PILKADA. Saatnya Rakyat Kaimana tidak ditipu dan dibodohi lagi


Suara – dukungan rakyat adalah sapi perah bagi orang-orang opurtunis. Apakah rakyat belum sadar, bahwa dukungannya yang lebih mempertimbangkan aspek kesukuan dan agama hanya melanggengkan pembodohan dan ketidak-adilan politik?

Pernah terbayang di benak, tidak? Ketika suatu saat dalam Pilkada semua rakyat tidak menyalurkan hak politiknya untuk memilih calon kepala daerah. Atau terpikirkan tidak? Ketika suatu waktu semua rakyat menolak dijadikan massa politik oleh para calon kepala daerah yang menggunakan partai-partai politik pengusungnya.

Apa jadinya pesta demokrasi, jika semua rakyat Indonesia menolak gunakan haknya untuk memilih? Bukankah memilih dan mencalonkan diri dalam Pemilu adalah hak individu yang dijamin undang-undang?

Jika hal ini sampai terjadi, bisa tebak bahwa yang paling dirugikan dan tersudut adalah partai-partai politik dan calon-calon yang diusungnya. Apalagi jika mereka telah mengelurkan ongkos politik yang besar.

Apakah sistem dan menejemen pemerintahan akan kacau? Iya, memang akan kacau! Sebab tidak mungkin mekanisme pemerintahan dari tingkat daerah sampai pusat bisa berjalan tanpa mandat politik yang jelas dari rakyatnya.

Pada kondisi kekinian, rakyat dan hak politiknya harus dijadikan sebagai efek pengejut dan efek jera bagi sistem yang meniadakan rakyat, dan melanggengkan ketidak-adilan.

Sebab jika tidak demikian, eksistensi hak politik rakyat hanya dilihat strategis, hanya ketika Pilkada berlangsung saja. Tapi setelah itu, rakyat tetap ditempatkan sebagai penonton dari pemanfaatkan sumberdaya negara.

Jika kondisi ini terjadi, siapa sebenarnya yang harus disalahkan. Apakah rakyat? TIDAK! Rakyat tidak bisa disalahkan. Yang harus disalahkan adalah kepala daerah sebagai pembina partai-partai politik di daerah, dan partai-partai politik sebagai artikulator pendidikan politik bagi rakyat.

Adalah suatu hal yang mungkin aneh bagi sebagian orang, jika hal ini sampai terjadi. Namun juga bukan hal yang baik, bila semua rakyat mau menggadaikan suaranya hanya untuk mendapatkan uang recehan dan barang-barang konsumtif semata dari para calon kepala daerah.

Rakyat selalu mau dibujuk dengan slogan-slogan keadilan pembangunan. Termasuk slogan keikut-sertaan rakyat dalam Pilkada adalah bentuk tanggungjawab memajukan daerahnya sendiri.

Mari kita semua bertanya pada diri sendiri secara jujur:

  1. Di mana pembangunan yang dinamakan adil bagi semua rakyat
  2. Pada bagian mana rakyat dilibatkan secara baik dan benar untuk memajukan pembangunan di daerahnya
  3. Seperti apa proses menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan transparan yang telah dilakukan oleh kepala daerah terpilih
  4. Apakah rakyat tetap diberikan hak politiknya secara bebas – bertanggungjawab sebagai warga negara/daerah untuk menggugat kepala daerahnya yang terindikasi melakukan praktek Kolusi – Korupsi – Nepotisme
  5. Seperti apa hak-hak individu dan kelompok (kesukuan- marga) yang telah diakui pemerintah secara politik

Marilah kita mempersoalkan besarnya dana-dana kampanye yang digunakan calon kepala daerah dalam Pilkada.

Pernah kah rakyat bertanya kepada para calon kepala daerah

  1. Dari mana ia memperoleh dana-dana tersebut untuk membiayai kampanyenya?
  2. Kalau pernah, seperti apa para calon tersebut mempertanggungjawabkan dana-dana tersebut?

Kita sebagai rakyat telah lama terbuai dan dibodohi dengan janji-janji manis selama Pemilu.

Saatnya juga rakyat membalikkan keadaan, dengan memberikan realita yang pahit dalam Pilkada kepada calon-calon pemimpinnya yang tidak jujur. Sebab hanya dengan membuat kondisi seperti itu, kepala daerah yang terpilih bisa menjadi lebih tahu diri, bahwa tanpa dukungan rakyat, dia tak mungkin duduk di singasananya.

Sangat aneh, di tengah pesta demokrasi yang dinamakan “Pemilihan Kepala Daerah” dan diberi label “jujur dan adil”, rakyat masih terus ditipu oleh pemimpinnya sendiri.

Termasuk para calon kepala daerah yang mengkotak-kotakan rakyatnya dalam peti besi berkarat yang bernama “suku dan agama”.

Polarisasi penggalangan massa menggunakan issu suku dan agama, sebenarnya telah memberikan bukti nyata, bahwa kepala daerah yang terpilih, nantinya tidak akan berlaku adil bagi seluruh rakyatnya. Juga membuktikan, bahwa kepala daerah seperti ini tidak akan kreatif mengelola issu-issu pluralisme dalam kepemimpinannya. Termasuk dia tidak akan mampu menempatkan diri sebagai pemimpin yang baik dan adil bagi semua golongan di daerahnya.

Banyak rakyat dari golongan terpelajar mengatakan, bahwa ia memilih calon pemimpinnya karena alasan kejelasan visi dan misi calon tersebut. Namun setelah calonnya terpilih, golongan tersebut lupa untuk meminta pertanggungjawaban atas nama seluruh rakyat terhadap penerapan visi dan misi tersebut.

PILKADA yang tidak berproses secara jujur dan adil akan melahirkan raja-raja kecil di daerah. Hanya akan menguntungkan sebagian golongan, dan meniadakan golongan yang lain. Hanya akan mempertegas ketidak-adilan dan kesewenangan bagi kebanyakan rakyat. Hanya akan menjadi sumber-sumber menumpuk kekayaan bagi orang-orang tertentu saja. Hanya akan melahirkan kelompok elitis yang tidak malu menggunakan seragam pemerintah dan fasilitas negara untuk kepentingan keluarganya sendiri.

PILKDA.., saatnya rakyat tidak ditipu dan dibodohi lagi!

2 thoughts on “PILKADA. Saatnya Rakyat Kaimana tidak ditipu dan dibodohi lagi

  1. kalau kita menginginkan perubahan yang penting hak-hak orang honor tidak semakin terpuruk tapi alangkah baiknya semakin ditingkatkan kesejahteraannya, oke-oke aja yang dapat siapa saja tapi jangan lupakan kami yang honor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s