PENATAAN RUANG YANG BERKEADILAN SOSIAL DI ERA OTSUS PAPUA (Bag. 1)


Aspek Sosial dalam Penataan Ruang

Pendekatan dokumen rencana tata ruang wilayah – RTRW, umumnya lebih  terfokus pada pengaturan struktur ruang dan pola ruang – an sich. Indikator-indikatornya sangat bio-fisik, matematis, dan ekonomik. Sedangkan aspek sosial budaya kurang mendapat perhatian. Ini memberikan simpulan, bahwa penyusun RTRW lebih menekankan ruang dalam arti fisik dan visual semata.

Aspek sosial yang menjadi bagian penting RTRW menjadi terabaikan. Kondisi ini  serupa dengan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan – AMDAL. Muatan sosialnya kering dan menjauhkan masyarakat dari terlibat. Ditambah penyusunannya tidak transparan, tidak berkeadilan dan akuntabilitasnya dipertanyakan.

Setelah ditetapkan, RTRW dan AMDAL selau menjadi “dokumen rahasia” yang sulit diakses masyarakat luas. Padahal keduanya adalah dokumen publik. Entah apa alasannya, disembunyikan dari rasa ingin tahu masyarakat. Dikunci rapat di laci meja elit pemerintah dan elit korporasi.

Kondisi ini meng-indikasikan, RTRW dan AMDAL dilakukan dengan pendekatan kaku dan tujuan pragmatis. Pendekatan sentralistik yang memadukan kepentingan korporasi dengan kepentingan pribadi beberapa elit pemerintah.

Jamak ditemui dalam RTRW, struktur ruang dan pola ruang dipahami secara fisik dan visual semata. Disusun terlepas dari dinamika realitas sosial dan miskin semangat keadilan. Kebijakan formalnya ditafsirkan materialistik ekonomik. Terminologi ruang dipahami berdimensi statis dan tidak beragam. Penjabaran sifat dan bentuk ruang  tidak saling berkait dan tidak saling menjelaskan tujuan.

Telaah aspek sosial menurut norma hukum UU No. 26 Tahun 2007. Asas dan tujuan penataan ruang gamblang menjelaskan dimensi sosial dalam RTRW. Seperti antara lain asas keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; dan pelindungan kepentingan umum. Dan tujuannya untuk menciptakan rasa aman; nyaman; produktif; dan berkelanjutan.

Bertolak dari asas dan tujuan ini, menjadi pertanyaan, kenapa dimensi sosial kurang mendapat perhatian dalam RTRW? Baik dari aspek isi dan substansi tujuan maupun proses pembuatannya. Padahal, bangunan tata ruang dibuat berdasarkan elemen-elemen struktur ruang dan pola ruang. Di mana struktur ruang menggambarkan pusat-pusat aktifitas kehidupan manusia dan sarana prasarana yang terkait dengannya; dan pola ruang menggambarkan pembagian dan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah (lindung dan budidaya).

Di mana ruang legal yang bisa digunakan memasukkan aspek sosial secara rinci? Atau aspek sosial dijadikan sebagai jiwa yang menghidupkan RTRW? Atau untuk memberikan penjelasan bahwa tujuan utama RTRW adalah mengatur aktifitas kehidupan manusia dalam ruang. Atau juga RTRW harus berwawasan kepentingan umum dan keadilan sosial!

Penyusunan RTRW tidak berdiri sendiri – tanpa kajian awal. Harus ada lebih dulu kajian lingkungan hidup strategis – KLHS. Kerangka pikir KLHS memiliki empat komponen: 1). Diselenggarakan pada tahap awal perumusan kebijakan, rencana, dan program – KRP; 2).  Menelaah dampak lingkungan dari KRP; 3). Mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi; dan 4). Mempertimbangkan aspek keberlanjutan.

Fungsi KLHS sebagai sistim kajian lingkungan hidup. Batasannya, bahwa ruang – atau wilayah merupakan satu kesatuan sistim ekologis – di dalamnya ada kehidupan dan aktifitas manusia. Sehingga merupakan kesalahan mendasar, bila RTRW jauh dari mempertimbangkan dinamika perubahan ruang untuk dan akibat aktifitas sosial ekonomi warga. Atau jauh dari mendinamisasikan fakta-fakta empirik sosio-antropologis suatu daerah.

Tahapan lanjut dari RTWR adalah rencana detail tata ruang – RDTR. RDTR berisi tentang: 1). Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; 2). Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; 3). kinerja layanan/jasa ekosistem; 4). efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; 5). tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasiterhadap perubahan iklim; dan 6). tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Agar aspek sosial tergambar jelas dalam RDTR, komponennya harus dijabarkan secara aplikatif, dan relasi sebab akibatnya dirumuskan dengan pendekatan sistim sosial pengelolaan ruang. Di mana manusia secara pribadi dan kelompok diposisikan sebagai subjek potensial pengelolaan lingkungan hidup secara baik, sekaligus berpotensi merusak lingkungan hidup. Dasar pertimbangannya, subjek punya hak milik dan punya kewajiban di dalam ruang.

Dalam UU No. 27 Tahun 2007, konkrit penjelasannya. Bahwa struktur ruang berhubungan dengan aktifitas sosial – dan ekonomi. Sedangkan pola ruang merupakan hubungan sebab akibat antara aktifitas sosial – ekonomi masyarakat dengan kondisi bio-fisik wilayah.

Menjadi hal lucu dan membodohi masyakat, bila aspek sosial dalam KLHS – RTRW – RDTR, hanya dipahami secara angka – menurut rumusan matematis. Data geografi dan demografi dilihat sebagai satuan hitung dan satuan pembanding secara grafikal. Kondisi bio-fisik lingkungan diukur dengan rumus hukum pasar dan dalil ekonomi. Sarana dan infra-struktur fisik diartikan sebagai bangunan dan instrumen material tanpa nilai sosial.

Land cover

————————————-

Sumber gambar: http://www.escr-net.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s