SAIL RAJA AMPAT: “Perselingkuhan Uang Pemodal dengan Perut Pejabat Pemerintah”


Saya terusik dengan tulisan (status) adik George Dedaida di Facebooknya. Ia mengatakan, “Sy lihat di daftar undangan gala diner seil Raja4 yg banyak adalah pemerintah dan jajarannya… Sy berharap berikan kesempatan kepada masyarakat papua barat utk bisa melihat RI 1…”

Bisa jadi adik Dedaida ikut “gala dinner” Sail Raja Ampat, sehingga ia merasakan ketidakadilan tersebut. Acara ini sebenarnya memiliki fungsi sosial, yaitu membangun relasi dan komunikasi secara bersama antar pemangku kepentingan atas suatu hal. Biasanya dilakukan setelah acara utama semisal konferensi, lalu kemudian diisi dengan pidato dan sambutan, dan terakhir perjamuan makan bersama dan ramah tamah.

Meskipun Sail Raja Ampat selalu dikampanyekan sebagai “Perhelatan Milik Rakyat – Papua Barat”, tapi kenyataan tidak seperti demikian. Salah satu bukti, orang-orang yang hadir dalam acara tersebut harus memenuhi syarat dan terpandang latar belakang sosial. Pejabat pemerintah, kalangan berduit, pengusaha, politisi, dan segelintir orang Papua yang diundang dengan motif politik karena posisi dan peran sosialnya di komunitasnya.

Asumsi saya, ketika gala dinner berlangsung dengan segala kemewahan – kemegahan – elitisnya, mayoritas warga Raja Ampat sedang “berkeliaran” tak jelas tujuannya di sekitar lokasi – gedung acara berlangsung. Pasti mereka tidak kebagian bau ataupun secuil makanan-makanan lezatnya. Apalagi berharap penyelenggara (Pemda  Kab. Raja Ampat) membagikan informasi kepada rakyat tentang apa yang orang-orang pintar dan hebat bicarakan di dalam.

Sail Raja Ampat – SRA. Antara kepentingan konservasi potensi laut Papua, penghargaan terhadap hak hidup dan kehidupan orang asli Papua, dan kepentingan pembangunan ekonomi. Mana yang harus diutamakan…?

Mendudukkan ketiga dimensi kepentingan strategis di atas, bukan pekerjaan gampang. Jika salah satu kepentingan dipilih – diutamakan, bisa saja memakan kepentingan yang duanya. Namun demikian, kontradiksi antar tujuan tersebut bukan tidak bisa dicarikan pemecahannya. Berbekal dana pembangunan, kebijakan politik – Undang-undang, kewenangan lembanga pemerintah, dan kapasitas aparatur negara, bisa ditemukan simpul persinggungan tujuan ketiganya.

Semua pilihan itu tetap berpulang ke hati dan pikiran pejabat-pejabat Pemda Papua Barat, dan tujuan pembangunan dan strategi pencapaiannya. Jadi ini bicara tentang “Perasaan dan Akal Budi” dalam mendesain rencana pembangunan nasional yang berpihak kepada kehidupan dan hak adat orang Papua🙂

Mencermati seluruh proses SRA sampai pembukaannya, rasanya strategi pembangunan Nasional masih tetap menggunakan cara lama. Mentalitas pembangunan milik aparatur pemerintah, masih bergaya sentralistik, anti kritik, dan anti pelibatan rakyat. Rakyat masih diposisikan sebagai pihak yang tidak tahu (karena lemah kapasitas) dan tidak perlu diberi tahu (karena lemah kepedulian) tentang pembangunan, jadi cukup mereka hanya menikmati hasilnya.

Sedikit bicara tentang mentalitas kebanyakan pejabat negara dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Nasional. Mentalitas yang menyebabkan potensi aset dan modal produksi dan pendapatan nasional berjalan pincang yang kemudian berimplikasi terhadap pencapaian tujuan kemerdekaan Indonesia. Dari kebejatan mentalitas dan perilaku kotor mereka, hasil pembangunan hanya mengenyangkan perut segilintir orang dan menelantarkan ratusan juta rakyat. Mereka merampok kekayaan negara dan hak hidup rakyat demi mengenyangkan perut sendiri.

Cara seperti di atas, benihnya mulai tumbuh subur pada tahun 1967 (awal ORBA). Kebusukan gaya ini lahir dari “kebebasan menafsirkan” prinsip-prinsip ekonomi nasional yang digagas dan dirumuskan oleh ekonom-ekonom Indonesia lulusan Berkeley University – yang dikomandani Widjojo Nitisastro – dan anggotanya antara lain Emil Salim, Ali Wadhana, dan JB. Soemarlin.

Dari kepala mereka lahirlah sistim pembangunan ekonomi, strategi pembangunan, dan undang-undang yang menekankan pertumbuhan ekonomi semata dan instrumen lainnya. Dalam penerapannya – strateginya, bahwa pertumbuhan pembangunan ekonomi Nasional bisa dicapai, bila dilakukan dengan tiga pendekatan utama secara berjenjang: Keamanan (Security) — Pembangunan (Development) – dan kemudian Pelibatan Masyarakat (Participative).

Pembangunan gaya ini sangat kolonialistik, kapitalistik, , imperialistik, dan sentralistik. Sebab  memberikan kekuasaan ekonomi dan politik tak terhingga kepada pengelola negara (di berbagai tingkatan pemerintahan) untuk mengambil apa saja dari rakyat atas nama untuk kepentingan pembangunan. Sebenarnya kunci pendekatan ini ada didesain isi dan semangat tata aturan – dan perundang-undangan. Sebagai contoh, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Petahanan dan Kemanan, dan Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Beberapa produk politik hukum tersebut adalah sedikit dari kebijakan politik ekonomi yang mereka buat.

Sayangnya, meskipun kesadaran rakyat telah terbentuk, kapasitas rakyat sudah naik, dan pembangunan ekonomi nasional berjalan baik, semangat ini masih terpelihara dan dilanggengkan di banyak kepala pejabat-pejabat kita di era ini.

Dalam model pembangunan ini, pertumbuhan ekonomi makro menjadi titik tuju, kemudian diikuti penciptaan stabilitas nasional untuk mendukung masuknya kepentingan investasi asing – korporasi multi nasional dan trans nasional. Untuk menuju ke situ, proses pembangunan harus dijaga dan dipelihara dari suara dan perilaku politik (individu – kelompok – hingga negara lain) yang mengancam atau berpotensi mengganggu jalannya proses pembangunan. Simpulannya: wilayah/negara aman – maka pembangunan bisa dilakukan, Pembangunan berhasil – maka rakyat bisa dilibatkan/terlibat.

Strategi pembangunan Nasional kita juga mengenal apa yang dimaksud sebagai faktor “Country Risk” – atau mempertimbangkan risiko ancaman ekternal dan internal terhadap negara dalam membangun ekonomi bangsa. Melihat kasus pembangunan di Indonesia pada semua sektor, risiko gangguan keamanan bagi negara hampir tidak bersumber dari negara-negara tetangga – atau musuh dari luar. Konsepsi ini kemudian dialihkan – diputar tujuannya oleh penguasa untuk menghadapi kritikan dan tujuan berseberangan dari rakyatnya sendiri.

Selama ini ancaman dari luar terhadap keutuhan dan kedaulatan NKRI serta kepentingan nasional tidak bersifat langsung dan berbentuk perang terbuka secara fisik. Kecuali sifatnya “Perang Idiologi” dengan tujuan intervenasi – menanam pengaruh (mendikte) manajemen negara dan melemahkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Sasaran utama ancaman asing atau dari luar difokuskan pada: Sistim Ekonomi – Pembangunan, Strategi Diplomatik – Diplomasi, Politik Negara – Pengelolaan Pemerintahan, Energi dan mineral dan galian – bahan mentah, dan Hukum dan HAM, dan Demokrasi – Kehidupan sosial politik bangsa.

Pemerintah merumuskan ancaman pembangunan dengan “menjadikan” tuntutan dan aspirasi masyarakat yang bersebelahan dan bertentangan dengannya. Penentangan rakyat terhadap ketidakadilan dan pemberontakan rakyat terhadap kesewenangan negara diartikan sebagai risiko yang dapat mengancam kelangsungan pembangunan. Oleh karenanya, strategi pertahanan keamanan (militer) dengan model pendekatan “Teritorial” tetap dipertahankan. Model ini pada kenyataanya malah disalahgunakan untuk menjadi mata dan telinga penguasa mencuri dengar “suara Keras” rakyat dan memperkosa hak-hak politik warga negara.

Perkuatan postur keamanan nasional menjadi salah satu hal yang diakibatkan oleh model tersebut. Pada masa ORBA, bukan rahasia lagi personil dan institusi militer dan kepolisian disalahgunakan oleh beberapa pejabat sipil dan jenderal untuk melindungi dan menjaga bisnis kotornya. Di era pemerintahan SBY perkuatan postur militer diterjemahkan sebagai pembangunan pertahanan (Strategi Pembangunan Militer) dengan nama Minimum Essential Force (MEF) – Kekuatan Pokok Minum yang dilakukan secara bertahap sampai postur ideal TNI dipandang tercipta. Tujuan strategis MEF adalah pembangunan kekuatan TNI untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan Indonesia terhadap ancaman dari luar. Namun terbukti, bahwa saat kekuatan ini tidak terpakai untuk tujuan idealnya, maka dipakai ke dalam untuk mengamankan kepentingan praktis beberapa pejabat/penguasa korup.

Tidak bermaksud menghubung tujuan MEF dengan pembangunan di sektor lain, saya mencoba membuat “benang merah-nya”. Asumsi dasar pikiran saya, bahwa desain pembangunan nasional di seluruh sektor dibuat dengan konsep tunggal untuk saling melengkapi dan memperkuat. Bahwa setiap sektor saling menyumbang hasil dan berbagi kekuatan – perlindungan. Contohnya, pembangunan militer hanya akan kuat, bila pembangunan di sektor lain menyumbang kepadanya dan memetik manfaat darinya; pembangunan di sektor lain dapat berjalan baik, bila militer mampu melindungi dan mengamankannya dari risiko ancaman.

Dalam pikiran saya, wilayah Raja Ampat beserta seluruh potensinya (pertambangan – jasa alam – dan biota laut) adalah kawasan strategis nasional. Sama halnya dengan Bontang (LNG Badak), Aceh (LNG ARUN), Teluk Bintuni (LNG Tangguh), Timika (PT Freeport), dan beberapa blok migas di wilayah Sele – Kasim – Salawati. Oleh karenanya kepentingan yang berada di Raja Ampat adalah kepentingan nasional. Bukan kepentingan daerah. Seluruh wilayah strategis kepentingan ekonomi nasional tidak menjadi tanggungjawab pemerintah sipil, tapi militer.

Telah menjadi kesepakatan tidak tertulis dan ilegal antar pejabat-pejabat korup di institusi militer dan kepolisian tentang pengamanan wilayah-wilayah “basah” di seluruh Nusantara. “Daerah Basah” di darat dikuasai satuan-satuan Angkatan Darat, di pesisir dan pulau-pulau oleh satuan-satuan Angkatan Laut, dan kehutanan dan perkebunan monokultur (skala industri) oleh satuan Kepolisian.

Mari kita lihat urgensi MEF yang salah satunya pembentukan Divisi III Marinir di Sorong. Tapi kita harus paham dan bersepakat lebih dulu, bahwa Divisi III Marinir tersebut tujuan strategis pembentukannya adalah pertahanan negara untuk menghadapi ancaman negara lain – pihak asing dari Timur dan Selatan. Rakyat setuju dengan tujuan tersebut dan mendukungnya. Oleh karenanya akan menjadi salah dan mengkhianati hati rakyat, bila prajurit dan peralatan tempurnya digunakan untuk mengintimidasi dan membunuh rakyat atas suruhan beberapa oknum perwira bermental korup dan bejat.

Dinamika pertumbuhan ekonomi Kawasan Raja Ampat dari sektor pariwisata laut dan pertambangan  tidak akan terlepas dari pengaruh kendali Angkatan Laut. Selama pengendalian mereka mampu mendamaikan, mensejahterahkan rakyat, tanpa kekerasan, bersahabat dengan rakyat, dan memiliki kepastian hukum, maka rakyat akan menyambut mereka dengan senyum manis dan hati bahagia. Dengan berjalannya waktu, kita akan menguji slogan suci militer Indonesia dalam berbakti di Raja Ampat: “TNI adalah Tentara Rakyat” dan “TNI Lahir dari Rakyat, Berjuang Bersama Rakyat, dan Melindungi Rakyat”.

(Teman-teman aktifis Papua sudah muak dengan kejadian di Papua yang biasa disebut: “Yoooo…! Ko ribut, rabek mulut tuntut ko pu hak adat suda spaya ko pu panta kuning dan patah lutut dapa pukul deng panta senjata dan ujung spatu lars”)

Kembali berkaitan dengan tiga pendekatan utama pembangunan nasional. Untuk SRA, posisi dan peran orang asli Papua dan warga Papua Barat berada di luarnya. Selama ini banyak pernyataan manis dan sangat bombastis rajin dikampanyekan Pemda, bahwa tujuan utama SRA untuk mensejahterahkan orang Papua. Orang Papua akan memporoleh manfaat ekonomi dan politik yang besar dengannya. Dan orang Papua akan dilibatkan aktif dan penuh di dalamnya.

Pada kenyataannya, di awal SRA sudah terbukti bahwa pelibatan warga untuk turut ambil bagian membicarakan tata kelola kawasan Wisata Laut dan Konservasi Laut Raja Ampat tidak dilakukan baik dan terencana. Apalagi berharap pemerintah duduk sederajat dengan rakyatnya – menaikkan kapasitas rakyat agar rakyat bisa bersama pemerintah membicarakannya. Padahal di tahap awal, SRA harus dijadikan kunci untuk membuktikan – menunjukkan kejujuran dan keberpihakan tujuan pembangunan nasional kepada orang Papua dan warga Papua Barat.

Di SRA, sebagai salah satu putra asli Papua, saya yakin adik Dedaida tidak memimpikan kepentingan ekonomi orang Papua terpenuhi seketika. Atau orang Papua – warga lokal memperoleh manfaat ekonomi tanpa bekerja. Yang dia inginkan adalah, “rakyat Indonesia yang bernama Orang Papua ada dan hidup di Raja Ampat dan Papua Barat. Jadi, keberadaan mereka harus dihargai sesuai hak-hak turunannya atas sumberdaya alam di Raja Ampat. Mereka adalah warga negara Indonesia, jadi pembangunan nasional harus memposisikan mereka sebagai subjek pembangunan dan aktor utama pelaku perubahan.”

Mencermati berita dan informasi dari berbagai pihak, jelas bahwa SRA didesain dan dikelola untuk mempromosikan potensi sumberdaya laut Papua. Selain Kawasan laut Raja Ampat dengan potensinya, masih ada destinasi wisata laut lain di Papua: Teluk Triton di Kaimana, Teluk Cendrawasih di  Teluk Wodama, dan lainnya. Ini belum ditambah dengan wilayah daratan. Tujuannya strategis SRA untuk menarik perhatian dan minat wisatawan dan aliran uang dan jasa dari sektor pariwisata. Tetapi memasyarakatkan Raja Ampat semata sebagai “Destinasi Wisata” laut di pentas dunia (agenda nasional) adalah ketidakadilan pembangunan. Fokus terbesar promosi Raja Ampat yang mendunia dengan memakan uang APBN dan APBD ratusan miliar rupiah adalah bentuk ketidakadilan pemerintah dalam menyusun agenda pengelolaan sektor pariwisata di Papua Barat dan Papua.

Bagaimana dengan pembangunan Raja Ampat berbasis keadilan ekologi? Terbukti bahwa kepentingan konservasi laut hanya dijadikan sebagai kemasan dan pintu masuk bagi kepentingan ekonomi pasar. Atau pembangunan sektor pariwisata berbasis keadilan ekologis dan kearifan lokal masyarakat adat hanya menjadi penglaris dalam promosi ke pasar dunia. Karena dua issu ini (ekologi dan masyarakat lokal) adalah issu seksi di pentas pasar ekonomi dunia. Kalau pun tujuan itu akan dilakukan, proses awal di SRA saja sudah menunjukkan penyangkalan terhadapnya.

Konservasi ekologi pada konteks global, Raja Ampat menjadi milik dunia. Bukan hanya milik negara Indonesia dan warga Raja Ampat – Papua Barat. Kepentingan global ini bisa ditelusuri dalam pertemuan-pertemuan global setingkat menteri dalam mendiskusikan “Coral Triangle” meliputi Indonesia, Philipina, Malaysia, Timor Leste, Papua New Guinea, dan Kepulauan Salomon. Artinya bahwa kebijakan pengelolaan dan pembangunan kawasan Raja Ampat tidak berdiri sendiri terlepas dari kepentingan Internasional. Pengelolaannya harus mengacu pada kesepakatan Internasional – atau tidak bertentangan dengannya dan mendukungnya.

Jika demikian, maka dalam rencana pembangunan kawasan pariwisata laut Raja Ampat, posisi dan kepentingan warga lokal – atau orang Papua di tempatkan di mana? Siapa yang bisa menjamin bahwa hak-hak masyarakat dunia tidak meminggirkan dan memangsa hak-hak warga lokal? Pada bagian terpenting mana dari seluruh proses pengelolaan kawasan ini, warga lokal dilibatkan?

Saya mengulangi pertanyaan! Di manakah posisi warga lokal di kabupaten Raja Ampat dan warga Papua Barat dalam SRA? Jawaban sementara, mereka adalah pihak dan instrumen pelengkap, sekaligus menjadi penonton yang diposisikan berada di luar gempita pengelolaan kawasan. Dan nantinya menjadi buruh dan kuli yang diupah dengan uang recehan.

Mencontohkan Bali sebagai “Icon” Indonesia untuk berjualan jasa pariwisata di tingkat dunia. Orang-orang asli Bali – warga lokal hanya menjadi pelengkap dan penyedia tenaga buruh murah bagi industri pariwisata global dan nasional di pulau Bali. Paling banyak profesinya adalah tukang parkir, petugas kebersihan pantai, penjaga taman, sopir, pramusaji, pengantar turis, pembantu rumah tangga, pengasuh bayi, dan lain-lain hingga jasa postitusi. Dan lebih buruk lagi, unsur-unsur kultural dan identitas genealogi warga asli di-ekonomikan dan dijual belikan mengikuti hukum pasar. Pulau besar Bali bukan milik orang Bali dan Indonesia. Mereka dan kita warga Indonesia adalah tamu di pulau itu.

Kenapa saya berani mengatakan SRA adalah perhelatan yang lahir dari hasil perselingkuhan uang pemodal dan kepentingan ekonomi pribadi pejabat pemerintah? Atau pernikahan haram perut pejabat dengan uang investor? Karena berdasarkan kondisi sosial dan ekologi Raja Ampat, penyelenggaraan pemerintahan daerah, mentalitas dan perilaku aparatur pemerintah, dan dinamika SRA sudah memperlihatkan arah ke situ. Bahwa kepentingan industrilisasi jasa pariwita akan terus tumbuh di Raja Ampat mengikuti kepentingan pribadi segelintir pejabat dan kebutuhan praktis beberapa orang warga lokal saja. Migrasi penduduk akan tinggi dan laju kerusakan mentalitas dan perilaku warga lokal akan mengikuti berapa besar perputaran uang terjadi. Tingkat penurunan daya dukung ekologi akan mengikuti buruk dan lemahnya keadilan hukum dan kesewenangan negara.

Namun demikian, pasti ada manfaat positif dari pembangunan tersebut. Olehnya kita harus bertanya, hasil pembangunan seperti apa yang diprediksikan akan tercapai? Dan bagaimana cara mencapainya? Sebab kita tidak boleh lagi menggunakan indeks keberhasilan pembangunan yang diukur secara statistika. Penghancuran – kerusakan kehidupan ekologi dan kehidupan manusia tidak bisa diwakilkan dengan angka – grafik – dan diagram yang bisa dimasukkan ke dalam harga pasar – dan hukum pasar.

Gambaran di atas menjelaskan bahwa manfaat ekonomi terbesar dari SRA dan potensi Raja Ampat masih dilihat berbentuk materi – uang dan barang dan bangunan fisik. Padahal sebagian besar dari semua itu akan jatuh ke saku pemilik uang (pemodal) dan pemilik kuasa (pejabat), bila warga lokal tidak dilibatkan aktif sejak awal.

Orang Papua tidak ingin saudara-saudaranya – warga lokal di Raja Ampat menjadi kacung, buruh, babu, dan anjing penjaga di tanahnya sendiri. Kita tidak mau lihat remah-remah pembangunan dikais dan diperebutkan oleh tangan-tangan kurus warga lokal. Dan nanti kita tidak ingin baca dan dengar berita tentang konflik horizontal yang terjadi akibat pertarungan kepentingan ekonomi dan konflik hak adat antar sesama suku dan marga asli dan atau dengan saudara-saudara pendatang.

Ketika jasa layanan alam (potensi laut) Raja Ampat dikomersialiasikan secara membabi buta oleh Pemda, maka pilar-pilar industri berbasis pasar – keuntungan ekonomi dengan sendirinya akan tumbuh. Pertumbuhannya meniadakan – mematikan keberadaan warga lokal dan hukum – kearifan lokalnya. Meminggirkan hak-hak warga lokal dan memandulkan kapasitas mereka agar tidak terlibat penuh dalam mengendalikan pembangunan daerahnya. Kondisi sosial seperti ini sudah menjadi dalil tunggal yang diakibatkan oleh perubahan dari luar, ketika warga lokal hanya diposisikan sebagai objek perubahan dan penerima hasil semata.

Mempelajari sentra-sentra pertumbuhan industri pariwisata Nasional di beberapa daerah di Indonesia, saya yakin, di masa mendatang Raja Ampat akan menjadi kawasan tertutup – atau tidak bebas bagi kehadiran orang Papua. Warga asli Raja Ampat akan menjadi terasing dengan identitas kultural dan nilai genealoginya sendiri. Aksesibitas warga atas suatu wilayah – lokasi tujuan wisata diukur dari berapa uang yang dimiliki dan telah memperoleh ijin dari siapa. Orang Papua akan kehilangan identitas kulturalnya. Ia kehilangan akar kebudayaannya, hilang ikatan emosional dan nilai dengan tanah leluhurnya. Dan dengan sendirinya mereka akan tergusur keluar dari wilayah mukimnya dan lemah memanfaatkan lokasi-lokasi potensial.

Beberapa pulau dan wilayah objek wisata di kepulauan ini akan menjadi “kawasan tertutup – Enclave” bagi aksesibilitas warga lokal. Sebab industri pariwisata berbasis pasar mengacu pada pengelolaan hak milik (Property Right) yang diakui dan diatur dalam sistim hukum negara. Yang mana hak milik ini turunannya adalah Kepemilikan Pribadi (Private Right), Kepemilikan Kelompok – Komunal (Common Property), dan Kepemilikkan Negara/Pemerintah (State Property). Bila warga lokal ingin memiliki salah satu dari ketiga hak ini, mereka harus mengurusnya sesuai standar dan kaidah hukum positif.

Ketiga Hak milik ini belum kita hubungkan dengan mekanisme pemanfaatan sumberdaya laut (perikanan) yang basis utama sumberdayanya bersifat terbuka bagi siapa saja. Bahwa sumberdaya perikanan laut masuk dalam claster siapa saja boleh memanfaatkannya untuk kepentingannya – “Open Acces PropertyOpen Source.” Pada wilayah ini (perikanan tangkap) pertarungan sengit tanpa kepatian hukum antar warga Raja Ampat dengan orang luar akan terjadi. Kompetensi keahlian, kepemilikan modal, kemampuan manajerial, dan mentalitas ekonomi produktif warga lokal asli Papua akan diuji. Apakah mereka mampu bersaing dengan warga pendatang untuk hidup? Ataukah mereka akan terpinggirkan – tersapu derasnya arus perubahan sosial dan pertumbuhan ekonomi kawasan.

Saya tidak ingin mengatakan SRA dan pembangunan konservasi laut Raja Ampat sebagai proyek “Mercu Suar” milik pemda dan beberapa lembaga konservasi dan riset internasional. Juga tidak mengatakan SRA adalah proyek sia-sia tanpa tujuan dan hasil positif. Tetapi mencermati sekian banyak informasi dan keluhan dari warga lokal pada segmentasi bawah, perihal ini adalah benar proyek Mercu Suar. Hanya gaungnya saja besar karena dikampanyekan dan disosialisasikan mendunia, sedangkan manfaat nyata bagi warga lokal tidak dirasakan.

Pada situasi seperti ini dan kondisi yang akan tercipta nanti, para pihak yang mendedikasikan perhatian dan kapasitasnya untuk memberdayakan kualitas hidup orang Papua beserta hak-hak aslinya, sudah saatnya bergandeng tangan dan duduk bersama untuk membicarakan Raja Ampat. Sebab bila tidak demikian, peminggiran peran dan posisi orang Papua akan tetap terjadi di wilayah tersebut.

Di manakah posisi dan peran MRP – PB dan Dewan Adat Papua dalam gegap gempita dan nama besar potensi laut Raja Ampat? Pertanyaan ini harus mereka jawab sendiri dengan tidak sekedar mengkampanyekan opini pribadi murahan. Apalagi pernyataan-pernyataan yang hanya digantungkan pada mempertanyakan isi dan tujuan UU Otsus dan berharap kebaikan hati dari pemerintah.

 

(Tulisan ini tidak menawarkan solusi pribadi dan strategi mewujudkannya. Jadi, mari kita diskusi bersama!)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s