LAND GRABBING DAN MAFIA RUANG DALAM PENYUSUNAN RTRW (Bag. 1)


Penataan Ruang yang Transparan dan Akuntabel

Dalam pengembangan wilayah, penataan ruang merupakan tahap awal terpenting. Dengannya, rencana pengembangan wilayah merumuskan potensi dan daya dukung ruang, rencana pemanfaatan ruang – lindung dan budidaya, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Termasuk menemu-kenali risiko yang mungkin terjadi akibat penetapan fungsi dan peruntukkan ruang.

Menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang memiliki empat tujuan. Pertama, mewujudkan ruang yang aman; Kedua, mewujudkan ruang yang nyaman; ketiga, mewujudkan pengelolaan ruang secara produktif; dan Keempat, mewujudkan keberlanjutan pengelolaan ruang.

Keempat tujuan ini memberikan tafsir adanya hak dan kewajiban manusia atas ruang. Yaitu hak dan kewajibannya sebagai pribadi, serta hak dan kewajibannya sebagai kelompok. Kemudian berlanjut pada memfungsikan ruang sebagai tempat hidup; dan mengenali dan mengelola fungsi bio-fisik ruang itu sendiri.

Pengelolaan ruang merupakan hal vital. Apalagi mengelola fungsi dan peruntukannya berdasarkan kepentingan strategis wilayah. Demikian vitalnya kedudukan ruang dalam suatu wilayah, maka penataannya memiliki landasan idiologis dan filosofis. Yaitu asas keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas. Tafsir filosofisnya tentang unsur-unsur nilai dan prinsip yang melahirkan dan membentuk asas-asas, dan bagaimana mewujudkan asas-asas tersebut terpahami dan terterapkan.

Jika demikian sintesanya, maka penyelenggaraan penataan ruang tidak hanya menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah. Masyarakat secara perseorangan dan mengelompok memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat. Atau dilibatkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraannya. Beda tanggungjawab pemerintah dan masyarakat hanya pada tugas dan kewenangan. Tentang hal ini telah di atur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

PP No. 68 Tahun 2010 yang mengatur partisipasi masyarakat dalam penataan ruang, menjelaskan. Bahwa dalam penyelenggaran penataan ruang oleh pemerintah, masyarakat wajib dilibatkan dalam seluruh tahapan. Mulai tahap perencanaan, tahap pemanfaatan, dan tahap pengendalian pemanfaatan. Agar dapat terlibat aktif, pemerintah bertugas memberikan pembinaan dan berwenang melakukan pengawasan. Pembinaan dimaksud adalah pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang. Dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi tentang penyelenggaraan penataan ruang.

Kenapa rakyat harus dilibatkan dan berhak tahu penyelenggaraan penataan ruang? Atau kenapa penyelenggaraan penataan ruang wajib dilakukan bersama masyarakat berpola kemitraan – prosesnya transparan – dan hasilnya akuntabel? Sebab tujuan strategis pembangunan ruang adalah sebesarnya untuk mensejahterahkan rakyat. Mengakui dan melindungi hak rakyat atas ruang hidupnya; dan mendorong produktifitas rakyat dalam pemanfaatan sumberdaya ruang. Juga menjamin daya dukung ruang dan seluruh potensinya sebagai modal pembangunan.

Hak dan kewajiban pemerintah dan masyarakat di atur formal yuridis – jelas dan pasti. Memiliki konsekwensi akibat hukum, bila terjadi pelanggaran. Pemerintah berhak menuntut masyarakat (perseorangan, atau kelompok), bila tata ruang yang telah ditetapkan dilanggar. Masyarakat  (perseorangan, atau kelompok) juga bisa mengajukan keberatan atau menggugat pemerintah, jika menilai penyelenggaraan tata ruang merugikan kepentingannya dan atau melanggar haknya. Keberatan dan gugatan bisa dilakukan di luar pengadilan dan lewat pengadilan.

Menyangkut keberatan dan gugatan,  unsur-unsurnya tidak hanya di tahap pemanfaatan dan pengendalian. Tetapi bisa dilakukan untuk tahap perencanaan dan penyusunan tata ruang. Atau  pada semua tahap penyelenggaraan penataan ruang. Contohnya, pemerintah tidak menginformasikan dan mensosialisasikan rencana penataan ruang, kemudian masyarakat menilai rencana tata ruang yang ditetapkan berpotensi merugikan kepentingan dan melanggar haknya. Atau dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah tidak mematuhi RTRW yang telah ditetapkan dan berlaku.

Hal mendasar menyangkut pelibatan masyarakat. Peran keterlibatan diatur dalam PP No. 68 Tahun 2010, sebagai berikut: Persiapan penyusunan rencana tata ruang; Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan; Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau Penetapan rencana tata ruang.

Jiwa dan semangat UU tata ruang dan PP keterlibatan masyarakat adalah transparansi dan akuntabilitas. Pola keduanya adalah kemitraan. Dengan transparansi, penataan ruang yang berkeadilan dan melibatkan – dan rasa tanggungjawab masyarakat terwujud. Dengan akuntabilitas, kepastian hukum, kebermanfaatan dan keberdayagunaan penataan ruang bisa dirasakan. Tanpa keduanya, besar kemungkinan terjadi pelanggaran hak rakyat, merugikan kepentingan negara, dan merusak fungsi ekologi ruang.

Penataan ruang tidak transparan dan tidak akuntabel menciptakan dampak buruk. Terjadi penyelewengan jabatan oleh aparat berwenang; rancang bangun kebijakan publik merugikan masyarakat, ketimpangan pembangunan antar ruang, ketidakadilan distribusi hasil pembangunan, mematikan rasa memiliki warga atas hasil pembangunan, memberangus hak partisipasi warga dalam pembangunan, pemanfaatan sumberdaya ruang secara eksploitatif, dan suburnya praktik korupsi dan persepakatan kotor.

Tidak hanya UU dan PP tersebut yang mengatur kewajiban pemerintah menggalang, membina, dan mengarahkan partisipasi masyarakat. Di dalam UU Otsus Papua, perihal pelibatan masyarakat jelas di atur. Karena UU ini lahir dari semangat TAP MPR IV/MPR/2000 tentang rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Penyelenggaraan penataan ruang dalam bingkai Otsus Papua Barat, harus memiliki kekhususan. Sebab ruang di wilayah Papua mengenal dua entitas prinsip: Masyarakat Adat Papua, dan Wilayah Adat Papua.

Harus ada paradigma baru di kepala apatur pemerintah tentang kekhususan ini. Bahwa pemerintah bukan pelaku utama penataan ruang. Juga tidak memiliki kewenangan penyelenggaraan penataan ruang tak terbatas. Pemerintah daerah adalah fasilitator dan motivator penataan ruang. Masyarakatlah pelaku utamanya.

Dengan paradigma seperti itu, transparansi penyelenggaraan pembangunan daerah menjadi keharusan yang tak bisa ditawar. Ruang partisipasi rakyat sebagaimana diatur oleh undang-undang dan peraturan turunannya, harus dibuka lebar – disampaikan – agar masyarakat tahu. Tidak boleh diabaikan, apalagi sengaja ditutup rapat dan disembunyikan.

Menghadapi kesewenangan pemerintah memberangus hak-hak masyarakat dalam penataan ruang, masyarakat bisa secara langsung mengajukan keberatan ke pejabat berwenang. Atau memilih memperkarakannya di pengadilan. Bisa dilakukan secara langung, atau menggunakan perantaraan lembaga resmi negara – pemerintah. Baik itu lembaga yang sifatnya struktural maupun ad-Hoc.

Lembaga yang dimaksud seperti Komnas HAM, menyangkut hak-hak dasar individu dan kelompok sebagai warga negara; Direktorat Pengaduan Masyarakat – KPK, bila ditemukan indikasi penyalahgunaan jabatan publik yang berpotensi merugikan keuangan negara dan menguntungkan diri pribadi dan kelompok; dan Komisi Ombudsman di daerah, untuk pelanggaran administratif dan ketidakpatuhan pejabat berwenang dalam penyelenggaraan tata pemerintahan.

Masyarakat bisa juga memanfaatkan saluran Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat – LAPOR. LAPOR adalah sistim aplikasi media sosial yang dibangun dan dikelola oleh UKP4. Sistimnya berbasis web – telepon – dan short message – SMS. Tujuan sistim ini untuk meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan proses pembangunan. Pemerintahan baru – Jokowi-JK telah menyampaikan komitmennya menggunakan sistim ini di banyak pertemuan formal.

fgbh

———————————————–

Sumber gambar: http://www.farmlandgrab.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s