MENEMUKENALI KONSEPSI TATA RUANG MENURUT MASYARAKAT ADAT (Bag. 2)


MENEMUKENALI KONSEPSI TATA RUANG MASYARAKAT ADAT

Bicara tentang konsepsi tata ruang menurut masyarakat adalah bicara tentang pengetahuannya dan seperti apa mereka menggunakan pengetahuannya. Inti pengetahuan adalah kepercayaan dan keyakinan. Sedangkan inti dari kepercayaan dan keyakinan adalah tujuan dan harapan – cita-cita hidup (manfaat).

Kunci utama memperoleh gambaran tentang konsepsi ini, maka faktor-faktor pembentuk nilai kepercayaan dan keyakinan mereka harus di pahami lebih dulu. Seperangkat nilai yang dimaksud harus bisa ditemukan penggambaran oleh masyarakat, tentang bagaimana nilai-nilai itu mereka terapkan dalam kehidupannya. Jadi nilai ini adalah nilai yang diterapkan – bisa diterjemahkan dan sikap dan perilaku.

Penjelasan dan penggambaran itu yang kemudian dicarikan bukti dan faktanya pada pemikiran dan perilaku mereka mengelola ruang saat ini. Seperti apa sistim itu berlaku dulu, dan bagaimana mereka merencanakan ruangnya untuk kehidupan mendatang.

Jauh sebelum itu, pemahaman dasar tentang sejarah pembentukan dan persebaran suku, religi – kepercayaan, institusi sosial, teknologi perlengkapan hidup, pewarisan status dan hak, dan pengelolaan tanah dan sumberdaya alam harus dipelajari lebih dulu. Termasuk mempelajari juga sistim pengambilan keputusan dan tata kuasa politiknya.

Kenapa harus jauh kembali ke belakang? Seperti yang saya sebutkan di awal, inilah keunikan sekaligus tantangan dalam memahami konsepsi keruangan masyarakat adat. Seluruh unsur-unsurnya saling berkait satu dengan lain dan kompleks. Sehingga pendekatan yang bersifat holistic dengan membanding-bandingkan fakta dan membuat klasifikasi fakta menjadi hal penting.

Konsepsi keruangan mereka tidak bisa dikenali hanya bila didekati dari aspek sistim pemanfaatan tanah dan sumberdaya alam. Juga tata aturan – hukum adat yang mengaturnya. Sebab konsepsi (cara pikir – kerangka pikir – dan pemahaman) adalah pengetahuan tentang satu atau lebih kebenaran yang membentuk keyakinan terhadap sesuatu. Dipraktekkan dengan cara uji coba, membuat perbandingan berdasarkan pengalaman, dan memilih yang terbaik dan bisa dilakukan.

Hal ini tidak bisa ditemukan langsung dari tutur lisan dan atau pernyataan tertulis masyarakat adat. Atau mempelajari unsur semiotika dan lingusitiknya. Apalagi dengan cara menebak-nebak dan mencocok-cocokkan satu konsepsi dari suatu masyarakat adat dengan konsepsi menurut masyarakat adat lain.

Menelaah dan membedah ketersinggungan homogenitas materi hukum dan tata aturan adat dari banyak komunitas adat atas wilayah adat, memang memiliki beberapa kesamaan. Kesamaannya terjadi pada aspek redaksional verbal dan  penerapannya. Namun ini tidak bisa serta-merta dibuat jeneralisasi rumusan konsepsi. Salah satu faktor utama yang menyebabkannya adalah sejarah kehidupan, orientasi hidup, dan kondisi tempat di mana suatu masyarakat adat hidup. Hal ini bisa dibuktikan dengan membuat klasifikasi nilai dan prinsip dan orientasi hidup masing-masing komunitas adat.

Konsepsi Tata Ruang adalah abstraksi dari cara pikir – kerangka pikir – dan kesepahaman pikir, atau pengetahuan. Pengetahuan tersebut berisikan tata nilai dan norma, prinsip yang diteguhkan, tata aturan melaksanakan kepercayaan dan keyakinan. Intinya, pengetahuan tata ruang masyarakat adat bercerita tentang seperti apa ia mengenal dirinya dan tujuan hidupnya, memahami ruang hidupnya dan mengelolanya. Atau lebih sederhana, wilayah – ruang adat memiliki manfaat dan tujuan sesuai apa yang masyarakat adat benarkan menurut kepercayaan dan keyakinannya.

Memahami konsepsi tata ruang, harus didekati dari sudut pandang mereka sendiri tentang manfaat wilayah adat dan tujuan kehidupannya. Karena terciptanya pengetahuan dan membenarkan keyakinan, muaranya ada di kedua hal tersebut: Tujuan dan Manfaat.

Sebagai contoh: Penataan ruang dalam arti teknis berisikan tata batas, hak, tata aturan, dan peruntukan – fungsi. Pertanyaan yang menjurus kepada, “kenapa ada tata batas, kenapa ada hak, kenapa ada tata aturan, dan kenapa ada peruntukan dan fungsi”, belum bisa membawa kita sampai pada merumuskan konsepsi tata ruang versi mereka.

Olehnya karenanya, berlandaskan keempat pertanyaan tersebut harus bisa diperkaya dengan dengan pembobotan pertanyaan seperti berikut:

  1. Tata Batas: Apa tujuan membuat tata batas wilayah adat? Apa manfaat tata batas wilayah adat?
  2. Tata Aturan: Apa tujuan membuat aturan untuk mengatur wilayah adat? Apa manfaat yang diperoleh dari adanya tata aturan wilayah adat?
  3. Hak: Apa tujuan dari pemberian, penyepakatan, dan pengakuan hak atas suatu wilayah adat? Apa manfaat yang diperoleh oleh pemilik/pemegang hak atas suatu wilayah adat?
  4. Peruntukan dan Fungsi: Apa tujuan membagi wilayah sesuai peruntukan dan fungsinya? Dan apa tujuan mengelola wilayah adat sesuai peruntukan dan fungsinya? Apa manfaat yang diperoleh dari pembagian wilayah adat sesuai peruntukan dan fungsinya? Dan apa manfaat yang diperoleh dari mengelola wilayah adat sesuai peruntukan dan fungsinya?

Dari keempat pertanyaan di atas, bisa ditelusuri pengetahuan keruangan pada aspek “tujuan”, dan keyakinan mereka pada aspek “manfaat”. Seluruh informasi dan fakta yang telah ditemukan, diklasifikasikan berdasarkan kedalaman pemahaman dan penghayatan masyarakat adat atasnya. Mengkomparasikannya  dengan sifat dan perilaku nyata mereka terhadap tanah – ruang dan sumberdaya alam adalah keharusan. Tujuannya untuk memperoleh alasan “membenarkan” dan fakta bahwa konsepsi tersebut masih hidup dan masih digunakan.

Pertanyaan di atas bisa dikembangkan sesuai kondisi masyarakat adat dan pemahaman peneliti. Juga bisa membuat pertanyaan baru di luar keempat unsur tersebut. Intinya, peneliti harus menyusun strategi pertanyaan yang bisa menggali dan memotret “Akar Kebudayaan” masyarakat adat. Metodenya tetap harus difokuskan pada tujuan dan manfaat pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki masyarakat adat.

Saya menggarisbahwahi! Sistim pengetahuan hidup masyarakat adat yang dalam bahasa populis disebut “Kearifan Lokal”, hendaknya dipahami sebagai strategi berpikir – bersikap dan berperilaku – atau kemampuan beradaptasi. Yaitu kemampuan mengenal dan memahami diri – menyesuaikan diri – dan mengelola ruang hidup; melakukan respon aktif terhadap perubahan dan kebutuhan hidup, dan melindungi diri dari ancaman akibat perubahan.

Sikap ketergantungan mutlak masyarakat adat terhadap apa yang disediakan oleh alam, tanpa pengerahan potensi akal, tidak boleh dimasuki untuk mencari tahu konsepsi tata ruangnya. Sebab situasi ini (sifat dan perilaku fatalistik) tidak mewakili kehidupan kolektif masyarakat adat era kekinian. Atau masyarakat adat yang telah bersentuhan dengan dunia luar. Alangkah baik, bila perilaku inovasinya dan sikap kritis – responsif yang didekati untuk mencari tahu kenapa inovasi pemikirannya itu lahir.

Sifat fatalistik bertentangan dengan sifat dasar manusia, berpikir dan berkehendak – berpikir dan melakukan sesuatu. Kemampuan adaptasi masyarakat adat secara langsung menggambarkan tujuan dan manfaat pengetahuan tata ruangnya. Karena di dalamnya berproses aktifitas persepsi, kerangka berpikir, tata aturan, teknologi, kelembagaan, dan penghormatan atas kemampuan diri.

Dalam beberapa diskusi saya dengan beberapa teman, dikatakan bahwa konsepsi tata ruang masyarakat bisa dilihat dari aspek hukum dan tata aturan mengelola tanah – wilayah adat. Ada juga yang mengatakan bisa didekati dari persepsi tentang arti penting tanah – kepemilikan wilayah adat. Kedua hal ini sebenarnya sama saja substansinya. Fokusnya tetap pada pendekatan materialisme dan penggunaan teori fungsional struktural.

Kedua pendekatan di atas tidak salah! Tapi cukup rumit untuk dilakukan. Kerumitan ini diakibatkan oleh implikasi dan perubahan yang disebabkan oleh sifat dasar kebudayaan (mencair, elastis, dan dinamis). Kalau pendekatan di atas dipakai, maka kajian histori harus dilakukan lebih dulu. Termasuk melakukan kajian linguistik dan simbolik. Singkat cerita, filfasat keruangan masyarakat adat harus dipahami lebih dulu, sebelum kedua pendekatan tersebut diterapkan. Ini bicara tentang idiologi tata ruang yang merupakan hal pelik.

Manfaat dari kajian histori untuk mencari tahu proses perubahan, sifat dan bentuk perubahan, karakter agen perubahan, dan pengaruh perubahan. Sedangkan kajian linguistik bermanfaat untuk memperoleh gambaran penggunaan pilihan kata – kosa kata dan tata bahasa dalam pelafalan (penyebutan lisan) materi – nilai – norma hukum adat. Kajian simbolik bermanfaat untuk menemukan dan menilai kuasa politik atas suatu simbol yang dipahami dan digunakan masyarakat adat. Kajian filsafat keruangan bermanfaat untuk menemukan dan mengklasifikasi unsur-unsur pembentuk kebenaran kolektif atas pengetahuan dan kepercayaan masyarakat adat.

Hal-hal di atas merupakan pekerjaan rumit dan panjang. Memakan sumberdaya yang sangat besar. Terutama berkenaan soal ketelitian menghimpun fakta dan tidak subjektif merumuskan fakta. Pendekatan ini bersifat dari luar (Etic), tidak bersifat bersifat dari dalam (Emic). Besar kecenderungan menuntun peneliti kepada memahami fakta berdasarkan teori dan metode yang ia tetapkan lebih dulu; dan menilai fakta menurut cara berpikirnya. Dan sulitnya lagi, ketika semua hal itu telah diketahui dan disimpulkan, dinamika perubahan sosial dan kebudayaan di masyarakat adat telah berubah dan berproses jauh.

Perlu diperhatikan, bahwa pemikiran manusia selalu berubah (berkembang) berdasarkan satuan waktu dan kondisi tempat di mana ia berada. Bisa saja terjadi, masyarakat adat memaparkan pengetahuan tata ruang di kampung dengan tujuan lain, dan ketika berada di luar wilayah adatnya ia akan berpikir beda. Hal ini membuktikan bahwa konsepsi tata ruang mereka memiliki dua arah: Mengelola tata urusan di dalam komunitas, dan untuk menghadapi hal dan pihak luar.

Konsepsi tata ruang milik masyarakat adat, meskipun awalnya lahir dari pikiran-pikiran individu berbasis keluarga inti, tapi setelah menjadi pengetahuan kolektif, maka yang tercipta dan diterapkan adalah intisari dari gabungan pikiran-pikiran individu. Keseluruhannya saling melengkapi dan saling menguatkan. Sehingga tidak bisa ditemukan pemikiran itu lahir dari kepala siapa, karena alasan apa dan untuk tujuan apa.

Keadaan di atas hendaknya memahamkan kita, bahwa menemukenali konsepsi tata ruang tidak bisa serta merta didekati dari konsepsi individual – atau keluarga inti. Oleh karenanya hanya bisa dilihat dari unsur-unsur yang menjadi arus utama pikiran masyarakat. Atau persinggungan simpul pemikiran-pemikiran warga.

Di mana kesimpulan rumusan konsepsi tata ruang masyarakat bisa dilihat dan dibuat bentuknya – diwacanakan? Menurut hemat saya, hal ini terdapat dalam sistim kelembagaan adat. Tetapi bukan pada struktur kelembagaan, posisi dan peran orang dalam kelembagaan, dan tata aturannya. Jika demikian, hal ini berada di bagian mana dalam kelembagaan adat?

Jawabannya bisa ditulusuri dari alasan pembentukan, tujuan pembentukan, dan manfaat yang diperoleh masyarakat adat dari kelembagaan – institusi sosial yang dimilikinya.

Seluruh komunitas masyarakat adat di belahan dunia manapun memiliki lembaga. Meskipun ada beberapa fakta, ada komunitas-komunitas adat yang menganut kebudayaan egaliter, dimana kelembagaan adat dikelola secara kolektif. Strukturnya kelembagaannya tidak berbentuk nyata, tapi diwakilkan oleh profil ketokohan.

Aspek struktur kelembagaan, posisi dan peran orang dalam kelembagaan, dan tata aturannya adalah instrumen kelembagaan. Sedangkan kelembagaan sendiri adalah alat pengelolaan tata kehidupan bermasyarakat. Pada kelembagaan adatlah seluruh konsepsi pemikiran individual bermuara, berubah sifat dan bentuk. Kemudian berproses di situ menjadi pengetahuan milik bersama, karena kesadaran kesamaan identitas – kesamaan ruang mukim – dan kesamaan cita-cita.

Kelembagaan di sini tidak dimaksudkan, bahwa konsepsi tata ruang bisa diperoleh langsung dari penjelasan dan keterangan kepala suku atau tetua adat. Tidak boleh juga disimpulkan dari kapasitas para tokoh dan peran yang ditunjukannya. Yang harus ditemukan dan disimpulkan lebih dulu adalah visi kelembagaan adat.

Kenapa visi kelembagaan adat menjadi simpul utama konsepsi pengetahuan kolektif masyarakat adat atas sesuatu? Sebab dari visi kelembagaan kita bisa peroleh gambaran yang menunjukkan kemampuan berpikir, kesadaran realistis – dan responsif, orientasi diri, ekspresi identitas, nilai dan prinsip, dan cita-cita hidup dari masyarakat adat.

Membedah hasil-hasil penelitian Etnolog, Antropolog, dan Sosiolog tentang kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat adat atau suku-suku bangsa, mayoritas kelembagaan adat lebih besar terbentuk untuk mengatur dua hal utama – dua kelembagaan utama: Pengetahuan Hidup dan Keyakinan Hidup. Baru kemudian turunannya adalah kelembagaan-kelembagaan lain sebagai kecabangan.

Pengetahuan Hidup berkenaan dengan aktifitas hubungan hidup antar sesama warga, dengan warga lain, dan dengan alam (penggunaan – Olah Akal); Sedangkan Keyakinan Hidup menyangkut tentang nilai-nilai kebenaran terhadap suatu kekuatan yang anggap mulia, agung, terhormat, perkasa, dan suci (penggunaan – Olah Hati/Rasa).

Penjelasan secara lisan dari para tetua adat tentang konsepsi ini, tidak boleh diterima begitu adanya. Sebab komunikasi verbal oleh mereka dengan perantaraan bahasa Indonesia atau terjemahannya, tidak mewakili dan tidak bisa menjelaskan banyak kata kunci dalam bahasa asli. Apalagi sampai memahami beberapa frasa dan intonasi pelafalan. Pada aspek ini, kebanyakan peneliti tidak hati-hati dan keliru menerapkan metode. Alasan klasiknya, peneliti ingin segera memperoleh hasil penelitian.

SIMPULAN

Konsepsi Tata Ruang menurut masyarakat adat berisikan pengetahuan,  keyakinan, dan cita-citanya atas dirinya, wilayah adatnya, komunitasnya, dan kehidupannya. Merupakan pengetahuan yang terbentuk dari awalnya kemampuan adaptasi individu dan keluarga untuk mengelola wilayahnya dan bertahan hidup menjadi pengetahuan kolektif yang melembaga.

Karena konsepsi tata ruang terbangun dari unsur nilai dan norma, prinsip hidup, pembenaran, kehormatan, dan keyakinan, maka pengetahuan ini mengandung tujuan dan manfaat bagi pemilikinya. Ruang hidup, tata aturan pengelolaannya, dan aktifitas keseharian di atas – di dalamnya adalah simbol identitas dan eksistensi diri suatu masyarakat.

Untuk menemukenali konsepsi tersebut, pintu masuk utamanya adalah mengkaji secara mendalam tujuan dan manfaat dari kelembagaan yang mengatur tentang dan bersentuhan langsung dengan ruang hidup – wilayah adat milik komunitas masyarakat adat. Sebab sistim kelembagaanlah (Visi lembaga) pemahaman dan pengetahuan serta cita-cita kolektif terhimpun dan tersatupadukan.

 ———————- ~~~ ———————-

 

(Mari kita duduk bersama mendiskusikan topik ini! Memadukan pemikiran, berbagi pengalaman dan ilmu, saling mencerdaskan, dan kemudian merancang metodologi kajiannya!)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s