana perempuan-perempuan dari kelas sosial yang terpinggirkan, mencoba untuk bertahan hidup dengan menggadaikan dirinya pada nominal rupiah. Sebagai kelompok yang termarginal secara sistemis, kaum perempuan di lokasi ini, jauh dari kesan suci dan kreatif dalam hidup. Mereka terlahir, hanya untuk menanggung pemenuhan kebutuhan seks lelaki. Mereka adalah sekelompok pekerja rendahan, tanpa kepastian etika. Dari mereka, banyak kalangan bermoral meramalkan, akan lahirnya bencana degradasi moral. Mereka jauh ketaatan normatif, panca indera mereka bukan tempat bersemayam Tuhan. Tapi hakekat Tuhan, pasti ada di relung hati mereka. Hingga pada akhirnya, mereka tercampak dari komunitas manusia kebanyakan, yang menempatkan makna Tuhan di mulut, mata, dan telinga.

Prostitusi, sebuah idiom yang selalu memiliki makna negatif. Prostitusi, sebuah kata yang berarti tercela. Prostitusi, ibarat duri dalam daging, yang menusuk mereka-mereka yang menyatakan diri beriman. Prostitusi, dunia yang jauh dari jangkauan tangan Tuhan. Prostitusi, sebuah pilihan perjuangan hidup yang memiskinkan penghargaan atas nilai-nilai moral. Dan prostitusi, terjadi karena memang, pilihan hidup hanya sekedar untuk bernafas sesaat.

Maruni dan Manohara, sebuah perbincangan yang seharusnya hangat. Apalagi jika kita mau jujur untuk menempatkan diri dalam hidup. Maruni tercipta pada sekelompok perempuan kelas pinggiran, yang beberapa generasi ke atasnya memang sudah kelas rakyat jelata. Lainnya halnya dengan Manohara. Terlepas alasan cinta, Manohara adalah individu yang mapan pada kelas atas. Manohara merupakan potret kehidupan yang jauh dari hiruk pikuk dan keluh kesah perjuangan hidup. Manohara terlahir dari orang tua, yang katanya memiliki peradaban tinggi. Ia, Manohara, merupakan campuran genetis kelas unggulan (Perancis dan bangsawan Indonesia). Oleh karenanya, kasusnya lebih memperlihatkan “hegemoni elit sosial” dan “pembuktian status sosial keluarga,” ketimbang penghargaan atas atas jati diri perempuan kebanyakan.

Kasus Manohara tidak bisa disandingkan dengan Maruni. Sebab Maruni menggambarkan ketidak-adilan sosial, tapi Manohara memperlihatkan kemapanan kelas sosial yang tercerabut. Maruni memperlihatkan, tunduknya moralitas atas materi, tapi Manohara menunjukan materi menggilas moralitas. Manohara dan Maruni, ibarat bumi dan langit. Yang satu menunjukan keperkasaan melawan ketidak-adilan dalam kesunyian dan kepapaan, yang satunya memperlihatkan keperkasaan melawan ketidak-adilan dalam hiruk pikuk kehidupan glamour dan publisitas.

Bagaimanapun kasus Manohara ditangani, Manohara tetap akan mendapatkan keadilan. Biarpun kasus ini diputar-balikan fakta dan penyebabnya, Manohara tetap mapan secara ekonomi, berada pada kelas elit, dan pasti hukum melindunginya. Bahkan kalau jujur, pemberitaan kasusnya, ikut mempopulerkan dia di Malaysia dan Indonesia. Oleh karenanya, kita tidak perlu kaget, jika suatu saat nanti, Manohara akan diminta untuk membintangi sebuah sinetron. Atau kasusnya, akan diangkat menjadi cerita sinetron.

Berbeda dengan itu, wacana penutupan Maruni adalah wacana dalam skala lokalitas Manokwari. Meskipun Maruni berada di halaman rumah kita, tapi kasus Maruni jauh dari argumen politisasi kasus. Berbeda dengan kasus Manohara yang berada nun jauh di sana, tapi kasusnya telah sampai ke dalam kamar tidur kita. Kita melupakan Maruni, karena ia bukan bahan infotaiment yang baik. Kita meniadakan Maruni dalam perpustakaan kepala kita, karena Maruni bukan kategori kitab sosial yang bisa dipetik pelajaran hidup.

Maruni berada di pelupuk mata dan bergantung di daun telingan kita. Tapi Maruni, hanya sekedar ulasan media lokal. Bahan diskusi menghabiskan segelas kopi dan sebungkus rokok. Manohara, sebuah kasus yang gempitanya hampir menyamai kasusnya Maria Eden. Padahal, sekiranya kita jujur, kasus Manohara lebih besar terjadi karena pilihan pribadi. Bukan karena sistem bernegara mengarahkannya.

Berbicara kelas sosial, Maruni mewakili strata terbawa masyarakat pinggiran. Maruni berisikan ratusan perempuan kampungan. Masyarakatnya yang jauh dari distribusi modal dan keadilan hukum. Jauh dari pelayanan sosial yang yang diberikan negara. Kehidupan mereka tidak pernah dibicarakan dalam rapat-rapat dewan yang terhormat. Apalagi dimasukan dalam rencana anggaran belanja pemerintah. Maruni adalah kelompok yang terbuang dari komunitas kota. Oleh karenanya, tidak perlu ada pembelaan terhadap ketimpangan yang menimpanya.

Kasus Maruni jauh dari kesan terhormat untuk dibicarakan, karena tidak bisa memberikan nilai tambah kepada yang membelanya di meja hijau. Kasus Maruni hanya sempat dimuat media lokal, lebih pada menutupi kolom kosong di koran. Kasus Maruni, sekian untuk publikasi, karena tidak memiliki nilai rating yang besar.

Manohara, Manohara, sekali lagi Manohara. Sebuah kasus yang mengiris perasaan kasih, tapi juga menunjukan, bahwa hukum hanya memihak kelas sosial atas. Sebuah pertalian kasih dua anak manusia, yang kasusnya memberikan implikasi terhadap hubungan diplomatik dua negara serumpun.

Ramai orang membicarakan kasus Manohara. Ramai orang membicarakan kasus Ibu Prita. Tapi belum ada yang tergerak secara hukum untuk menelusuri kasus Maruni dan penyiksaan TKW di Malaysia. Sampai-sampai juga, kasus Ambalat menjadi absurd karena kasus Manohara dan Ibu Prita. Memang benar, hukum harus tunduk terhadap kepentingan ekonomi dan politik. Termasuk hukum hanya berlaku, ketika nama baik pejabat dan institusi elit diplesetkan.

Sama halnya dengan kasus Manohara, yang secara sosial memperlihatkan pertikaian dua kelompok bangsawan (kesultanan Kelantan dan kesultanan di Sulsel) dan kelompok ekonomi kelas atas. Kasus Ibu Prita pun, menjelaskan bagaimana keluarga kelas ekonomi atas, bertikai dengan rumah sakit berembel-embel Internasional. Beda halnya dengan itu, kasus TKW, artisnya hanya masyarakat ekonomi kelas pinggiran di desa, dan Maruni juga, penghuninya perempuan-perempuan miskin dengan bekal pengetahuan pas-pasan.

Tidak sulit untuk mencari “contrary dot” kasus-kasus ini. Dua kasus pertama mewakili masyarakat yang secara ekonomi mampu dan berpendidikan. Sedangkan dua kasus lainnya, mewakili masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu dan tidak berpendidikan. Dua kasus pertama memiliki nilai ekonomi plus, sehingga layak menjadi bahan infotaiment dan rebutan “justice defence”. Sedangkan dua kasus berikutnya, memiliki nilai ekonomi minus, sehingga “justice defence sacrificed.”

Kedua kasus yang memiliki nilai plus, dalam perjalanannya, semakin mem-populer-kan korban di khalayak ramai. Sehingga tidak aneh, kalau korban-korban tersebut akhirnya menjadi selebritis instan. Berlomba-lomba stasiun televisi swasta menayangkan talk show kasus-kasus tersebut. Segala macam kemampuan jurus sinemais dan reportase investigasi dikeluarkan oleh berbagai televisi. Tujuannya cuma satu, Kupas Tuntas Kasus Nyata – KuTuKaN.

Kita hampir bisa melihat setiap hari, dari tayangan di televisi dan ulasan di koran, bagaimana Manohara yang berpenampilan modis dan cantik, menyampaikan penderitaan yang dialami. Ibu Prita dengan anggunnya, mengeluarkan keluhannya. Pada saat yang bersamaan, ramai wartawan dengan diiringi kilatan cahaya kamera, terus mengejar mereka dengan pertanyaan. Para pakar dan pihak berkompeten, terus diminta silih berganti oleh media untuk berkomentar. Intinya, semua orang di negeri ini ber-simpati dan ber-empati atas kasus Manohara dan ibu Prita.

Sikap gemar mem-blow up kasus-kasus pribadi (infotaiment) di televisi kita, ternyata memberikan andil dalam membentuk pola pikir pejabat-pejabat kita. Ramai-ramai pejabat kita, mulai dari penegak hukum kelas teri, pengacara, pengamat, menteri, sampai calon presiden pun tidak bisa tidur, sebelum mengeluarkan pernyataannya tentang kasus ini. Termasuk para loper koran pun, ikutan berteriak, “Manohara, Manohara, Manohara.” Ini potret media kita, yang masih suka bermain-main dengan nilai kemanusiaan.

Bagaimana dengan kasus penganiayaan TKW – pahlawan devisa kita? Orang pinggiran…, cukup hanya menjadi top rilis, ketika Pilpres diadakan. Setelah itu, biarkan mereka berkutat dengan peluh dan lumpur kehidupan. Sebab keadilan sejati, hanya milik orang kelas pinggiran, ketika tubuh mereka telah terbungkus tanah. God justice in world differ. So also God justice in eternity,…

Mendudukan kasus Manohara dan ibu Prita (RS Omni Internasional) saat ini, sebenarnya tidak etis kalau kita me-ngaitkan publisitas yang dibesarkan media dengan kepentingan Pilpres. Sebab kalau kita mau jujur, tanpa ada Pilpres atau Pilkam (pemilihan kepala kampung), atau moment penting lainnya, kita memang bangsa yang memiliki budaya latah. Budaya ikut-ikutan membesarkan kasus. Ruang dan bahan bicara kita, adalah masalah pribadi di pinggiran selokan. Apakah lucu, ketika ada kambing berkaos kuning dan merah, lalu kita mengatakan mereka itu kader Golkar dan PDIP. Atau orang yang berjanggut, kita golongkan mereka sebagai kader PKS. We is faker nation. plagiarism of small fish class. conversing just evidence, that us above the ground. We teach the parrot converse, but real us of that parrot.

Maruni 55, sebenarnya menjadi bentuk kasus ketidak-adilan sistematis. Marginalisasi hak hidup warga oleh negara. Negara berperan penting, atas sebab kehadiran mereka. Masalah Maruni, satu kesatuan utuh dengan masalah TKW. Korbannya sama, yaitu kaum perempuan dari kelas sosial bawa, yang berjuang untuk sesuap nasi demi melanjutkan hidup. Mereka kaum perempuan yang tidak beruntung, karena hanya dihadapkan pada satu pilihan hidup: Bekerja apa adanya, atau ter-eliminasi dari pentas kehidupan!

Memang banyak orang, dalam skala lokal Manokwari, ramai membicarakan kehidupan Maruni. Tapi semua pembicaraan itu, hanya dalam wacana tindakan preventif atas dampak kehadiran mereka di masyarakat nanti. Perdebatan panjang yang terus terjadi, lebih kepada penghakiman, tentang boleh dan tidak, mereka hidup dalam realitas masyarakat kota. Ya dan Tidak, dua kata yang tidak memiliki pilihan lain. Manusia menghakimi perilaku manusia, atas dasar suka dan tidak, menurut penafsiran ajaran agama. Apalagi sekarang ini, kasus Manohara dan gempita Pilpres telah mengemuka. Selamat tinggal Maruni, selamat tinggal TKW.

Lebih jauh lagi, para perempuan Maruni, dengan menggunakan pembenaran agama, dinyatakan sebagai orang-orang berdosa. Sehingga desain kebijakan atas kehidupan mereka, dipandang sebagai bentuk pemujaan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Suci, pemilik kebenaran hakiki.

Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, tidak aneh, jika polarisasi pikiran masyarakat, berkiblat pada kebenaran yang sektarian. Memang, terkadang kebenaran normatif sulit ditebak. Tapi kebenaran materi, mudah di ukur.

Selamat tinggal Maruni, selamat datang Manohara. Bumi dan langit tidak pernah bersatu. Tapi bumi dan langit, sama-sama menampilkan warna kehidupan yang berbeda.

4 thoughts on “Manohara Vs Maruni : Pertarungan Issu Perempuan pada Dua Kelas Sosial

  1. Maruni, Manohara, Prita, Cicak Buaya dll tidak sesederhana mendiskripsikannya dalam tataran blok Bumi dan langit.

    Smg tulisan yang kaya rasa ini, ini dpt membuhul hikmah, tidak hanya sekedar mengikat makna yang kita tak tahu apakah akan bermanfaat mengaliri rasa itu sendiri.

    Kita bangsa yang terjerembab dalam budaya kekeringan RASA.

  2. “Kasus Maruni hanya sempat dimuat media lokal, lebih pada menutupi kolom kosong di koran??” wah wah…. saya kira alas pikir redaksi nggak sedangkal itulah bang… kalau kemudian pemberitaannya kurang dalam atau tidak intens itu betul.

  3. Makasih Onthel tuk tanggapannya…, hal itu benar adanya.
    Moga dikau bisa memahami maksudku menulis issu ini. Hanya pers yg bisa mbangun wacana publik secara sehat dan informatif.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s