DEMOKRASI INDONESIA DEMOKRASI TANPA IDENTITAS


Atas nama rakyat dan untuk demokrasi, gubernur, bupati dan walikota dipilih oleh DPRD. Kata mereka, pemilihan model ini paling ideal untuk kondisi masyarakat Indonesia. Selain kompetensi, kapabilitas, integritas dan akuntabilitas kepemimpinan, penghematan biaya Pemilu dan meminimalisir konflik horizontal adalah alasannya.

Tidak ada yang aneh di negeri ini. Satu orang bisa dengan gagahnya berkata mengatasnamakan jutaan rakyat. Hingga ratusan orang yang bersidang dalam ruangan mewah seukuran kurang dari setengah lapangan bola bisa berteriak lantang berkata, “ini demi dua ratus juta lebih rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.”

Apa mau dikata, bila palu sidang telah diketok oleh pimpinan sidang yang mulia. Suka atau tidak, rakyat harus menerima dengan lapang dada, bahwa di lidah para politisi, terletak kekuasaan tertinggi negara. Rakyat harus menerima dengan tulus, partai politik-lah pemiliki negeri ini. Rakyat harus rela bahwa hak politiknya bisa diwakilkan oleh orang-orang berjas dan berdasi.

Sungguh lucu demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia, demokrasi tanpa identitas. Demokrasi Indonesia, demokrasi yang diwakilkan – dan mengenal perwalian. Dan demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang mengatasnamakan rakyat sekaligus membodohi rakyat.

Kenapa rakyat tidak diberikan hak konstitusionalnya untuk memilih sendiri secara langsung pemimpinnya? Kata orang, bila rakyat telah cerdas secara politik dan paham berdemokrasi, maka politisi kotor akan kehilangan dukungan suara – partai politik abal-abal kehilangan pendukung. Politisi kehilangan piring makan, partai politik kehilangan lahan garapan. Itu kata orang, bisa benar, bisa salah.

Bukan hal lucu, bila presiden bersandiwara dan politikus bermain petak umpet. Toh juga negara ini memang milik mereka. Negara ini milik keluarga penguasa dan pejabat…, negara ini memang diwariskan kepada orang-orang yang memilih berprofesi sebagai politisi. Rakyat cukup saja menerima hasilnya, karena kepentingan rakyat telah diwakili oleh orang-orang pintar, mulia dan suci di parlemen.

Niat baik dan keinginan rakyat untuk turut bersama belajar membangun negaranya, tak kesampaian. Karena keterlibatan rakyat selalu diukur dengan rumus ekonomi dan matematika. Keinginan rakyat untuk bisa mengawasi perjalanan negaranya, tak terwujud. Karena keterlibatan rakyat selalu diukur dengan siap dan belum siap. Kebutuhan rakyat untuk bisa dekat dengan pemimpinnya, tak direstui. Karena kebutuhan rakyat selalu diukur dengan pantas dan tidak pantas. Karena Indonesia bukan milik rakyat. Cukuplah rakyat berdemokrasi secara langsung dalam memilihi Kepala Kampung/Kepala Desa dan Ketua RT/RW, imam mesjid dan dewan gereja di lingkungannya.

Demokrasi tanpa biaya dan demokrasi tanpa risiko. Hanya Indonesia yang pemimpin dan politisinya mengenal rumusan demikian. Tapi negara-negara lain, demokrasi yang demikian mustahil terjadi. Mana bisa terjadi pendewasaan politik untuk rakyat, bila rakyat tak dihadapkan langsung dengan konsekwensi logis berdemokrasi: biaya dan risiko. Mana ada hasil terbaik dalam suatu hal tanpa ada pengorbanan.

Kita, Indonesia latah membangun sendi dan tonggak demokrasi. Demokrasi yang seharusnya kekuasaan dan kedaulatan milik rakyat, diputar balik menjadi kekuasaan dan kedaulatan milik parlemen. Demokrasi kita masih bernama, “atas nama perwakilan dan perwalian.” Kata mereka hal seperti ini tidak salah, karena landasan normatifnya jelas, butir keempat Pancasila: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.”

Sila keempat Pancasila memang tak terbantahkan. Tapi sila itu tak bisa diartikan tekstual menggunakan kaca mata kuda. Sila tersebut juga bukan diniatkan untuk diterapkan dalam ruang hampa. Ini landasan normatif, menyangkut nilai, prinsip, dan etika. Sangat abstrak, sehingga membutuhkan wadah dan perangkat hukum operasional untuk membentuknya.

Perjalanan demokrasi dan proses politik Indonesia memberikan gambaran nyata carut marut yang tak terbantahkan. Memiliki segudang kelemahan dan penistaan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Sistim politik mengenal dan membuat kelas sosial dalam masyarakat. Politisi sebagai elit – penguasa dan rakyat sebagai hamba – pelayan.

Politisi yang seharusnya menjadi pembela hak-hak sipil rakyat, malah membela kepentingan partai politik-nya. Partai politik yang seharusnya menjadi sekolah politik dan demokrasi untuk rakyat, malah memperjuangkan perut dan kantong anggotanya sendiri.

Secara sadar dan terencana, mayoritas partai politik di Indonesia mengarahkan bangsa dan negara ini menuju sistim kekuasaan dipegang oleh elit politik – atau sistim Aristokrasi. Antara opsi “rakyat secara langsung” memilih dan “perwakilan rakyat” memilih, opsi kedua yang dipilih. Entahlah, apakah ini uji coba, ataukah memang telah dikehendaki demikian.

Indonesia memilih berdemokarasi dengan sistim “Demokrasi Perwakilan”, bukan Demokrasi Langsung. Tandanya, bahwa kekuasaan oleh segelintir orang yang berada pada “Kelas Elit” masih belum mau memberikan kedaulatan politik kepada seluruh rakyat. Demokrasi model ini awalnya lahir di negara-negara kolonialis dan imperialis, Eropa dan Amerika.

Dinamika persidangan beberapa hari lalu mempertontonkan dagelan politik yang tak layak dijadikan pelajaran oleh rakyat. Rakus kekuasaan, saling fitnah, saling menyalahkan, berjualan kepentingan berjubah suara rakyat, dan kemunafikan. Menistakan kepentingan rakyat dan merampok hak politik rakyat.

Permufakatan jahat elit politik telah terjadi, dan akan terus terus terjadi. Telah terjadi kesesepakatan dan permufakatan jauh sebelumnya di luar ruang sidang. Persidangan hanyalah pentas dari sebuah babak awal yang skenarionya telah ditulis sebelumnya. Ending-nya telah mereka tahu sama tahu.

Menurut para tetua di kampung, bila rakyat sudah tidak percaya terhadap politisi dan partai politik, karena perilaku buruk mereka selama ini, maka politisi dan partai politik tidak boleh menaruh harapan rakyat mau memilihnya nanti. Jalan terbaik yang akan mereka lakukan, adalah membuat rakyat tidak bisa memilih – atau menggunakan hak politiknya secara langsung. Mengambil alih hak rakyat dengan membuat hukum yang membenarkannya.

Suka atau tidak, tingkat kepercayaan rakyat terhadap politisi di parlemen terus menurun. Bukan perbaikan sikap dan perilaku politik yang dilakukan, tapi malahan perampokan dan kesewenangan yang dipilih. Sebagian kecil rakyat tidak mau memilih karenanya – Golput diharamkan dengan menggunakan dalil-dalil agama tertentu. Hingga Golput dihakimi sebagai perilaku barbar yang tidak bertanggungjawab. Padahal Golput adalah hak politik yang tidak bertentangan dengan konstitusi negara. Orang Golput karena memiliki alasan. Singkatnya, Golput mengancam perolehan suara mayoritas elit politik tertentu. Golput mengancam kelanggengan kekuasaan dan dapat memecahkan piring makan politisi.

Berdasar mentalitas dan perilaku buruk mayoritas politisi dan partai politik di Indonesia, Demokrasi Perwakilan tidak memberikan harapan baik bagi masa depan Indonesia. Yang kaya akan semakin kaya, dan yang berkuasa akan semakin merajalela. Praktek-praktek korupsi-kolusi-dan nepotisme tak akan pernah mati. Malahan semakin berurat akar, karena rakyat tidak bisa berpartisipasi dan mengawasi proses demokrasi secara langsung.

Siapakah yang bisa menjamin, bahwa PILKADA oleh DPRD akan berjalan murni, lancar, aman dan tenteram? Siapakah yang bisa menjamin, bahwa PILKADA oleh DPRD akan mencerdaskan rakyat untuk berdemokrasi? Siapakah yang bisa menjamin, bahwa PILKADA oleh DPRD akan membuat rakyat melek politik? Demokrasi dilakukan dengan rakyat di tempatkan di halaman rumah bernama Indonesia. Bila rakyat ingin menyampaikan kepentingannya, cukup berteriak lewat jendela dan pintu.

Bila rakyat tak turut serta dalam demokrasi, maka rakyat jangan diminta suaranya untuk memilih anggota-anggota DPRD. Biarkan saja calon-calon anggota legislatif atau para politisi saling memilih. Rakyatlah penentu “Identitas Demokrasi”…, bukan politisi dan partainya. Rakyatlah yang paling berhak berkata tentang demokrasi, bukan negara dan pemerintah. Tapi semua itu telah terbantahkan dan terkhianati…!

Rakyat tidak perlu berduka dengan “Demokrasi Perwakilan” yang telah ditetapkan oleh elit politik. Haknya telah di ambil paksa lewat kesepakatan politik di Senayan – sebab Indonesia adalah negara hukum. Hak rakyat sekarang adalah duduk manis…, merapatkan barisan, dan bersiap membuat pengadilan politik bagi politisi dan partai politik untuk menagih janji-janji mereka, bahwa demokrasi yang dilakukan dengan perwakilan lebih baik dan lebih bermanfaat.

Akhirnya! Demokrasi kita, Demokrasi Indonesia bukanlah seperti apa yang dimaksudkan oleh Thomas Jefferson, “A democracy is nothing more than mob rule, where fifty one percen of the people may take away the rights of the other fourty nine.” Tetapi demokrasi yang sebaliknya, dimana segelintir orang mewakili dua ratus juta lebih rakyat Indonesia. Bila Indonesia bersungguh-sungguh ingin menjadi negara demokrasi yang besar, maka pernyataan Mahatma Gandhi harus direnungi dan dibentuk wujudnya, “The spirit of democracy is not a mechanical thing to be adjusted by abolition of forms. It requires change of heart.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s