TANAH ADAT dan PEMETAAN PARTISIPATIF: Bersama Menata Kembali Tempat Mukim dan Ruang Hidup


(Bagian 2 dari 3)

TANAH ADAT dan MASALAHANNYA

Hiking_in_native_landSejak tahun 2002, saya secara aktif mendiskusikan tanah adat dengan sesama teman aktivis di berbagai ruang dan kesempatan. Ikut melakukan pemetaan tanah adat dalam  kerangka  Jaringan Kerjasama Pemetaan Partisipatif (JKPP). Hingga mendiskusikan persoalan-persoalan agraria di Indonesia yang terjadi akibat kebijakan negara.

Bersama masyarakat adat, kami mendiskusikan dan melakukan pemetaan tanah adat. Sebut saja di suku Simuri, suku Irarutu, suku Kamberan, dan suku Ndamban di Teluk Bintuni; suku Sentani di Jayapura; suku Madewana di Buruway, dan sub suku Arfak di Dataran Prafi, Manokwari. Saya dipercayakan oleh teman-teman berperan sebagai: Koordinator pemetaan, fasilitator pelatihan pemetaan, ketua tim teknis dan tim sosial pemetaan.

Dari pengalaman belasan tahun bekerja untuk issu sosial dan lingkungan di bawah bendera Perkumpulan PERDU, membuat saya menilai, bahwa ada perubahan perspektif di masyarakat adat. Khususnya perspektif tentang nilai penting tanah. Perubahan ini berkorelasi langsung dengan pemahaman tanah secara sosio kultural, politik, dan ekonomik. Situasi ini pada akhirnya berdampak buruk bagi sistem pengelolaan sumberdaya alam dan perkembangan kebudayaan masyarakat adat.

Dari arah perubahan yang terlihat, perubahan ini tidak membawa masyarakat beranjak ke kehidupan produktif. Tidak juga menghasilkan suatu reproduksi sosial internal yang dinamis. Ini bukan stagnasi sosial yang berujung pada kehilangan akar budaya. Tetapi kemunduran motivasi berpikir dan cara berperilaku. Contohnya, hasil dari penjualan tanah tidak dibelanjakan untuk hal-hal produktif dan primer. Banyaknya uang tidak memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran keluarga. Sebaliknya berdampak buruk dan memicu konflik sektarian antar sesama.

Sebagai Antropolog, gejala ini saya sebut sebagai penyakit akut. Bibit penyakit yang disebabkan oleh ketidak-siapan masyarakat adat menggunakan nilai baru – atau terdesak untuk harus masuk berkecimpung ke situasi perubahan kekinian. Seluruh unsur pembentuk kebudayaannya, belum memiliki kesiapan aktif untuk merespon perubahan. Telah terjadi keterkejutan – kekagetan budaya (Culture Shock) pada kehidupan komunitas-komunitas adat. Situasi seperti ini banyak terjadi pada kebudayaan suku-suku nomaden dan peramu.

Selanjutnya situasi ini makin diperburuk dengan tafsir negara dalam mengartikan hak milik, tanah adat, dan sumberdaya alam. Tanah adat dipahami sebagai tanah milik negara – tanah tak bertuan yang wajib dikelola oleh pemerintah. Sumberdaya alam dilihat berdiri terpisah dari masyarakat adat. Meskipun pemerintah mengatakan telah mengatur semua ini secara adil dalam peraturan, tapi prakteknya menggambarkan lain.

Di lain pihak, kelas pemodal menterjemahkan tanah adat sebagai potensi modal yang gampat diperoleh. Karenanya modal itu harus segera direbut dan disertifikasi kepemilikannya menurut syarat hukum positif. Praktek-praktek penguasaan tanah oleh kelas pemodal, menjadikan tanah adat sebagai sasarannya. Pemerintah selalu merestui perilaku buruk kelas pemodal, walaupun pada sisi lain, dia mengkampanyekan perlindungan hak masyarakat adat.

Perubahan nilai tanah di masyarakat adat, paling besar disebabkan proses pembangunan, kehadiran investor – iklim investasi, kemajuan transportasi dan telekomunikasi, dan politik kebijakan pemerintahan.  Akibatnya masyarakat harus segera menyesuaikan diri – seperti menjadi tidak taat azas terhadap nilai dan aturan adatnya. Identitas kultural dan jati dirinya tidak hilang, tapi sedang berproses ke arah identitas dan jati diri baru. Sifat dan pola relasi antar mereka semakin melemah dan terkikis, karena tergantikan dengan konsep hidup atas dasar kesamaan kepentingan ekonomi dan politik kekinian.

Banyak konflik internal tentang tanah, saya temukan di wilayah-wilayah tempat saya bekerja. Sebut saja konflik kepemilikan dan konflik tata batas antar suku dan antar marga. Bahkan ada konflik antar individu dalam satu keluarga. Tak jarang terjadi kekerasan fisik, pertumpahan darah, dan pembunuhan di dalam konflik. 

Saya temukan juga konflik tanah adat antar masyarakat adat dalam satu kampung belum terselesaikan selama belasan dan puluhan tahun. Lamanya waktu penyelesaian konflik, berakibat buruk. Yang paling jelas terlihat adalah rusaknya hubungan kekerabatan dan komunikasi sosial. Masing-masing pihak saling curiga, dan tidak mau terlibat bekerjasama untuk kepentingan umum.

Kelemahan menggunakan aspek historis sebagai basis klaim tanah, juga banyak saya temukan. Terutama terjadi pada satuan terkecil, seperti marga atau keret dalam satu suku.  Untuk kasus ini, saya berpendapat, bahwa aspek-aspek historis menjadikan terlemahkan, bukan karena kebenarannya terbantahkan. Akar masalahnya adalah soal kejujuran, keterbukaan dalam berkomunikasi, dan berjiwa besar mengakui hak masing-masing.

Selama bekerja di masyarakat adat – berbasis kampung, tanah adat tidak saya pahami sebagai hamparan ruang – wilayah semata. Ruang yang di atasnya ada pemukiman, kuburan, kebun, tempat keramat, hutan, sungai, dan lainnya; tidak juga sebagai tempat yang di dalam perutnya terkandung emas, minyak bumi, gas bumi, tembaga, batubara, dan lainnya. Apalagi tanah adat sebagai benda mati dan objek ekonomi.

Tanah adat tetap saya pahami sebagai kesatuan utuh dalam diri dan kehidupan masyarakat adat. Merupakan unsur penting pembentuk jiwa, mentalitas dan perilaku pemiliknya. Pemiliknya adalah manusia, bukan barang dan hewan liar. Mereka memiliki hak kehidupan, memiliki sejarah, hidup dinamis, punya harga diri, tata aturan hidup, dan cita-cita.

Dari situlah saya membangun paradigma identitas adat, bahwa tanah adalah kesatuan diri dan kehidupan masyarakat adat. Sebab bicara tanah adat hanya sebagai hamparan wilayah – ruang, berikut kekayaan yang dikandungnya, adalah bicara tentang materi, murni ekonomik. Semua yang bersifat materi bisa dikonversi menjadi berwujud barang dan satuan nominal; dan bisa diperjual belikan mengikuti hukum pasar. Bisa dihitung menggunakan dalil ekonomi dan rumus matematika, hinggga digadai di bursa saham.

Mendiskusikan kepemilikan tanah oleh masyarakat adat, harus kita jauhkan membicarakannya secara ekonomi. Apalagi saat merekonstruksi sistem kepemilikkan adat dalam kerangka pemetaan partisipatif. Aspek ekonomi adalah salah satu tujuan praktis dari peta adat. Ia bukan tujuan strategis yang utama. Sebab yang menjadi tujuan utama kepemilikan tanah adat adalah: Kemandirian, kebersamaan hidup, dan kesadaran identitas.

Tanah dalam tafsir masyarakat adat, menjelaskan identitas diri dan sejarah kehidupan. Dari tanah terceritakan sejarah persebaran suku dan marga, hubungan kekebaratan – kekeluargaan. Termasuk sumber kebudayaan yang terfokus pada kepercayaan dan keyakinan, nilai dan norma yang dianut, dan sistem pengetahuan lainnya. Ini yang kemudian menyebabkan kepemilikan tanah oleh masyarakat adat, saya sebut sebagai ‘Simbol Identitas’.

Saya mengkaji makna tanah adat dengan pendekatan filsafat ketuhanan ‘Theophilosophy. Belajar memahami sebutannya – maksud dan makna kata‘Semiotics’. Mempelajari maksud dari setiap kosa kata yang mengiringinya, dari setiap penyebutan oleh komunitas adat di wilayah Kepala Burung Papua dan Selatan Papua. Untuk memperkuat analisis lingustiknya, saya membaca referensi-referensi hasil penelitian Antropologi, Sosiologi, dan Agraria.

Dari hasil belajar, saya memunculkan satu tesis tunggal sebagaihasil pemikiran, bahwa bicara tentang tanah menurut masyarakat adat, memiliki arti, “siapa saya – dari mana saya berasal – di mana saya hidup – bagaimana saya hidup – dan kemana saya kembali/mati”. Diksi ‘tanah’ melambangkan kepercayaan dan keyakinan tentang sesuatu yang suci, luhur, agung, dan mulia. Dari tesis ini kemudian saya konsepkan sebagai, “Sistem Religi” atau kepercayaan asli dari suatu komunitas adat.

Dalam sistem religi masyarakat adat, segala hal yang bersifat animisme dan dinamisme masuk ke dalamnya. Penyembahan kepada roh nenek moyang, jin dan penunggu, batu besar, pohon besar, gunung, matahari, dsb, merupakan turunan dari keyakinan dan kepercayaan kepada tanah. Tanahlah yang paling bisa menggambarkan – menunjukkan manfaatnya secara rasional dan logis. Kekuatan keyakinan kepada sesembahan selain tanah, tidak memenuhi unsur-unsur rasionalitas.

Mulai tahun 2000 – 2010, saya merangkum banyak pernyataan tersirat tentang makna tanah dari para tetua adat. Mempelajari setiap maksud kata dan kalimat yang mereka tuturkan. Berusaha memahami maksud perubahan raut wajah, ketika mereka menceritakan sejarah kepemilikan tanah adat. Penuturan mereka menggunakan gaya bahasa orang kampung, mengharuskan saya berpikir keras mencari pesan tersembunyi di balik kata tanah.

Tahun 2003, para tetua adat suku Kuri (Teluk Bintuni) menceritakan sejarah “Gunung Nabi” dan kepemilikan tanah adat mereka kepada saya. (Sebelumnya, di tahun 2002, para tetua adat suku Simuri menceritakan sejarah kepemilikan tanah adat mereka). Sebelum bercerita, mereka mengharuskan saya duduk di atas tanah, tidak boleh menggunakan alas, dan harus minum air putih yang belum dimasak. Singkat cerita, semua hal tadi saya maknai, “bahwa kehidupan manusia tak bisa terlepas dari keberadaan tanah dan air… ibaratnya tanah adalah ibu, maka air adalah bapak…!”

Semua sejarah kepemilikkan tanah yang diceritakan oleh para tetua adat dari banyak suku, saya rangkum dalam catatan harian – diary.  Semua ini tidak saya publikasikan dalam laporan kerja, karena menyangkut kepercayaan dari masyarakat adat.

Di kemudian hari, saya mempelajarinya kembali isi catan harian, lalu membahasakannya ke dalam puisi yang beri judul, “Bertapak Tanah Ibu Kami”… salah satu puisi yang saya tulis pada September 2003. Penggalan baitnya sebagai berikut:

“Tanah adalah ibu kami… dari rahim cintanya kami lahir. Tanah menghidupi kami dengan air susu… menyediakan makanan dari perutnya. Ia berkata, makanlah yang terbaik dari dalam perutku, minumlah yang terjernih dari payudaraku. Ia membesarkan kami dengan kasih sayangnya… sebagai bahasa mewakili kemurahan Tuhan. Ia mengajari kami secara tulus… tentang kearifan dan kebijaksanaan hidup. Ia nasehati kami… tentang bagian-bagian tubuhnya… kegunaannya… dan boleh tidaknya. Pada malam hari, ia berkata… bagilah kehidupanmu kepada makhluk lain… karena keluhuran hidup adalah saling berbagi manfaat hidup. Pada pagi hari, ia berkata… menyebarlah ke sekujur tubuhku… carilah berkat dan karunia Tuhan. Pada siang hari, ia berkata… tulislah kehidupanmu dengan pelu, air mata duka dan bahagia, dan darah harga diri… karena hidup membutuhkan kerja keras, keberanian, dan ketabahan. Pada sore hari, ia berkata… tidak selamanya kau hidup di atas tubuhku… mulailah menanam benih-benih kebaikan untuk sesama di setiap helaan nafasmu. Bila nanti kami mati, di dalam perutnyalah… tanah memeluk kami anak kandungnya… dengan pelukan cinta dan kehangatan. Padamu tanah air… ibu kandung dari segala kehidupan.”

Dari isi puisi di atas, kita bisa menangkap nilai-nilai utama dari tanah, menurut tafsir kebudayaan masyarakat adat. Beberapa di antaranya, saya contohkan: Cinta kasih, menghargai  kehidupan, saling berbagi manfaat, ketulusan – kearifan – dan kebijaksanaan, saling menasehati dalam kebaikan, bekerja keras, keberanian, dll. Seperti itulah nilai-nilai dasar yang menjadi pembenaran tanah dimaknai sebagai “Ibu – Mama”.

Meskipun sejak dahulu masyarakat adat Papua telah memaknai tanah sebagai ‘Ibu – Mama’, pemahaman saya tidak serta merta mengikuti penjelasan lisan mereka. Saya berpikir lebih jauh dan mendalam. Tujuannya untuk memperoleh kesatuan dan kesesuaian isi pesan: antara pemikiran, kepercayaan – keyakinan, dan perilaku nyata mereka dalam keseharian.

Pengalaman menjadikan saya terbiasa berpikir anomali. Karena masyarakat adat dalam menceritakan sejarahnya, selalu menggunakan ungkapan ‘metaforis’ dan pesan ‘simbolik’. Jadi saya mencari tahu sesuatu di balik apa yang mereka pikir dan rahasiakan. Dengan kondisi mereka, tak mudah memaksa atau merayunya untuk berpikir sistematis dan terstruktur. Apalagi meminta jawaban dari suatu misteri simbolisasi pesan.

Dalam memfasilitasi kasus-kasus penjualan tanah adat oleh masyarakat kepada perusahaan, yang berujung pada konflik kepentingan, dan perilaku ketidak-adilan sistimatis, sering saya katakan kepada masyarakat adat: “kebudayaan bangsa Papua tidak mengenal ‘jual beli dan sewa/pinjam pakai tanah’. Jangan memperjual-belikan… apalagi menggadai ibu kandungmu dengan rupiah dan dollar”. Untuk perusahaan dan pemerintah, saya katakan, “hilangkan dari kepala kalian, pikiran bahwa tanah adat bisa dibeli dan ditukar dengan uang dan barang. Apalagi mempekerjakan masyarakat sebagai karyawan di perusahaan”.

Suka atau tidak, sejenak kesadaran masyarakat untuk mempertahankan tanah adatnya, sesuai prinsip dan aturan adat saya ramgkun dalam puisi saya yang lain. Puisi itu saya beri judul, “Sejengkal Tanah, Setetes Darah.” Puisi ini menceritakan, betapa pentingnya arti tanah bagi masyarakat adat. Hingga mereka bisa menggunakan perang – mengorbankan nyawa sebagai cara untuk mempertahankan – melindungi, dan atau merebut kembali tanahnya.

Makna tanah sebagai ibu – mama memiliki banyak fungsi dan kegunaan. Agar tidak berpanjang lebar membahasnya, saya cukupkan hanya pada fungsi ekonomi, politik, dan keamanan.

Tanah sebagai ibu dalam perspentif ekonomi, dipahami sebagai tempat mencari makan dan bercocok tanam. Tanah yang di atasnya berhutan dan ada perairan (sungai, telaga, danau, dan laut), dilihat sebagai lumbung pangan. Di dalamnya terdapat sumber-sumber makanan,  obat-obatan, dan keperluan kebutuhan hidup lain.

Pergerakan masyarakat ke suluruh penjuru wilayah adat untuk mencari sumber-sumber makanan, membuat mereka pandai mengenal wilayah, jenis dan manfaat tumbuhan dan binatang (Pengetahuan Tradisional). Mereka pandai membaca perubahan dan tanda-tanda alam, lalu kemudian menyesuaikan diri dan mengambil manfaat darinya (Adaptasi Aktif).

Gabungan dari pengetahuan lokal dan kemampuan beradaptasi secara aktif, kemudian sekarang kita kenal dengan sebutan yang populis, “Kearifan Lokal”. Inilah gambaran harmonisasi hidup berdampingan dengan alam. Dimana mereka mempelajari alam bukan untuk menaklukkan dan menguras isinya, tapi untuk menyesuaikan diri dan mengambil secukupnya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Tanah sebagai ibu dalam perspektif politik, dipahami sebagai ‘Teritori’ dan ‘Kekuasaan’. Batas-batas wilayah adat memiliki arti sistem keamanan. Menjadi batas aman dan perlindungan dari serangan pihak luar – musuh. Semacam pagar pembatas untuk menerapkan aturan dan kewenangan adat. Aktifitas atau pergerakan secara sengaja keluar dari batas wilayah adat sendiri, berarti terancam dan mengancam suku lain.

Masing-masing anggota suku (marga/keret, keluarga dan individu) memiliki kewajiban untuk saling melindungi di dalam wilayah. Tidak hanya itu, mereka harus saling membantu dalam banyak hal, seperti membuka kebun, berburu, dan membangun rumah, dll. Pihak-pihak yang lemah (dalam jumlah anggota dan luasan wilayah) tetap hidup damai di bawah perlindungan suku dan marga tertua. Kondisi seperti ini masih terlihat jelas hidup di masyarakat kampung.

Menyangkut teritori kekuasaan dan sikap saling menghormati penguasaannya, saya temukan satu kejadian menarik di sejarah suku Simuri. Berikut penuturan dari para tetua adatnya:

“Dulu, nenek moyang kami berburu binatang hanya di dalam wilayah kampung kami saja. Kalau mereka panah babi hutan, lalu babi hutan itu lari dan mati di kampung tetangga, mereka tidak berani masuk ke kampung itu untuk mengambil babi. Tetapi harus pergi dulu ke kampung tetangga untuk menceritakan itu kepada warga kampung. Kemudian meminta ijin untuk mengambil babi. Kalau diijinkan, mereka akan pergi dengan di antar oleh beberapa orang warga. Nanti, babi itu mereka bagi dua dengan warga kampung tetangga, sebagai ucapan terima kasih dan saling menghargai wilayah adat masing-masing.”

Sejarah yang dituturkan tetua adat suku Simuri, menjelaskan arti penting tata batas sebagai tanda wilayah kekuasaan. Setiap tindakan memasuki wilayah adat orang lain tanpa  ijin, berarti bermaksud jahat dan mengancam.  Dahulu, aturan ini sangat mengemuka dan disepakati bersama. Penyangkalan terhadap kesepakatan ini, akan berakhir dengan perang suku dan denda adat. Jadi tata batas tanah adat tidak memiliki arti sebatas pembeda wilayah kepemilikan dan patok-patok wilayah semata.

Tentang asal mula luasan tanah milik, di kebanyakan suku-suku, biasa dimulai dari lokasi awal pemukiman. Atau tempat pertama kedatangan yang dijadikan kampung. Kemudian baru berkembang luas mengikuti areal berburu dan meramu – mencari makan. Jarang saya temukan tempat keramat dijadikan sebagai patok – tanda awal mula kepemilikkan tanah. Kecuali pada sejarah terjadinya suku dan marga.

Dalam kebudayaan suku-suku di utara dan selatan pulau Papua, pemanfaatan tanah lebih besar digunakan untuk tujuan: Pemukiman, dan tempat mencari makan –berkebun. Kedua lokasi ini kemudian di dalam pemetaan sosial dikenal sebagai “Titik Awal membicarakan tujuan pemetaan tanah adat.

Kesadaran tentang pentingnya kepemilikan dan manfaat mengelola tanah – mencari makan, membuat masyarakat adat merumuskan aturan adat yang mengaturnya. Aturan pengelolaan tanah dan sumberdaya alam menjadi satu materi penting dalam aturan hukum adat.

Saya telah merumuskan lima basis klaim kepemilikan wilayah adat oleh suatu komunitas adat. Rumusan ini berdasarkan fakta dan kasus tata batas dan hak kepemilikkan tanah di wilayah adat suku-suku Papua di Teluk Bintuni, Teluk Wondama, dan Jazirah Bomberay:

  1. Berdasarkan sejarah persebaran suku. Siapa yang lebih dulu menemukan suatu wilayah (tapi tidak menempatinya)
  2. Berdasarkan sejarah persebaran suku. Siapa yang lebih dulu menempati suatu wilayah (tapi tidak lebih dulu menemukannya)
  3. Pihak yang menang perang suku berhak atas wilayah suku yang kalah
  4. Pemberian hak kepemilikan atas dasar balas jasa. Atau untuk tujuan mengikat hubungan persaudaraan dengan orang – pihak  lain
  5. Pemberian hak kepemilikkan karena sebab perkawinan

Jual beli atau menukar tanah dengan barang – materi, tidak saya temukan. Pinjam pakai tanah pun, sama halnya.

Dari kelima basis klaim tersebut, basis klaim pertama dan kedua paling banyak menimbulkan konflik. Kemudian diikuti basis klaim ketiga. Konflik yang terjadi pada ketiga basis klaim ini, akar masalahnya lebih banyak bersumber dari ketidak-jujuran untuk saling mengakui hak, dan perbedaan kepentingan praktis. Motif ekonomi dan politik adalah pemicunya. Dan bukan disebabkan oleh kekaburan sejarah, atau hal lain secara adat.

 

——————-

Sumber gambar: http://www.costaricabackpacker.com/

One thought on “TANAH ADAT dan PEMETAAN PARTISIPATIF: Bersama Menata Kembali Tempat Mukim dan Ruang Hidup

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s