“DISCLAIMER OPINION”, Pengelolaan Keuangan Provinsi Papua Barat


ssss“Opini Disclaimer Selama 7 Tahun, Harus Ada Sanksi Tegas” (HCP/03/9/13). Demikian judul berita yang ditulis oleh surat kabar lokal di Manokwari di halaman pertamanya. Berita ini menyajikan fakta baru yan selama ini tidak diketahui oleh mayoritas warga Papua Barat. Suatu fakta yang secara langsung menggambarkan kepada masyarakat, bahwa provinsi ini telah berproses menuju kegagalan pemerintahan, karena dikelola oleh orang-orang yang tidak memiliki integritas dan kapasitas.

Tanpa ada berita ini pun, mayoritas warga sejak lama menilai, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah keliru dilakukan. Indikator untuk membuktikannya sangat sederhana. Pertama, sifat dan perilaku konsumtif dan tidak taat aturan dari mayoritas aparatur pemerintah dalam bekerja; Kedua, buruknya pelayanan – pemenuhan hak-hak masyakat dan pembangunan fasilitas publik; Ketiga, kolusi dan nepotisme telah menjadi mentalitas utama di birokrasi; Keempat, tingginya angka korupsi, mulai dari pegawai rendahan sampai pejabat; dan Kelima, lemahnya proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan program pembangunan dan keuangan daerah.

Dalam berita ini, HCP menulis, “Dikatakan Khrisna (BPK-RI), suatu provinsi atau kabupaten/kota mendapat opini disclaimer bisa jadi karena kesalahan penganggaran, penyajian stok (persediaan), pertanggungjawaban pendapatan dan belanja, penggunaan langsung penerimaan, termasuk di antaranya laporan penggunaan anggaran perjalanan dinas, dan investasi.”

Apa yang disampaikan pihak BPK, bersumber dari kelima hal yang dinilai selama ini oleh masyarakat. Yang menjadi persoalan, pemda Papua Barat selama ini tidak memiliki kemauan baik untuk mencerdasakan rakyatnya. Yaitu tidak menyajikan indeks pembangunan manusia dan penyelenggaraan pemerintahan secara baik – jujur dan transparan kepada rakyatnya.

Predikat “Disclaimer Opinion” dalam ranah audit keuangan dan akuntansi adalah predikat yang buruk. Dalam pemikiran warga Papua Barat, predikat ini sangat memalukan, sangat menyakiti perasaan. Karena hal ini berhubungan dengan kecakapan/keahlian/kecerdasan mengelola uang dan pelaporannya – pertanggungjawabannya. Ini menyangkut harga diri dan wibawa daerah. Dan ketika bicara tentang harga diri dan wibawa daerah, bukan hanya bicara tentang pemerintah daerah dan PNS saja. Tetapi bicara tentang seluruh warga Papua Barat yang bermukim dari kota sampai kampung.

Selama tujuh tahun (HCP tidak menulis sejak tahun berapa) provinsi ini mendapat predikat tersebut dari BPK. Warga berhak untuk mengadili pemda-nya, kemudian bertanya, “kenapa tidak ada perubahan berarti ke arah yang lebih baik dalam hal ini?” Sebab suatu kelemahan/kesalahan yang terjadi secara terus menerus, telah menggambarkan, bahwa aparatur pemerintah tidak memiliki kemampuan dan kecakapan – atau bodoh dalam mengurus daerah. Atau bisa juga, mereka tidak bertanggungjawab menjalankan amanat dari rakyatnya. Atau mereka lebih mementingkan diri dan keluarga sendiri daripada bekerja untuk melayani kepentingan rakyat banyak dan kemajuan daerah.

Mencermati grafik korupsi di daerah yang setiap waktu beranjak naik, bisa dikatakan sebagai sebab utama “Disclaimer Opinion” diberikan BPK kepada provinsi Papua Barat. Ini bila kapasitas (keahlian dan kemampuan) personal aparatur pemerintah tidak mau dibilang rendah dan bodoh. Bila itu, maka sebenarnya akar masalah ini adalah kerakusan dan keserakahan pribadi. Sifat buruk yang telah menggerogoti keuangan dan aset pemda untuk mengenyangkan perut sendiri.

Dalam bidang auditing, menggunakan sistim Akuntansi Indonesia, telah ditetapkan empat klasifikasi hasil audit (opini) yang diberikan auditor terhadap suatu laporan keuangan yang diaudit: opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP (Unqualified Opinion), opini Wajar Dengan PengecualianWDP (Qualified Opinion), Tidak Wajar (Adverse Opinion), dan Menolak Memberikan Opini (Disclaimer Opinion – atau No Opinion).

Bagi mereka yang memahami ilmu akuntansi dan ekonomi (keuangan), pasti memahami jelas sebab dan konsekuensi logis dari “Disclaimer Opinion” yang diterima. Ini predikat yang substansinya paling rendah, paling buruk, dan paling memalukan bagi suatu lembaga yang diperoleh dari auditor. Bila “Adverse Opinion” adalah kesalahan menyajikan yang material dalam laporan keuangan – karena kesalahan itu bisa memberikan informasi yang salah dimengerti (misleading), maka Disclaimer Opinion terletak pada penyajian laporan keuangan diyakini tidak wajar oleh auditor. Olehnya, auditor tidak bisa berpendapat – atau menolak untuk (menyelesaikan) mengaudit dan memberikan pendapat.

Khusus Disclaimer Opinion, opini ini tidak bisa digunakan untuk menilai suatu suatu lembaga telah melakukan penyimpangan keuangan atau tidak. Namun bisa dipakai untuk menilai lembaga tersebut memahami atau tidak memahami, bisa mengaplikasikan dan tidak bisa mengaplikasikan sistim keuangannya sendiri yang telah disyaratkan.

Auditor tidak memberikan pendapatnya dikarenakan dua hal: Pertama, tidak yakin apakah laporan keuangan yang disajikan – dilaporkan, benar atau salah; Kedua, tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan apakah laporan sudah disajikan dengan benar atau salah.

Terdapat empat hal utama yang menjadi sebab suatu lembaga pemerintah (Departemen, provinsi, kabupaten/kota) mendapat Disclaimer Opinion dari BPK. Pertama, semakin materialitas dalam menyajikan laporan keuangan; Kedua, semakin melakukan pelanggaran Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam menyajikan laporan keuangan; Ketiga, lemah dalam pengelolaan dan pengendalian keuangan internal – Sistim Pengendalian Internal (SPI). Hal ini bisa disebut sebagai ketidakpatuhan dan pelanggaran Sistim Operasional Prosedur (SOP); dan Keempat, ketidakpatuhan dan pelanggaran peraturan dan perundang-undangan.

Gubernur tidak boleh menanggapi predikat Disclaimer Opinion secara kaku dan emosional. Sebab opini yang diperoleh pemda berdasarkan klasifikasi opini audit memiliki pengaruh yang besar. Opini tersebut menggambarkan betapa buruk kapasitas aparaturnya dan lemahnya kredibilitas manajemen pemerintahan yang dipimpinnya. Ini menyangkut akuntabilitas pemerintah di mata masyarakatnya dan stakeholder.

Hasil audit selalu memberikan pengaruh penilaian baik dan buruk kepada pihak luar. Dengan predikat tersebut, akan mempengaruhi beberapa hal: menurunkan  kepercayaan dan minat investor, memburukkan iklim investasi di daerah, melemahkan posisi pemda sebagai kreditur kepada pihak ketiga, dan melemahkan kepercayaan rakyat terhadap keputusan – kebijakan pemerintah. Dan pada sisi lain akan menjadi bahan tertawaan dan ejekkan dari provinsi dan kabupaten/kota lainnya.

Pemda Papua Barat, khususnya Gubernur dan Sekda harus sadar diri dan merasa malu dengan Disclaimer Opinion yang diberikan oleh BPK. Petinggi pemda harus segera mengambil langkah-langkah strategis yang tepat dan tegas untuk memperbaiki manajemen pemerintahan yang dipimpinnya. Seperti mengharuskan aparatur untuk patuh dan tidak melanggar aturan dan perundang-undangan – dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan, memberikan sanksi yang jelas dan tegas kepada aparatur yang melakukan pelanggaran manajemen pemerintahan, meningkatkan kapasitas (Skill) dan integritas aparatur, dan melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan keuangan daerah sesuai kebutuhan dan peruntukannya.

Predikat Disclaimer Opinion yang telah disandang Papua Barat selama tujuh tahun berturut-turut harus segera di perbaiki. Harus ada perubahan berarti yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap manajemen internalnya. Termasuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, transparansi, rasa tanggungjawab, dan profesionalitas diri dalam bekerja dan melayani rakyat. Semua warga Papua Barat mendambakan provinsi ini menjadi yang terbaik di Inonesia, pada saat korupsi telah merajai berbagai sendi kehidupan dalam sistim pemerintahan dari pusat sampai ke daerah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s