LAND GRABBING DAN MAFIA RUANG DALAM PENYUSUNAN RTRW (Bag. 2 – Habis)


Land Grabbing dan Mafia Ruang

Dalam penyelenggaraan penataan ruang, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua asas utama yang paling mendasar. Olehnya asas ini harus terjadi di seluruh proses. Karena pada keduanya jejaring kepentingan para pihak bersinggungan dan bermitra; pengawasan tugas dan kewenangan pemerintah sebagai penyelenggara penataan ruang dipahami. Jika keduanya tidak terpenuhi, maka penyelenggaraan penataan ruang dapat memakan hak dan kepentingan para pihak, dan berpotensi terjadi penyelewengan kekuasaan oleh oknum aparatur pemerintah.

Proses penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Integritas penyelenggara penata ruang sangat utamakan. Kemudian kejelasan keberpihakannya kepada masyarakat dan kepentingan daerahnya. Dibutuhkan kapasitas sistim pemerintahan yang dinamis, bersih, dan taat hukum; Aparatur pemerintah harus memiliki mentalitas bertanggungjawab, profesional dan kemauan baik berbuat adil.

Apapun alasan penolakannya, dalam penyusunan tata ruang, praktik-praktik land grabbing dan mafia ruang marak terjadi. Intensitas kasus dan keberhasilannya terus beranjak naik. Terutama di tingkat daerah –  daerah yang menganut sistim pemerintahan otonomi khusus. Lebih khusus lagi  daerah-daerah otonomi baru hasil pemekaran wilayah.

Motif land grabbing adalah penguasaan ruang untuk kepentingan industrialisasi dan mempengaruhi arah kebijakan ekonomi suatu negara – atau daerah. Sehingga land grabbing bukan issu nasional, tapi internasional. Dimana kepentingan banyak korporasi multi-nasional dan trans-nasional bersekutu merebut ruang dengan memanfaatkan tangan banyak korporasi nasional.

Kasus ini memberikan pesan, bahwa land grabbing dibangun menggunakan struktur politik ruang dan tidak murni ekonomi. Atau persekutuan antara kepentingan ekonomi politik dunia dengan kepentingan ekonomi oknum pemerintah di elit birokrasi. Instrumennya adalah sertifikasi legal formal yang diterbitkan atas nama instansi pemerintah.

Instrumen pendukungnya. Lazimnya, kepentingan korporasi global selalu bersekutu dengan kepentingan korporasi nasional. Kemudian memperkuat perlindungan wilayah konsesinya dengan menggandeng kekuatan militer. Pada ranah ini ekonomisasi aparatur militer untuk pengamanan wilayah konsesi dan sumberdaya di dalamnya terjadi sistimatis.

Apakah land grabbing menguntungkan industri dan korporasi global? Jelas menguntungkan! Tanpa land grabbing, peluang mereka mengelola sumberdaya alam di suatu negara menjadi panjang dan rumit. Tanpa land grabbing, mereka tidak bisa menguasai ruang berskala besar dan mengendalikan hasil pemanfaatannya. Apalagi lembaga keuangan dan perbankan menyetujui penggunaan surat ijin konsesi – sertifikat tanah-lahan – dan sertifikasi potensi cadangan terbukti sebagai agunan pinjaman modal.

Pada situasi bagaimana “Land Grabbing” dan “Mafia Ruang” berpotensi terjadi dalam penyusunan RTRW? Ada lima situasi yang menjadi faktor penariknya. Pertama, lemahnya instrumen hukum dan penegakan hukum di bidang agraria dan tata ruang; Kedua, semangat penataan ruang berorientasi eksploitasi sumberdaya alam ekstraktif; Ketiga, rencana penataan ruang berorientasi pertumbuhan ekonomi fisik dan infrastruktur; Keempat, tidak transparan dan tidak akuntabel penyelenggaraan tatan ruang; dan Kelima, lemahnya profesionalitas dan buruknya integritas penyelenggara penataan ruang.

Land grabbing – atau perampasan lahan/tanah terjadi pada ruang yang kondisi faktualnya tidak ada permukiman warga. Ruang yang tidak atau belum memiliki bukti hak dalam bentuk sertifikat dari instansi pemerintah. Tak sedikit juga terjadi pada wilayah-wilayah permukiman masyarakat yang jauh dari kota. Tanah-lahan demikian biasanya terkategorikan tidak dimanfaatkan dan tidak berpemilik, olehnya negara berhak menguasai.

Ciri-ciri ruang yang berpotensi menjadi sasaran land grabbing. Ruang yang kaya sumberdaya alam dan bernilai strategis secara tata letak. Juga tanah dan lahan pusat pertemuan jalur akses sumberdaya alam dan transportasi pemasaran hasilnya.

Pendekatan land grabbing. Memanfaatkan kelemahan hukum dan tidak adanya pengawasan aturan yang kuat. Atau menggunakan perantaraan kepentingan nasional di sektor migas – pertambangan, perkebunan, air tawar, dan pangan. Pintu masuknya adalah kepentingan pribadi aparatur pemerintah yang korup dan tidak memihak kepentingan rakyat banyak.

Menurut Franco, dkk (2013) dalam Irendra Radjawali (2014), land grabbing sebenarnya terjadi karena ada kontrol kepemilikan. Yaitu kepemilikan kekuatan untuk mengontrol lahan dan sumberdaya alam lainnya seperti air dan mineral dalam kawasan hutan. Selain itu di dalamnya mengontrol manfaat atas penggunaannya. Sasaran land grabbing adalah ruang darat – kekayaan darat.

Siapa aktor utama pelaku land grabbing  atau land grabbers? Telah banyak kasus membuktikan bahwa elit pemerintah (Eksekutif) pelakunya. Elit pemeritah bersekongkol dengan elit politik (Legislatif) dalam menyusun tata peraturan formal. Keduanya merampas tanah-lahan rakyat menggunakan instrumen hukum formal. Kemudian memberikannya kepada investor-korporasi. Dengan cara apa mereka merampas? Dengan memberikan kemudahan ijin lahan konsesi, ijin usaha bodong,  dan keringanan fiskal. Penataan ruang diatur sedemikian rupa dalam RTRW agar memudahkan lebih banyak masuk kepentingan investor-korporasi.

Land grabbing  dalam penataan ruang terbukti menyengsarakan dan merugikan rakyat. Merugikan keuangan negara dan mengancam keamanan wilayah negara secara geo-politik. Bertentangan dengan hukum dan sangat tidak adil. Apalagi bila penyelenggaraan penataan ruang sejak awal tidak transparan, tidak melibatkan masyarakat, dan tidak memperhatikan aspek sosio-kultural masyarakat di suatu wilayah.

Di banyak daerah, rencana penataan ruang selalu disembunyikan dari masyarakat. Apalagi yang namanya masyarakat adat di kampung, mereka tidak pernah diberitahu dan dilibatkan. Bisa kita temukan penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya secara sepihak oleh pemerintah. Mekanisme komunikasi dengan cara sosialisasi dan konsultasi publik, selalu menempatkan masyarakat adat di pinggiran aras utama.

Menyangkut partisipasi dan transparansi dengan pola kemitraan. Dua aspek ini selalu terabaikan dalam penyusunan RTRW provinsi dan kota. Partisipasi dengan pola kemitraan, hanya dilakukan dengan pihak-pihak tertentu. Seperti akademisi dan perguruan tinggi, lembaga donor dan perbankan, pemilik modal dan investor/perusahaan, politisi dan partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat. Sedangkan warga dan masyarakat adat sebagai pihak yang akan terkena dampak penataan ruang dikecualikan.

Setelah RTRW ditetapkan dan diberlakukan, masyarakat adat akan terusir dari tanah adatnya, karena ruang hidupnya telah terkena penetapan fungsi baru. Mereka  ditangkap dan diadili bila memanfaatkan sumberdaya alam di wilayah adatnya yang telah berubah wilayah peruntukan. Terjadi penyempitan dan perusakan ruang hidupnya, dan penetapan sepihak kawasan lindung dan budidaya yang melanggar hak-haknya.

Praktik land grabbing jamak ditemui di kawasan lindung dengan status hukum hutan lindung, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, dll. Alih fungsi kawasan hutan yang penetapannya dilakukan sepihak oleh Menteri Kehutanan. Di kawasan budidaya, banyak juga terjadi kasus pengusiran masyarakat adat dari tanahnya. Sektor migas dan tambang, kehutanan, perkebunan monokultur, dan real estate yang dijumpai paling banyak terjadi praktik land grabbing.

Masih menurut Franco, land grabbing  tidak hanya untuk kepentingan bersifat nyata, tapi juga virtual. Selain memanfaatkan lahan sesuai fungsi bio-fisiknya, ada kepentingan investor yang lebih besarnya. Yaitu  menjadikan sertifikat lahan dan ijin konsesi sebagai agunan memperoleh pinjaman modal dari bank. Juga untuk spekulasi peningkatan nilai tanah dalam pasar modal.

Secara institusi, pemerintah selalu tertipu karena tak mampu menerka kepentingan investasi atas ruang. Kepentingan virtual luput dari perhatiannya. Perhatian dan kemampuannya terbatas dan lemah.Padahal kepentingan virtual investor memiliki daya rusak besar dan mengancam kedaulatan negara. Sebab kepentingan ini berjejaring dan saling menguatkan secara mendunia.

Mafia ruang atau permufakatan jahat dalam merencanakan tata ruang. Praktik ini menjadi salah satu akar masalah kerugian negara. Terutama dalam hal perijinan, pemberian dan penetapan luas dan waktu pengelolaan suatu wilayah konsesi, keringanan pajak ruang/tanah, pemulihan daya dukung ruang, dan pengamanan ruang. Pada kasus ini, korupsi pertambahan nilai dari pemanfaatan ruang dan sumberdayanya marak terjadi. Pelakunya adalah elit-elit pemerintah.

Seperti korupsi yang terjadi di rantai hulu dan hilir migas dan pertambangan. Juga di sektor kehutanan dan perkebunan monokultur. Semua kebocoran penerimaan negara dari sektor sumberdaya alam asalnya terjadi akibat praktik mafia ruang.

Seluruh hasil pemanfaatan ruang dan potensinya yang harus masuk ke kas negara – digunakan untuk sebesarnya kesejahteraan rakyat, berpindah masuk ke kantong elit pemerintah. Tentunya sebagai upeti investor atas kebaikan hati mereka melayani kepentingan investor-korporasi dalam RTRW.

Ada tiga modus mafia ruang. Pertama, menyesuaikan RTRW mengikuti ijin-ijin konsesi yang telah diberikan sebelumnya; Kedua, menyusun RTRW mengikuti dinamika iklim investasi skala besar; dan Ketiga, melakukan alih fungsi dan peruntukan kawasan dalam RTRW dengan mengeluarkan/menerbitkan ijin bodong.

Modus pertama dan kedua dilatarbelakangi dua faktor: 1). Informasi berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang tidak dapat diakses oleh masyarakat atau tidak diberi tahu, 2). Perencanaan dan proses pembangunan perusahaan (investasi) hanya diketahui oleh golongan elit pemerintah.

Modus ketiga mudah ditemukan pada perubahan status hutan (secara sepihak) menjadi lahan dengan status penggunaan lain. Atau pemberian ijin (secara sepihak) untuk pertambangan dan pertambangan terbuka di kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan lindung; pemberian ijin pertambangan di kawasan hutan produksi, dan ijin perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan.

Bukan rahasia, penyusunan RTRW di banyak daerah dijadikan pintu masuk kepentingan ekonomi pihak tertentu. RTRW dijadikan sebagai alat resmi perampasan tanah-lahan milik masyarakat atas nama pembangunan.

Tujuan utama penetapan kawasan dalam penataan ruang, fungsi lindung dan budidaya, menjadi terabaikan. Karena tidak digunakan sebagaimana tujuan strategisnya: menjamin kemampuan dan kelangsungan layanan alam, dan membangun produktifitas rakyat. Keadilan dan kepastian hukum dalam penataan ruang, tidak melindungi kepentingan dan menjamin hak rakyat atas ruang hidupnya. Tapi untuk kepentingan investasi dan industri.

Akhirnya, mari kita bangun paradigma pikir baru dalam penataan ruang di Papua Barat. Bahwa penataan ruang harus mengakui dan melindungi hak setiap warga negara, mengakui dan melindungi hak kultural dan aktifitas hidup masyarakat adat Papua di dalam ruang hidupnya.  Dan  menjadikan RTRW  sebagai bangunan “Keadilan Ruang” bagi kehidupan manusia, kehidupan lain, dan lingkungan hidup.

land-grab-polochic-valley-guatemala-630x303

———————————————

Sumber gambar: www.thunderclap.it

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s