TANAH ADAT dan PEMETAAN PARTISIPATIF: Bersama Menata Kembali Tempat Mukim dan Ruang Hidup


(Bagian 3 – Selesai)

 

PEMETAAN TANAH ADAT SECARA PARTISIPATIF

4_Mtanga_participatory_land_use_mapping[2]Karut marut persoalan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam, tidak diselesaikan secara adil dan tuntas oleh pemerintah. Situasi ini menyebabkan masyarakat adat membutuhkan penataan kembali wilayah adatnya. Cara pemetaan dan peta yang sesuai dengan standar aturan pemerintah, menjadi kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi oleh masyarakat adat. Dimaksudkan agar mereka mampu bersaing dengan pihak luar, pada ranah hukum agraria versi pemerintah, dan dalam kebijakan-kebijakan politik pengelolaan sumberdaya alam yang dibuat oleh pemerintah.

Untuk pemetaan tanah adat dalam konteks Pemetaan Partisipatif.  Jujur! Terkadang saya tersenyum, merasa lucu, saat mendengar orang yang belum – tidak pernah melakukan pemetaan tanah adat, bicara sangat tinggi secara teoritis; membahas metodologi pemetaan partisipatif wilayah adat dengan seribu satu teori. Apalagi dia mengeluarkan pernyataan menggampangkan, dan menilai sangat sederhana tentang tanah adat dan pemetaannya.

Ini bukan soal saya menilai mereka bodoh dan tak mampu melakukannya. Kalau yang bicara adalah pejabat pemerintah dan dosen dari perguruan tinggi, saya tak bisa membantah. Karena mereka masuk dalam kelas elitis yang memiliki kewenangan dan keahlian. Tetapi ini soal, “apakah anda pernah melakukan pemetaan tanah adat, dengan mengikuti dan taat pada nilai dan prinsip Pemetaan Partisipatif?”

Saya membayangkan kembali, waktu mengkoordinir kegiatan Pemetaan Partisipatif tanah adat di bawah bendera PERDU. Saya harus bersedia tinggal berbulan-bulan di kampung bersama masyarakat adat. Mau bermandikan hujan panas dan lumpur, kelelahan dan tahan lapar berhari-hari, berjalan kaki melewati hutan – gunung – sungai – dan rawa, tidur berminggu-minggu di atas kayu di dalam hutan bersama tim pemetaan. Ini belum ditambah dengan kecelakaan, caci maki, dan ancaman pemukulan dan pembunuhan dari sebagian kecil masyarakat adat yang berbeda kepentingan. Lucu saja, ketika membayangi segala hal yang pernah dilalui.

Tetap tinggal di kampung harus saya lakukan, untuk menjaga tidak terjadi kesalahan dalam proses pemetaan (di Tim Sosial dan Tim Teknis). Selain kesadaran menjaga tanggungjawab yang dipercayakan kepada saya, saya tidak ingin masyarakat kehilangan tanah dan terjadi konflik karena kesalahan pemetaan. Selama pemetaan berlangsung, saya harus setia menjaga arah dan tujuan pemetaan seperti yang semula dipahami dan disepakati bersama.

Memang demikian risiko dan konsekwensi dari keterlibatan melakukan Pemetaan Partisipatif atas suatu tanah adat.

Pengalaman pribadi saya di atas, tidak membuat saya memandang sebelah mata niat baik mereka. Saya mengenal baik mentalitas dan karakter mayoritas orang-orang itu. Mereka lebih suka menjadi konsultan, penasehat, krititikus, dan motivator. Dibanding memilih, terlibat aktif secara langsung bersama masyarakat adat di lapangan.

Tujuan pemetaan tanah adat, saya bahasakan sebagai ‘tindakan mencari tahu urusan dalam kamar’ masyarakat adat. Pesannya, siapapun pihak luar yang melakukan pemetaan tanah adat, harus menempatkan masyarakat adat di posisi yang terhormat dan mulia.  Kemudian secara jujur menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan pemetaan. Meminta ijin terlebih dulu, memperoleh kepercayaan – mandat adat, baru kemudian melakukan pemetaan.

Keberhasilan pemetaan dan legalitas hasilnya harus tunduk pada kemauan bersama masyarakat adat. Mengikuti aturan dan hukum adat yang berlaku. Melibatkan seluruh komponen masyarakat. Artinya, keberadaan peta di luar kebutuhan hidup masyarakat adat, seperti halnya kepentingan untuk memasukan perusahaan – investasi, harus dihindari sejak awal. Terutama ketika menggagas maksud dan tujuan pemetaan wilayah adat.

Pemetaan tanah adat tidak bisa ditujukan untuk memperjelas tanah sebagai objek untuk kepetingan pihak luar masyarakat adat. Tidak bisa dijadikan sebagai batu loncatan untuk menguasai sumberdaya-sumberdaya adat dari tangan masyarakat adat.

Saya pastikan, bila hal di atas dilakukan, maka konflik agraria akan terjadi terus dengan memakan korban dan biaya tinggi di masa depan. Pemerintah akan memanen masalah-masalah agraria yang secara segaja ditanam oleh kebodohannya sendiri. Kebodohanseperti itu, saya katakan sebagai “penistaan dan pengkhianatan terhadap hak hidup masyarakat adat – sebagai warga negara”.

Maaf! Saya mengatakan pemerintah bodoh. Kita harus jujur menilai, bila negara menghargai keberadaa dan hak hidup masyarakat adat, mengelola sumberdaya alam secara adil dan lestari, pelaksanaan pembangunan benar-benar memberdayakan dan mensejahterahkan masyarakat adat, maka pemetaan tanah adat tidak menjadi kebutuhan bersama yang mendesak untuk dilakukan.

Berdasarkan temuan-temuan saya di lapangan, masyarakat memiliki kecenderungan mengingat tata batas dan letak wilayah adatnya secara perasaan dan pemikiran. Tanda-tanda alam (al, sungai, anak sungai, batu, bukit, gunung, mata air, pohon, dsb) digunakan sebagai patok-patok batas wilayah kepemilikan. Hal ini diartikan sebagai manifestasi pengetahuan dan keyakinannya.

Jauh sebelum ilmu pengetahuan dan teknologi modern memberikan sumbangsih kepada pemetaan ruang, masyarakat adat telah melakukan pemetaan wilayahnya dengan tekniknya sendiri. Hal ini dikenal dengan nama “Peta Emosional”. Atau di lain kesempatan, saya sebut sebagai “Peta Ruang Tradisional”. Nanti dalam pelaksanaan pemetaan, para tetua adat yang tergabung dalam Tim Sosial, menggambarnya di kertas sebagai “Peta Sketsa” untuk menjadi acuan kerja Tim Teknis.

Masyarakat adat saling mengetahui batas-batas dan areal wilayah adat. Tetapi setelah masuknya perusahaan dan pembangunan, terjadilah konflik antar sesama mereka. Bila sebabnya seperti ini, kita bisa bertanya, ‘siapakah pihak yang paling berkepentingan atas pemetaan tanah adat dan peta tanah adat. Apakah masyarakat adat, ataukah pemerintah dan investor?”

Pendapat sekarang bahwa tanda-tanda alam yang digunakan sebagai patok batas mudah hilang karena proses waktu dan faktor alam, ini pendapat yang benar – tidak terbantahkan. Tetapi menurut hemat saya, jauh sebelum pendapat ini lahir, masyarakat adat telah memikirkannya. Lalu kenapa mereka menentukan tanda batas tanah adat sesuai apa yang ada di alam? Mari kita kembali mendalami keyakinan mereka tentang tanah sebagai ibu dan alam sebagai guru. Termasuk kita harus memahami kondisi kehidupannya di masa itu.

Kita harus mau menyelami lebih dalam makna ‘tata batas’ dan ‘hak milik’ atas tanah menurut masyarakat adat. Nilai dan hikmah yang terkandung di dalamnya kita kaji kembali. Kemudian kita jadikan sebagai sebagai ‘Kode Etik’ melakukan pemetaan tanah adat.  Pada tataran praktis, “KodeEtik” bisa diturunkan menjadi aturan kerja untuk Tim Sosial dan Tim Teknis.Termasuk segala yang disyaratkan sebagai prinsip dasar pemetaan partisipatif dan dalil kartografi, wajib kita penuhi!

Dalam melakukan pemetaan tanah adat, aspek teknis pemetaan bukan ahal utama yang mendapat perhatian dan kehati-hatian terbesar. Aspek teknis adalah unsur pendukung. Bukan aspek vital dan sasaran utama dalam tahapan Pemetaan Partisipatif. Sebab ia merupakan gambaran nyata – penjelmaan dari aspek sosial. Hal ini yang menjadi sebab, kenapa aspek sosial (Tim Sosial) hanya diisi oleh para tetua adat, tokoh masyarakat, aparat kampung, dan tokoh yang paham sejarah dan kondisi masyarakat.

Peta jadi berbentuk lembaran kertas, pada akhirnya tak memiliki kegunaan bagi masyarakat adat, bila mereka masih bingung dengan alasan dan untuk tujuan pemetaan. Apalagi kalau pikiran mereka tentang ‘siapa pemegang kekuasaan tertinggi atas perlindungan dan pemanfaatan peta’ sengaja dikaburkan’.

Aspek sosial menjadi inti dari seluruh tahapan Pemetaan Partisipatif. Aspek yang harus diurus pertamakali oleh tenaga dan pendamping pemetaan. Harus dipastikan prosesnya berjalan sesuai jalur dan benar, dan disepakati bersama oleh masyarakat adat. Bila tidak, berdasarkan pengalaman saya selama ini, ia akan menjadi pemicu dan sumber konflik antar sesama komunitas adat di tengah proses pemetaan.  Atau setelah peta jadi, dan mau disahkan.

Apa saja faktor-faktor penting yang diurus – dikerjakan dalam klaster sosial? Berikut saya sampaikan beberapa faktor pentingnya. (Jangan dibaca sebagai tahapan Pemetaan Partisipatif):

  1. Maksud, dan tujuan dilakukan pemetaan
  2. Jenis dan sifat peta yang akan dibuat. wilayah (ruang) dan hal apa sajayang akan dipetakan
  3. Membuat peta sketsa tanah adat(gambaran nyata dari pikiran dan ingatan tentang wilayah adat)
  4. Wilayah dan tata batas kepemilikan wilayah adat
  5. Sejarah kepemilikan tanah adat
  6. Nilai dan arti penting tanah secara adat
  7. Basis klaim adat atas suatu wilayah adat
  8. Silsilah dan sistem kekerabatan (termasuk struktur keluarga)
  9. Sistem politik (tokoh – status – dan peran, institusi, tata aturan, dan sistem pengambilan keputusan)
  10. Sistem sosial ekonomi (tata produksi, tata distribusi hasil, dan tata konsumsi)
  11. Konsep pembagian ruang pengelolaan wilayah adat
  12. Aturan dan hukum adat dalam pengelolaan tanah dan sumberdaya alam
  13. Sejarah konflik pengelolaan tanah dan kekayaan alam yang pernah terjadi –sedang terjadi – dan kemungkinan akan terjadi (penyebab masalah, waktu, pihak berkonflik, cara penyelesaian, sanksi/hukuman dan penghargaan, siapa yang menyelesaikan, aturan yang digunakan, dan tempat penyelesaian konflik)
  14. Nilai dan aturan baru yang disepakati sekarang secara bersama dalam pengelolaan tanah dan sumberdaya alam
  15. Simbol-simbol apa saja yang akan digunakan untuk menjelaskan objek-objek yang menjadi isi peta (penjelasan Legenda – Keterangan Peta)
  16. Siapa yang dipercayakan secara adat untuk melakukan pemetaan. Menunjukkan  wilayah dan tata batas, mengambil kordinat –dan atau mengukur (untuk membentuk Tim Teknis)
  17. Siapa yang dipercayakan secara adat berhak duduk dengan pihak lain untuk membicarakan batas-batas (batas terluar dan batas dalam) wilayah adat. Dan menyelesaikan konflik tata batas dalam proses pemetaan
  18. Siapa yang dipercayakan secara adat mewakili suku atau marga memberikan pernyataan legalitas peta (setelah peta jadi)
  19. Tujuan penggunaan peta, tata aturan menggunakan peta, peta dicetak berapa banyak, peta tersimpan di siapa – di mana
  20. Peta mau digunakan untuk dan kepentingan apa saja
  21. Point 17 – 19 dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh orang-orangyang dimandatkan secara adat. Lalu disahkan sebagai hukum – aturan bersama yang disepakati.

Sedangkan faktor-faktor yang diurus dalam Tim Teknis lebih bersifat teknikal dan peralatan. Berhasil dan tidaknya tim ini bekerja, senantiasa tergantung pada hasil yang dicapai oleh Tim Sosial. Atau dalam bahasa sederhana, pengukuran dan pengambilan koordinat tata batas hanya bisa dilakukan, bila Tim Sosial sudah menyetujui – atau memerintahkan untuk dilakukan.

Berikut dibawa ini faktor-faktor yang dikerjakan dalam klaster teknis:

  1. Alat pemetaan yang akan digunakan
  2. Bagaimana cara menggunakan alat-alat tersebut (melatih orang dan menyediakan alat)
  3. Membuat rute pemetaan dan strategi di lapangan
  4. Menyediakan logistik di lapangan
  5. Membuat jadwal pemetaan lapangan
  6. Melakukan pemetaan wilayah (tracking, pengukuran, dan pengambilan kordinat)
  7. Memasukan data dan menggambar peta

Saudaraku, pemetaan tanah adat bukanlah pekerjaan mudah, bila kita serius melakukannya, dan taat pada nilai dan prinsip dasar Pemetaan Partisipatif . Janganlah kita berkata gampang, saat bicara di atas meja untuk melakukannya. Keseriusan dan tanggungjawab selalu menjadi beban moral.

Selalu ingat! Tanah bagi masyarakat adat adalah ibu kandung, jati diri, dan identitas kesukuan. Sebagai pendamping dan pelaksana pemetaan partisipatif tanah adat, kita memiliki tanggungjawab moral yang tinggi untuk berlaku kejujuran dan transparan. Keberpihakan kita kepada kehidupan masyarakat adat dan lingkungan – penyelamatan alam harus jelas.

Bicara teknik pemetaan, saya selalu menasehati anggota tim untuk tidak bermain-main dalam melaksanakan tugasnya. Terkadang saya harus memarahi mereka di lapangan, padahal mereka sangat kelelahan memikul beban dan berjalan kaki berputar puluhan kilometer di medan sulit. Bukan soal tidak percaya keahlian mereka. Tetapi lebih pada menjaga agar tidak hilang atau terambil satu dua meter atau lebih tanah milik masyarakat adat akibat kelalaian anggota tim dan kesalahan mengoperasikan alat.

Anda bisa bayangkan, bila kita mempetakan wilayah adat dengan luas di atas 10.000 – 20.000 hektar, dan di setiap pengukuran dan pengambilan koordinat terjadi kesalahan antara 2 – 5 meter. Kesalahan ini berdampak pada hilangnya luasan wilayah adat milik satu suku. Atau terambilnya luasan wilayah adat dari suku lain.[1]

Satu meter tanah mereka tanpa sengaja kita hilangkan – tidak petakan di dalam peta, maka kita telah menjadi seorang penipu. Satu meter saja tanah milik orang lain tanpa sengaja kita masukkan ke dalam peta, maka kita telah menjadi seorang pencuri.

Setiap kesalahan yang dibuat dalam tahapan pemetaan, tetap meninggalkan bekas sepanjang waktu. Dan menjadi warisan masalah yang akan dihadapi oleh generasi anak cucu masyarakat adat kelak. Ia bagaikan api dalam sekam, setiap saat bisa membakar dan meminta korban nyawa manusia.

Kemungkinan terjadi kesalahan secara teknis dalam pemetaan (karena kelalain manusia, kelemahan alat, dan faktor alam) harus dibicarakan kepada Tim Sosial. Agar nanti mereka bisa menjelaskannya kepada warga kampung dan warga kampung tetangga. Secara bersama, mereka siap memfasilitasi pertemuan untuk mencari solusi terbaik yang disepakati bersama.

Saudaraku, inilah risiko nyata menjadi pendamping dan pelaku Pemetaan Partispatif tanah adat yang harus kita hadapi. Kita harus berani mencari jalan keluar terbaik untuk meminimalisir dampak dari risikonya. Kita harus tegas menentukan pilihan terbaik mana yang harus diambil dan dilakukan. Sikap keragu-raguan dalam pemetaan teknis adalah ancaman yang membahayakan proses pemetaan tanah adat.

Terbukti bahwa manusia tak bisa menaklukan alam, sering melakukan kesalahan, ilmu pengetahuan dan teknologi tak mampu menguak beragam misteri alam. Prinsip dasar Pemetaan Partisipatif, menyatakan: “Bahwa untuk pemetaan batasterluar, pemetaan harus dilakukan dengan melibatkan kampung – atau suku tetangga.Yaitu kampung – atau suku yang wilayah adatnya berbatasan langsung”; dan “sebelum melakukan pengesahan peta, kampung– atau suku tetangga wajib dimohon kehadirannya untuk membenarkan – mengakui kebenaran atas batas yang digambarkan – telah dimasukkan ke dalam peta”.

Setelah peta tanah adat jadi dan disahkan, masih ada tanggungjawab lain yang harus dipenuhi. Tanggungjawab ini, beberapa di antaranya adalah:

  1. Membantu masyarakat membuat rencana tata pengelolaan ruang
  2. Membantu masyarakat mengidentifikasi jenis-jenis sumberdaya alam yang dimiliki
  3. Membantu masyarakat menghitung nilai dan manfaat ekonomi dari jenis-jenis sumberdaya alam yang dimiliki
  4. Membantu masyarakat menyusun perkiraan ancaman dan kehilangan (penurunan kualitas dan daya dukung) sumberdaya alamnya
  5. Membantu masyarakat menata dan menyusun kembali tata aturan – hukum pengelolaan tanah dan kekayaan alam miliknya
  6. Membantu masyarakat meningkatkan dan memperbesar nilai manfaat dan keuntungan dari sumberdaya alam yang dimilikinya
  7. Dll.

Tanggungjawab terakhir adalah bentuk tanggunggungjawab yang sangat penting. Kita tidak boleh membantu masyarakat hanya untuk melakukan pemetaan saja. Setelah peta jadi dan diserahkan, kita melenggang pergi. Sikap seperti ini tidak boleh dilakukan, karena bertentangan dengan prinsip pemetaan partsipatif.

Salah satu prinsip pemetaan partisipatif yang lain, adalah: “Memberikan bobot strategis dan kualitas mutu terhadap peta”; dan “mendidik masyarakat adat untuk menggunakanpeta secara benar dan bertanggungjawab”.

Apa artinya peta tematik yang tergambar indah dengan segala macam warna dan simbol menarik, bila hanya menjadi hiasan dan dokumen mati semata. Bentuk tanggungjawab yang beberapa terangkum dalam keenam point di atas (bisa ditambah sesuatu kebutuhan dan kesepakatan masyarakat adat), saya sebut sebagai, “pemikiran dan tindakan mendaya-gunakan peta”.

Memperhatikan arti penting tanah adat, kehidupan masyarakat adat, kondisi alam, dan faktor-faktor penting dalam klaster sosial dan klaster teknis, apakah pemetaan tanah adat secara partisipatif mudah dilakukan? Ataukah pekerjaan ini semudah kita mengucapkannya? Atau bisa menghargainya dengan barang, uang, dan jabatan?

Saya maklum, pihak-pihak yang seenak perutnya bicara pemetaan tanah adat sebagai pekerjaan gampang, adalah mereka yang tidak pernah terjun melakukannya langsung bersama masyarakat adat di lapangan. Tetapi bagi orang-orang yang sudah pernah melakukannya, pemetaan tanah adat adalah pekerjaan yang memiliki tingkat kesulitan dan risiko tinggi. Sangat rawan terjadi konflik horizontal, dan memiliki beban tanggungjawab moral yang besar.

Sahabat, jadi melakukan pemetaan tanah adat secara teknis, bukan soal semangat, cita-cita suci nan mulia, keahlian, ketersediaan dana – uang, dukungan pemerintah dan lembaga adat, dan kecanggihan teknologi alat pemetaan. Tetapi ini bicara tentang konsistensi dan kesetiaan bekerja sebagai satu ‘Tim Kerja’ bersama masyarakat adat dalam pemetaan dan mendaya-gunakan peta.

Akhirnya, dalam melakukan pemetaan partisipatif tanah adat, mencapai hasil sempurna adalah sesuatu yang tidak mungkin diperoleh. Namun yang terpenting, kita mulai belajar menentukan kejelasan arah, menggagas nilai-nilai utama sebagai etika berperilaku, dan merumuskan prinsip-prinsip dasar pemetaan bersama masyarakat adat. Kemudian kita berjuang bersama masyarakat adat secara benar dan bertanggungjawab – bekerja sesuai arah, nilai dan prinsip itu.

 

——————————–

Sumber gambar: http://www.janegoodall.org

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s