PEMETAAN WILAYAH ADAT, “Mempertanyakan Kembali Fungsi Peta dan Tujuan Pemetaan”


3053954-f00d7cb58bb49fef8dc0e179f9f55f37-fp-08209b53feb8311559a5d6bd91d67a0eSejak awal tahun 2000-an sampai sekarang, Pemetaan Partisipatif (PP) telah menjadi arus utama metodologi pemetaan wilayah adat di Tanah Papua. Meskipun bila menilik sejarahnya, metode ini terbilang relatif baru. Atau dengan kata lain, merupakan metodologi yang diintrodusir dari luar Indonesia. Dengan  kekuatan partisipatif yang dikandungnya, PP dinilai sebagai jalan tengah yang paling bisa menjawab persoalan-persoalan keruangan saat ini yang dihadapi masyarakat adat.

Dari sistim teknikal, penerapannya sederhana dan mudah dipahami. Substansi metode ini mampu menggabungkan ilmu Kartografi dan pengetahuan keruangan tradisional. Penerapannya menyelaraskan kapasitas masyarakat dengan pilihan-pilihan solutif untuk penyelesaian masalah keruangan terkini. Atau dengan kata lain, PP menawarkan sejumlah pilihan sesuai kepentingan apa ia mau digunakan.

Apapun nanti manfaat praktis peta wilayah adat digunakan, tren perkembangan kerja-kerja PP mengarah pada dua tujuan besar. Yaitu pemetaan wilayah adat untuk tujuan: Pertama, perlindungan wilayah adat dari perampasan oleh negara dan investasi; Kedua, ada pengakuan oleh negara terhadap hak kepemilikkan wilayah adat dari masyarakat adat.

Merujuk pada dua tujuan tersebut, saya tidak berada pada posisi mempertanyakan dan menolaknya. Sebab menurut hemat saya, peta sebagai alat pengorganisasian, memang harus diposisikan pada tujuan-tujuan strategis. Pada tingkatan lebih strategi, peta harus diposisikan sebagai alat politik keruangan milik masyarakat adat. Artinya, dengan kepemilikkan peta wilayah adat, masyarakat harus memiliki posisi tawar yang baik dalam bernegosiasi dengan pihak luar.

Melepaskan tujuan pemetaan yang saya tidak persoalkan, bicara pemetaan wilayah adat, saya selalu berada pada ranah berpikir, “pentingnya proses pemetaan. Bukan pemetaan dilakukan untuk tujuan apa.” Alasannya, saya memahami pemetaan wilayah adat sebagai upaya pelembagaan “Kekuatan Politik”  rakyat dan perwujudan “Identitas Kultural”  komunitas adat.

Bertolak dari kerangka pikir itu, sangat penting para pegiat PP untuk “memahami lebih dulu kondisi masyarakat secara umum,” sebelum mendorong masyarakat adat mempetakan wilayahnya. Fakta dan kondisi sosial masyarakat harus dilihat sebagai sumber lahirnya kebutuhan mempetakan wilayahnya. Dan bukan memahamkan masyarakat, bahwa mereka harus mempetakan wilayah adatnya untuk dua tujuan besar tadi.

Bilamana kepemilikkan peta merujuk kepada dua maksud saya di atas, saya yakin, pemetaan wilayah adat bisa dijadikan sebagai “pendidikan penyadaran kritis” dan “gerakan sosial rakyat.” Atau dengan bahasa ekstrim, ketika rakyat menyadari resiko dan ancaman dari luar terhadap eksistensi ruang hidupnya, memahami akibat negatifnya, maka mereka akan “memberontak” secara terorganisir. Sehingga kemudian yang terjadi adalah bermunculannya aksi-aksi kolektif berdasarkan keterkaitan wilayah mukim dan kedekatan sosiologis untuk melawan kesewenangan negara.

Secara sadar kita harus akui, sesuai kondisi faktual di lapangan dan komplesitas keterancaman wilayah adat, tujuan pemetaan selalu menjadi pilihan tersendiri. Tetapi dalam pemahaman saya, perlindungan wilayah adat tidak selamanya harus mengikuti tuntutan yuridis formal. Pengakuannya pun tidak harus mengacu pada tata cara persyaratan formal yang diwajibkan negara. Artinya upaya-upaya menguatkan kapasitas masyarakat adat untuk melindungi hakya, tidak harus mengikuti kondisi ekternal dan kebijakan pemerintah. Tetapi harus mengacu pada konsensus bersama antar mereka sendiri.

Saya lebih memilih menggunakan pendekatan fakta dan realitas kehidupan masyarakat sebagai basis klaim. Menurut saya, gaungnya akan lebih besar dan dampaknya lebih kuat secara politik daripada pendekatan yuridis formal. Argumentasinya, saya tidak percaya pada ketaatan pemerintah terhadap kebijakan politiknya sendiri. Karena banyak bukti, kebijakan pemerintah di bidang agraria, pengelolaan sumberdaya alam, pengakuan eksistensi masyarakat adat, dan pembangunan, saling memakan dan saling melemahkan.

Pada sisi lain, saya masih melihat persatuan masyarakat adat serta sikap saling mengakui hak di antara mereka sebagai potensi utama untuk mempertahankan wilayah adatnya. Saya yakin, bila gerakan PP ditingkatkan fungsinya menjadi gerakan “Politik Agraria Rakyat”, negara akan berpikir dua kali untuk merampas hak rakyat.

Pikirkan saja, berapa besar dampak politik yang terjadi dari suatu kondisi sosial, ketika rakyat secara sadar bersatu mempertahankan wilayahnya. Ketika komunitas-komunitas wilayah adat secara sadar berjejaring berdasarkan aspek sosio kultural. Pesan pentingnya, gerakan PP tidak boleh mengacu pada tingkat keterancaman. Tetapi pada tujuan menghubungkan kepentingan-kepentingan antar komunitas. Bahwa satu wilayah mukim yang dipetakan memiliki hubungan fungsional (secara sosial dan ekologis) yang erat dengan wilayah mukim di sebelahnya.

Singkat kata, saya ingin menyatakan, bahwa bila masyarakat telah solid, mampu bersatu (terorganisir) untuk mempertahankan haknya, saling mengakui kepemilikan, dan memetik manfaat terbesar dari potensi sumberdaya alamnya, maka mereka akan melindungi wilayah adatnya. Pernyataan ini menggarisbawahi, pada dasarnya, peta adalah “instrumen pelengkap” kekuatan politik dan sosio kultural. Bukan alat utama untuk melindungi wilayah dan memperoleh pengakuan.

Saya memberikan satu pengandaian sederhana. Bisa saja pengandaian ini belum tentu bisa terjadi. “Negara telah mengakui hak milik masyarakat adat atas wilayahnya yang terpetakan, kemudian terjadi suatu kondisi di mana negara secara sepihak membatalkan – menarik kembali pengakuannya karena alasan politik pembangunan.” Jika kondisi seperti ini terjadi, lalu kondisi ini dilawan dengan cara apa? Apakah dengan mem – pra peradilan negara?

Pada beberapa diskusi saya dengan saudara Andy Saragih (Alumni SATAR II – “Setengah Hari”), seluruh penjelasannya membuat saya berkesimpulan, bahwa selama ini ada aspek penting yang kita abaikan. Yaitu aspek idiologi PP dan visi keruangan versi masyarakat. Kita menyepelekan konsep-konsep dasar tata ruang kekinian dan pemahaman tata ruang tradisional milik masyarakat.

Kita lupa, bahwa apapun konsep tata ruang yang diinginkan oleh negara adalah juga lahir dari penggunaan “kekuatan politik”; dan basis argumentasi yang dimiliki masyarakat untuk mempertahankan haknya adalah juga lahir dari “kekuatan sosio kultural”.

Kedua kekuatan tersebut, kemudian pada ranah kebijakan negara, dan pengetahuan (kepercayaan) masyarakat terkristal menjadi: Hak memiliki dan hak menguasai. Atau bila keduanya dikonfrontir akan menjadi, “kekuatan politik negara untuk menguasai hak rakyat” melawan “kekuatan sosio kultural rakyat untuk mempertahakan miliknya”. Urgensi menghadapi kekuatan negara adalah dengan “memfungsikan kekuatan sosio kultural menjadi juga sebagai kekuatan politik rakyat”. Untuk aspek ini, menurut hemat saya, PP harus bisa dijadikan sebagai “alat analisis” untuk menemukan dan menguraikannya secara gamblang.

Argumentasi saya di atas memberikan pesan, bahwa PP harus dilakukan untuk membangun kekuatan idiologi politik rakyat dan mewujudnyatakan (menghidupkan kembali) identitas kultural rakyat. Sebab politik adalah bicara tentang “hak kuasa dan tata penggunaan kewenangan atasnya”; sedangkan identitas bicara tentang “siapa saya – dan bagaimana saya hidup”.

Kembali kepada dua arus utama tujuan pemetaan wilayah adat – perlindungan wilayah dan memperoleh pengakuan atasnya. Pada kondisi seperti apa keduanya harus mengemuka. Apakah karena ada ancaman penguasaan dari negara dan implikasi buruk darinya? Ataukah karena kita telah berada pada satu pikiran final, bahwa dengan mempetakan wilayah adat dan memiliki peta, masyarakat adat mampu melindungi hak-haknya atas tanah dan sumberdaya alam.

Berdasarkan pengalaman saya, kedua dasar pembenaran tadi adalah asumsi dari para pegiat PP. Asumsi ini kemudian dipindahkan kepada masyarakat adat untuk menjadi pengetahuannya. Dalam teknik lain, masalah tata ruang diidentikasi – disimpulkan implikasi negatifnya, kemudian disampaikan kepada masyarakat sebagai ancaman. Untuk menguatkannya, kasus-kasus tata ruang yang terjadi di dimasukkan untuk menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya dimelakukan pemetaan wilayah adat.

Saya memahami kondisi tersebut sebagai “doktrin lembut” yang dijalankan oleh para pegiat PP. Yang menjadi persoalan, doktrin ini tidak dilakukan secara sistimatis dan melembaga kepada masyarakat. Artinya, penanaman “kondisi keterancaman ruang hidup” dilakukan secara instan dan asal-asalan kepada masyarakat, tanpa menggali, “seperti apa masyarakat menilai ruang hidupnya telah terancam – dan bagaimana masyarakat menilai ruang hidupnya aman”.

Menyangkut doktrin ada ancaman, saudara Sena Bagus, dalam banyak diskusi tata ruang mengatakan pengkondisian seperti ini terjadi karena sebagian pegiat PP memahami“pemetaan sebagai kerja proyek dan masyarakat adat diposisikan sebagai objek pemetaan”. Dalam banyak kasus, pernyataan ini benar. Kita bisa mengukurnya dari peta-peta partisipatif yang dihasilkan, tapi tidak memberikan manfaat signifikan bagi rakyat.

Mengacu pada pernyataan saudara Sena Bagus, bila pemetaan wilayah adat adalah proyek dan masyarakat adat adalah objek, lalu apa sebenarnya landasan idiologi atau jiwa dari PP? Jawabannya berpulang kepada pemahaman dan kepentingan kita masing-masing. Menurut saya, hal ini terus menggelinding di ruang hampa yang belum bisa ditemukan wujudnya. Namun asusumsi saya, karena pegiat PP memiliki kepentingan dan pemahaman yang beragam.

Menyitir pernyataan saudara Yunus Yumte, “saya tidak setuju pemetaan wilayah adat dijadikan sebagai kegiatan uji coba metode.” Saya setuju dengan pendapatnya. Melihat pelaksanaan PP di hampir seluruh wilayah, khususnya Papua Barat, memang sedang terjadi uji coba metode. Di mana kegiatan PP dilaksanakan dengan mencocok-cocokkan metode baku, tanpa melihat kecenderungan dinamika perubahan tata ruang dan karakteristik kondisi masyarakat. Ada kesan tergesa-gesa dalam merumuskan masalah dan memilih solusinya. Hasil berupa peta tematik selalu menjadi tujuan utama.

Masih mendukung pernyataan saudara Yunus Yumte, pernyataannya membenarkan pernyataan saudara Sena Bagus. Dan secara konseptual, akar persoalannya disebabkan oleh apa yang dimaksudkan oleh saudara Andy Saragih. Dimana terjadi jurang yang lebar atau kesenjangan pemahaman antara aspek idiologi PP dengan peta.

Pada ruang terbatas, saya memahami, pembuatan peta wilayah adat tanpa kejelasan tujuan dan terperincinya rencana pemanfaatannya, adalah kegiatan omong kosong. Meskipun unsur-unsur partisipasi yang menjadi fondasi pemetaan terpenuhi. Lebih-lebih bila masyarakat belum memiliki pemahaman bersama tentang peta dimaknai sebagai apa. Apakah peta sebagai satu gambar wilayah kepemilikan di atas kertas beserta kejelasan tata batas dan hak kepemilikannya? Apakah sekedar untuk melindungi wilayah dan mendapatkan pengakuan dari negara? Ataukah ada landasan strategis dan tujuan mulianya. Yang mana landasan strategis dan tujuan mulianya belum dicari-temukan.

Keterancaman wilayah dan kebutuhan pengakuan eksternal terhadap hak kepemilikkan wilayah adat selalu menjadi apologis para pegiat pemetaan. Menjadi pertanyaan saya, “bila kedua hal ini tidak tejadi dan belum dibutuhkan, apakah PP tidak akan dilakukan?”

Saudara Yunus Yumte secara tersirat telah menjawab pertanyaan ini. Bahwa pemetaan wilayah adat dilakukan sebagai “tindakan pencegahan” terjadinya masalah dan “tindakan menjawab” masalah yang ada. Oleh karenanya, PP diperbesar pendekatannya dengan penyebutan “Pemataan Skala Luas”.

Dalam pandangannya, “Pemetaan Skala Luas – PSL” menjadi sebuah kerangka berpikir yang tepat untuk saat ini. Kepada saudara Andy Saragih dan Sena Bagus, pada lain diskusi, saya pernah mengatakan, “saya membutuhkan indikator-indikator yang terukur secara idiologi dan tujuan” yang membenarkan penyebutan PSL.

Apakah “Skala Luas” yang dimaksudkan pencetus nama ini mengacu pada luasan wilayah, aspek yang dipetakan, banyaknya alasan dan besaran tujuan pemetaan? Atau  kah penggunaan metodologi pemetaan? Sebab sampai sekarang, saya tidak menyukai kebiasaan orang Indonesia, suka memunculkan dan menggunakan istilah baru yang kering maknanya. Atau simpang siur batasannya karena membuka ruang terhadap munculnya banyak penafsiran.

Sepengetahuan saya, setiap penyebutan/penamaan pada aspek sosial, harus memiliki muatan idiologi tertentu. Atau memiliki “kandungan makna”. Sebab apapun gagasan konseptual harus kuat secara tujuan, kerangka teoritisnya bisa dipahami, dan mengandung kejelasan unsur semantik. Alasannya, suatu konsep berpikir memiliki implikasi dalam penerapannya, sehingga tidak boleh dibuat asal-asalan seenak lisan menyebut.

Kembali pada kejelasan tujuan dan terperincinya rencana penggunaan peta. Ini bicara tentang maksud dan fungsi peta. Aspek tujuan telah terjawab pada uraian sebelumnya.

Sebagus apapun peta dibuat, prosesnya sebaik apapun, bila masyarakat tidak memiliki keterikatan secara emosi dan keyakinan dengan ruang hidupnya, peta menjadi alat komunikasi sosial dan keruangan, maka peta tidak memiliki nilai strategis (sebagai Identitas Kultural). Meskipun syarat-syarat pemetaan yang digariskan pemerintah terpenuhi – peta diakui, bila masyarakat tidak mempoleh manfaat penghidupan secara baik dari wilayahnya, maka mereka akan melepaskan wilayah adatnya kepada orang luar. Atau akan pasrah menerima kenyataan wilayah adatnya dirampas oleh negara dan investasi (sebagai Kekuatan Politik).

Pada kenyataannya, selama ini kerja-kerja PP lebih memfokuskan maksud dan tujuannya untuk menciptakan kondisi ideal. Tetapi kurang memberikan ruang, agar PP juga memiliki fungsi sebagai alternatif penyelesai masalah, bila kondisi ideal tidak tercapai. Lama kita hanyut dalam manisnya tujuan perlindungan dan pengakuan wilayah. Sehingga kita lupa, bahwa kondisi sosial budaya dan politik masyarakat terus berubah setiap waktu. Malahan mungkin, intensitas perubahannya lebih cepat dan lebih tinggi daripada ancaman.

Kita menutup mata untuk mengevaluasi secara menyeluruh beberapa masalah besar. Pertama, tanah adat terpetakan, tapi masih bisa dirampas oleh negara; Kedua, tanah ada terpetakan, tapi masyarakat melepaskannya kepada pemerintah dan investasi karena kepentingan ekonomi praktis; Ketiga, tanah adat terpetakan, tapi peta tidak dimanfaatkan untuk tujuan strategis masyarakat dan lingkungan; dan Keempat, tanah ada terpetakan, tapi peta yang dihasilkan menimbulkan konflik internal antar para pemilik hak.

Kasus-kasus di atas paska dilakukannya PP tidak boleh kita bantah. Lalu, apakah dengan situasi ini kemudian kita mengatakan PP gagal? Saya pikir tidak. PP tidak gagal secara metodologi. Tetapi peta gagal dijadikan sebagai alat identitas kultural dan kekuatan politik.

Akhirnya saya menggaris bawahi, bahwa tulisan sederhana ini bukan untuk merumuskan kondisi ideal ke arah mana tujuan PP harus di dudukkan. Juga bukan untuk menyatakan sistimatika rumusan pikiran strategis saya. Tetapi lebih diperuntukkan sebagai sumber renungan dan bahan diskusi kita bersama di lain waktu. Saya selalu beranggapan, bahwa tidak ada satu pun mentode yang sempurna, sebab setiap metode yang dibuat pasti mengikuti kondisi sosial masyarakat di mana metode itu diciptakan. Dan setiap metode pasti memiliki muatan – mengikuti idiologi pembuatnya.

~~ Mari bekerja dan belajar di jalan sunyi… karena pada tanah kita pijak bersama ~~

 

(Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, Andy Saragih – Mnukwar, Yunus Yumte – Samdhana, Sena Bagus – Kamuki, dan Esau Nur Yaung – Paradisea. Kalian adalah sumber inspirasi  lahirnya tulisan sederhana ini). 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s