Satu Tanah, Satu Kultur, Tidak Satu Hati


Sebuah catatan pinggir di sore hari, bersama masyarakat adat lembah Grimenawa, dataran Amberbaken, dan pegunungan Arfak.

“…., kami tidak akan pernah pindah dari tanah Papua. Biarpun kami dibunuh, diusir, hak-hak kami dirampas, sumberdaya alam kami diambil habis. Tapi kami tidak akan pernah meninggalkan tanah Papua, kecualia jika Tuhan Allah hapus tanah Papua dari muka bumi.”

“Kami mengakui negara Indonesia, kami mengakui Bhineka Tunggal Ika, tapi kenapa negara tidak mengakui kami sebagai bagian dari rakyatnya yang harus dilindungi. Kenapa negara tidak menghormati hak-hak kami…, kami masyarakat adat Papua lebih dulu ada di muka bumi, baru negara Indonesia lahir.”

Pada pertemuan multi pihak tanggal 17 dan 18 Juli 2009 di di hotel Sentani Indah Jayapura yang membahas tentang “Hak-hak penguasaan atas tanah dan pembangunan kehutanan berkelanjutan di Tanah Papua dalam era OTSUS.” Pertemua ini menghadirkan beberapa instansi pemerintah provinsi Papua, MRP, masyarakat adat Papua dari wilayah-wilayah adat Papua dan Papua Barat, LSM/NGO lokal – nasional dan internasional, masyarakata adat PNG, termasuk pihak aliansi masyarakat adat nusantara – AMAN.

Dalam pertemuan ini, ramai suara peserta mengemukakan sisi gelap penderitaan orang Papua akibat praktek-praktek pengelolaan sumberdaya alam yang selama ini direstui pemerintah di Papua. Protes yang dikemukakan oleh peserta pertemuan, tidak hanya yang berhubungan dengan itu, tapi juga tentang substansi penerapan otsus : vitalisasi Majelis Rakyat Papua – MRP, kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Papua – DPRP, proses finalisasi rancangan peraturan daerah khusus dan rancangan peraturan daerah istimewa – Raperdasus / Raperdasi, dan posisi orang asli Papua di tanahnya sendiri. Semua protes tentang perlakuan negara yang tidak adil terhadap masyarakat Papua, dikemukakan bukan hanya oleh peserta orang asli Papua saja, tapi juga oleh peserta lain.

Pada tulisan ini, penulis hanya berniat menggurat kembali beberapa pikiran-pikiran jernih dari masyarakat adat Grimenawa, Amberbaken, dan Arfak tentang arti penting mereka mengikuti kegiatan ini. Segala hal yang berhubungan  erat dengan kepintaran mereka-mereka yang menamakan dirinya aktivis LSM/NGO, keakuan MRP dalam kata-katanya, kepiawaian pemateri memaparkan materinya, keangkuhan pemerintah mempertontonkan kewenangannya, dan segala macam campur aduk pikiran orang kota, penulis berusaha menguburkan semuanya di kedalaman biru danau Sentani dan membuangnya, biar membusuk di kaki gunung Cyklop.

Bertempat duduk di halaman hotel, hanya beralaskan rumput taman kehijauan, beratapkan serumpun pinang hutan, dan berpagar tanaman perdu, mereka melukiskan rasa dan mengungkapkan isi hati tentang pertemuan ini.

Menurut masyarakat, pertemuan ini bisa memiliki arti penting bagi orang Papua dan juga bisa tidak. Dalam pemahaman mereka, harusnya pertemuan ini jauh dari nuansa perdebatan untuk mencari siapa yang benar dan salah atas kondisi di tanah Papua. Juga pertemuan ini mestinya jauh dari banyak berbicara, tapi sedikit merenungi nasib orang Papua. Tapi yang terjadi dalam pertemuan ini adalah para peserta yang mayoritas orang kota terus berdebat mempertontonkan kepintarannya. Tidak ada yang mau mengalah, karena tiap orang yang berbicara selalu ingin pendapatnya diakui orang lain. Lucunya juga banyak pertanyaan yang lahir dalam pertemuan ini lebih ditujukan untuk menguji kemampuan pemateri. Dan tidak jarang juga, pernyataan-pernyataan berbau bombastis pun turut keluar.

Sambil berusaha untuk memahami pikiran masyarakat dari tiga wilayah adat tentang sesi pertama pertemuan tadi, tiba-tiba aku dikejutkan dengan pertanyaan bernada gurauan dari seorang direktur LSM lokal di Manokwari.

“Ompai (panggilan akrab dalam bahasa Wamesa untuk pria dewasa), kam kumpul bicara Papua merdeka lagi ka?”

Belum sempat aku menjawab,… “Merdeka.., merdeka apa? Kitorang ada bicara kam pu pertemuan tadi. Ko sama deng ko pu kawan-kawan di dalam sana, kam hanya bicara banyak saja, tapi tarada yang mo ke kampung untuk kerja.” potong masyarakat dari Amberbaken.

Dengan masuknya teman tadi, maka kami yang berdiskusi di luar telah menjadi lima orang. Sepertinya ini pertemuan ilegal di luar pertemuan resmi yang sebenarnya. Memang kalau dipikir, harusnya kami ada di dalam ruangan. Bergabung dengan teman-teman MRP, LSM, pemerintah, dan yang lainnya. Tapi begitulah, kebutuhan akan sebatang rokok mengalahkan larangan panitia untuk tidak keluar ruangan.

“Dalam pertemuan ini, harusnya MRP tidak mempersoalkan pemberlakuan Otsus. Persoalan Otsus gagal adalah cerita lain. Yang terpenting adalah kenapa Otsus diterima oleh orang Papua, setelah itu dikatakan gagal,” tanya masyarakat dari Arfak.

“Iya. Bukankah MRP adalah anak kandung Otsus? Harusnya MRP bicara tentang kewajiban mereka menyelesaikan Perdasus dan Perdasi, bukan hanya bicara tentang Otsus adalah produk politik negara untuk orang Papua yang gagal,” jawab seorang teman lain yang baru  bergabung.

Dua pernyataan tadi memberikan indikasi, bahwa Otsus dan penerapannya belum memperlihatkan hasilnya untuk orang Papua. Terlebih masyarakat kecil – asli Papua yang bermukim di wilayah-wilayah pinggiran pusat pengembangan ekonomi.

Menurut beberapa kalangan terpelajar Papua: Penerapan Otsus di Papua, ibaratnya seekor ular. Kepala di lepas, tapi ekornya tetap dipegang Jakarta. Hmmm, perumpamaan produk politik negara yang menafikan sifat alami makhluk bernama ular, “licik”.

Turut mengunyah tiga buah pinang, sebatang sirih, dan kapur.., diskusi kelompok akar rumput terlihat mulai memanas. Atmosfir perdebatan yang tak terbangun sistematis, semakin berjalan tanpa arah. Tapi.., biarlah terjadi seperti itu. Sebab enak juga terlibat dalam sebuah diskursus, apalagi dengan pesertanya dari kampung-kampung.

Harus tersenyum penuh haru, ketika beberapa dari gerombolan “diskusi ilegal” mengeluarkan beberapa istilah politik, sosial, dan ekonomi yang tidak tepat penggunaannya. Sebut saja: One Man – One Vote, de-kolonisasi, memoria passionis, militerisme, referendum, agitator, eskalasi politik, idiologi, revisi, ekonomi kerakyatan, saham dan agunan, retribusi, sharing hasil, dan konglomerat.

Lucu…, memang iya. Apalagi penyebutan istilah-istilah tadi diucapkan dengan dialek Melayu Papua yang kental. Hanya kesedihan yang bisa terpancar.., dan tatapan mata sekali lagi harus ku arahkan pada deretan pegunungan Ifar di sebelah kami. Tertawa tidak mungkin aku lakukan, sebab orang Papua memiliki perasaan yang peka. Namun harus aku akui, ini bukan suatu bentuk “cultural shock” pada aspek linguistik. Tapi lebih pada perbedaan tafsir simbolik. Mungkinkah, salah satu penyebab kegagalan Otsus di Papua adalah karena perbedaan tafsir hukum makna kata “Otonomi dan Khusus” antara orang Papua dan negara?

“Kalau Papua merdeka, pasti orang Biak tara mau dipimpin oleh orang Ayamaru. Orang Ayamaru juga tara mau dipimpin oleh orang Wamena,”… pernyataan bernada gurauan kembali dikemukakan oleh teman dari Arfak.

“Yooo, sperti kam yang orang Arfak tu, kam tara mau suku Papua yang lain jadi bupati di Manokwari.., Apalagi kalo penerimaan PNS, booo.. kam slalu minta jatah paling banyak” tandas orang Genyem sambil tertawa. Saking kuat desakan nafas yang keluar dari bukaan difragma paru-parunya, beberapa percikan ludah pinang terbang membasahi wajah dan pakaianku.

“Heeee, bukan torang di Arfak saja yang begitu. Coba ko tanya Biak, Serui, Jayapura, dan Sorong (maksud suku Ayamaru).., dorang pu kelakuan juga begitu. Eee, tara main marah eee, torang smua sama saja,” kata teman dari Arfak membela diri.

“Bagemana kalo Papua merdeka, daerah Teluk Wondama jadi negara bagian sendiri,” tandasku menghilangkan kemarahan akibat basah dengan ludah pinang.

“Baaah, tara bisa begitu ompai! Kitorang satu tanah, jadi harus sama-sama,” sanggah masyarakat Arfak.

“Kata siapa kita harus sama-sama.., secara adat  (hukum adat dan tanah adat) kita berbeda, secara fisik pun (karakteristik fisik: tulang tengkorak) kita beda,” balasku.

Jadi teringat kembali, ketika sewaktu berada di tanah adat suku Simuri – Saengga tahun 2005. Saat itu seorang  menejer Relocation and Resettlement – Beyond Petroleum/BP Inggris menantangku untuk mem-buku-kan hukum adat suku Simuri. Tantangan itu aku terima, tapi pada akhirnya aku harus tertunduk malu padanya setahun kemudian dan berkata, “brother.., sorry. Im cannot!”

Membukukan hukum adat suku Irarutu, bukan pekerjaan yang mudah. Tapi juga bagiku, bukan merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Apalagi dengan luasan wilayah adat yang kecil dan jumlah marga yang tidak lebih dari 12. Sebab aku telah menyelesaikan pekerjaan tersulit, yaitu menyusun Struktur Kekerabatan sampai dengan tingkat kelima di atas Ego.

Sesungguhnya waktu itu, aku hanya teringat keberhasilan Snough H. Kemampuan Ethnolog ini dalam memahami akar kebudayaan suku bangsa Aceh, mampu mematahkan semangat dan idealisme perlawanan orang-orang  Aceh yang telah berlangsung ratusan tahun lamanya. Aku tidak ingin seperti itu Snough! Sebab darah Papua masih 50 persen mengalir dalam diriku.

Membukukan sistem nilai suku Papua, ibarat sama dengan menempa sebatang pedang yang memiliki dua mata sisi. Ketajamannya mampu membunuh orang pendatang dan atau orang Papua sendiri, jika digunakan bukan untuk kepentingan orang banyak Papua.

“Yooo, kam orang pante poro ba cacing, tinggal makan ikan trus jadi,” sambung teman Arfak lagi.

“Hahahaeee, daripada kam orgun (orang gunung) yang kaki ba abu, tinggal kejar tikus tanah trus.”

Perdebatan tanpa ujung itu, akhirnya berhenti ketika jam makan siang tiba. Gerombolan kami akhirnya dengan langkah malu-malu ikut bergabung makan.

Cita-cita kemerdekaan Papua, bukan sesuatu yang tidak mungkin! Jika pada tataran simbolik, mayoritas orang Papua memiliki penafsiran yang sama tentang makna kata “merdeka – independence”. Sama halnya ketika bentuk fisik (rambut keriting dan kulit hitam) tidak diartikan dominan sebagai basis klaim budaya politik orang Papua.

Keragaman adat – budaya, satuan hukum adat, dan teritori harus juga menjadi pertimbangan utama bangun politik Papua. Apalagi saat ini, penerapan Otsus secara nyata telah mencabik keragaman kultural yang berusaha diseragamkan oleh beberapa tokoh Papua terpelajar.

Kasus pemilihan kepala daerah – Pilkada dan penerimaan CPNS, bisa dijadikan indikator awal untuk menguji argumentasi kesatuan “Papua Nation”. Pada dua issu ini saja, argumen-argumen berbau etnosentris lebih mengedepan, dibanding kesadaran untuk membangun tanah Papua sebagai “Satu Tanah Air.”

Apakah…, kemerdekaan “baru”  bangsa-bangsa di dunia bisa melahirkan: Negara tanpa penindasan – Negara tanpa diskriminasi?

One thought on “Satu Tanah, Satu Kultur, Tidak Satu Hati

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s