PENATAAN RUANG YANG BERKEADILAN SOSIAL DI ERA OTSUS PAPUA (Bag. 2 – Habis)


Penataan Ruang di Papua

Penyelenggaraan penataan ruang di era Otsus Papua. Seharusnya RTRW provinsi, kabupaten dan kota di Papua disusun dengan pendekatan otonomik, berkarakter khusus. Memuat indikator dan terjemahan hukum yang memasukan sifat otonomi daerah Papua.

Pendekatan tata ruang Papua memadukan semangat nasionalisme dengan semangat karakter sosio-kultural asli Papua. Sebab penataan ruang di Papua tidak bebaskan dari hak-hak masyarakat hukum adat Papua atas suatu ruang-wilayah atau tanah dan hutan adat.

Penataan ruang Papua yang demikian tidak menyalahi undang-undang. Sumber hukumnya tetap UU No. 26 Tahun 2007 – dan peraturan turunannya. Apalagi semakin dilengkapi dengan adanya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang pengakuan hutan adat. UU Otsus Papua menjadi landasan etisnya, dan fakta sosio-kultural Papua menjadi landasan empiriknya. Sedangkan peraturan daerah dan peraturan daerah khusus melengkapi kerangka pelaksanaannya.

Mendudukan semangat UU No. 26/2007, PP 28/2010 dan  Putusan MK No. 35/PUU-X/2012  dengan tujuan UU No. 21/2001 dan Perpu-nya.  Wacana Tata Ruang Adat – TRA Papua bisa dimasukan dalam RTRW. Yaitu tentang ruang – atau wilayah adat milik suku-suku asli Papua. Tetapi lebih dulu menyediakan instrumen hukum – Peraturan daerah (Perda) dan Peraturan daerah khusus (Perdasus). Materi hukumnya tentang Masyarakat Adat Papua, Tanah Adat dan Hutan Hak (Hutan Adat).

Tentang ruang-wilayah adat dalam arti tanah dan sumberdaya alam yang terdapat di dalamnya. Fakta sosiologis membuktikan, bahwa hak komunal atas suatu wilayah berbasis hukum adat masih ada dan masih hidup di Papua. Wilayah adat yang kepemilikkannya berdasarkan suku dan marga. Inilah fakta sosial yang harus menjadi pertimbangan utama oleh penyelenggaraan penata ruang.

Menggunakan perspektif antropologis, kepemilikkan tanah adat menurut suku-suku asli Papua, menjelaskan tentang: 1). Sejarah asal usul dan persebaran suku dan marga; 2). Identitas pribadi dan identitas komunal; 3). Keyakinan, kepercayaan, penghargaan dan cita-cita; 4). Hak dan kewajiban serta status sosial politik (posisi dan peran) dalam masyarakat; 5). Institusi sosial, hukum dan tata aturan; dan 6). Relasi sosial dan tanggungjawab sosial.

Jika perspektif ini sengaja tidak dipertimbangkan dalam RTRW, logikanya adalah tindakan sengaja menghilangkan keberadaan suku-suku asli Papua dari tanahnya sendiri. Atau jika tidak dipahami – karena ketidaktahuan, berakibat pada tidak dimasukannya ruang hidup milik masyarakat adat dalam RTRW – penghilangan hak milik. Tindakan seperti ini melanggar hak asasi suku-suku asli Papua. Melanggar hak konstitusional mereka sebagai warga negara.

Untuk akibat tindakan tidak melindungi hak-hak dasar warga pribumi – tidak melindungi ruang hidup masyarakat adat, pemerintah Papua bisa belajar dari kasus serupa dalam sejarah penataan ruang di tiga negara maju: Amerika, Australia, dan Singapura.

Di negara Amerika, pada awal tengah abad ke-17, kebijakan tata ruang mengabaikan hak hidup suku Indian serta merampas dan mengusir mereka keluar dari tanah adatnya. Lebih pro korporasi tambang dan industri pertanian, serta hak pribadi migran Inggris atas tanah; Di Australia, pada akhir abad ke-18, kebijakan tata ruang merampas tanah adat dan memberangus hukum adat suku Aborigin. Lebih pro hak milik pribadi migran Eropa atas tanah dan kepentingan pengembangan wilayah serta pembangunan infra-struktur. Dan di Singapura, pada tahun 1920-an. Kebijakan tata ruang kota lebih memihak bangsa Thionghoa, Keling, dan Hindustan,  serta korporasi tambang timah dan industri perkebunan karet.

Apa yang terjadi kemudian? Pada pertengahan abad ke-19, suku Indian di Amerika, suku Aborigin di Australia, dan suku Melayu di Singapura tidak memiliki tanah-lahan yang cukup untuk hidup dan melakukan aktifitas ekonomi. Pertambahan anggota suku (kelahiran) membuat mereka harus bermukim jauh dari pusat-pusat pengembangan – jauh di luar kota. Mereka kehilangan hak milik dan hak akses atas ruang-wilayah yang sebelumnya dimiliki turun temurun. Pertambahan nilai tanah tidak dirasakan. Pemanfaatan sumberdaya alam dikuasai dan hasilnya dikendalikan sepenuhnya oleh korporasi dan suku pendatang. Mereka menjadi buruh dan kuli kasar di atas tanah adatnya sendiri. Untuk membangun rumah dan berladang, mereka harus membeli tanah – atau menyewa lahan dengan harga mahal. Mereka juga yang akhirnya menerima dampak buruk kerusakan ekologi.

Beberapa dekade kemudian, menyadari kesalahannya, ketiga negara itu mengeluarkan kebijakan agraria dan tata ruang yang sifatnya menyelamatkan diri dan menghindari pemberontakan warga pribumi. Negara Amerika dengan kebijakan “Indian Reservation”, Australian dengan “Aborigin Reservation”, dan Singapura dengan “Melayu Reservation”.  Sayangnya kebijakan ini sudah terlambat, juga dilakukan setengah hati dan sarat pertimbangan politik.

Situasi ini bukan tidak mungkin terjadi di Papua. Memiliki potensi kekayaan alam, ke-eksotisan alam, dan bentang alam yang luas dan subur, ke depan Papua akan menjadi incaran migran dari luar Papua. Menjadi lahan garapan potensial  menggiurkan banyak korporasi besar. Apalagi harga tanah dan perijinannya sangat gampang diperoleh. Cepat atau lambat, konflik kepemilikan dan pemanfaatan ruang akan terjadi di Papua. Konflik agraria akan muncul.

Kepemilikan tanah menurut kebudayaan Papua, memiliki juga nilai politik. Menyangkut tata kuasa dan kewenangan atas posisi dan peran sosial dalam suku dan marga. Memiliki dimensi idiologis – kepercayaan diri, keyakinan dan cita-cita hidup. Memiliki dimensi filosofis – kebenaran nilai dan penerapannya dalam hidup. Kedekatan ruang mukim antar suku dan marga menjadi jejaring pengamanan relasi sosial.

Menyangkut filofosis tanah menurut tafsir kebudayaan Papua. Tanah adalah ibu kandung kehidupan; tanah adalah sumber kehidupan; tanah adalah identitas diri; dan tanah adalah penghargaan atas keberadaan diri.

Ketidakpengakuan pemerintah terhadap fakta kultural ini, akan menyebabkan tumbuh subur pemberontakan-pemberontakan sosial kepada negara. Karena suku-suku asli Papua menjadi terasing dengan identitas dirinya, menjadi tidak merasa nyaman dan aman di wilayahnya sendiri; dan kemudian melahirkan sikap responsif berlebihan karena merasa terancam dengan kehadiran orang lain atau perubahan wilayah.

Merupakan bentuk pengkhianatan besar kepada masyarakat adat Papua, bila RTRW lebih diorientasikan untuk kepentingan investasi. Atau lebih memperuntukkan ruang bagi kepentingan korporasi asing dan nasional.

Harusnya RTRW di rancang untuk lebih besar menumbuhkan produktifitas warga pribumi dan warga lokal. Untuk menghindari terjadinya kesenjangan ekonomi dari pemanfaatan ruang antara warga pribumi  dengan warga pendatang. Dan untuk meminimalisir dampak bencana ekologi terhadap kehidupan warga Papua.

Pejabat penata ruang – atau pihak penyusun RTRW di Papua, dituntut memiliki kepekaan sosial dan kemauan baik. Sikap politik pemerintah daerah harus jelas berpihak kepada kepentingan orang asli Papua. Kebijakan politik ruang yang mengakui dan melindungi hak-hak warga pribumi. Melindungi ruang hidupnya, memberdayakan hidupnya. Pengakuan dan perlindungan itu harus termaktub jelas dalam kebijakan hukum formal.

Mengakomodir hak-hak masyarakat adat Papua dalam RTRW, bukan pekerjaan gampang. Apalagi peraturan daerah – Perda dan peraturan daerah khusus – Perdasus yang mendukungnya belum ada. Jika demikian, pengadaan kerangka hukumnya menjadi tanggungjawab siapa? Sudah tentu menjadi tanggungjawab pemerintah daerah – eksekutif dan legislatif.

Peran Majelis Rakyat Papua – MRP dalam penyusunan RTRW menjadi urgensi tersendiri. Meskipun lembaga ini otonom – bukan lembaga politik dan pelaksana pemerintahan, tapi perannya sangat vital. Karena yang diurus dan diperjuangkan adalah tanah – wilayah adat, kekayaan milik suku-suku asli Papua yang diwakili dalam sistim pemerintahan daerah.

Sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua, dalam penataan ruang, eksekutif dan legislatif wajib melibatkan MRP. Secara institusi, MRP sendiri pun tidak boleh menunggu atau memilih diam. MRP harus pro-aktif dan giat meminta ruang partisipasinya berdasarkan undang-undang.  Anggota MRP harus memfungsikan institusinya sebagai sebagai penyeimbang penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Agar bisa menjadi wadah penampung dan penyalur aspirasi orang asli Papua kepada pemerintah.

Pelibatan MRP dalam penataan ruang harus terjadi di semua tahap. Mulai dari tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, hingga pengendalian pemanfaatan tata ruang. Mekanismenya kordinatif dan konsultatif antar institusi – tidak boleh antar elit dan perseorangan.

Pembinaan penataan ruang menyangkut kelembagaan, kapasitas, pembiayaan, dan peralatan teknis bagi MRP harus dipenuhi oleh pemerintah. Bersama itu pengawasan yang mencerdaskan dan memberdayakan dilangsungkan. Sebab MRP adalah lembaga resmi yang diakui dalam sistim pemerintahan daerah Papua. Pembinaan dan pengawasan dengan pola kemitraan dalam penataan ruang telah dijelaskan dalam UU No. 26/2007.

Dalam rangka mekanisme kordinasi dan konsultasi, ada ada dua instrumen yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Pemerintah dan DPRP membuat dan menyediakan aturan hukumnya (Perda, SK, Peraturan teknis, dan Perdasus); sedangkan MRP melakukan konsolidasi terstruktur dengan Dewan Adat Papua dan Lembaga/Organisasi – Kelompok Masyarakat Adat yang berada di wilayahnya.

Sekali lagi, penyelenggaraan penataan ruang di Papua tidak boleh dilakukan kaku untuk tujuannya pragmatis. Dokumen RTRW bukan kitab suci yang jauh dari potensi kesalahan penyusunan dan tidak bisa direvisi secara dinamis sesuai kebutuhan riil. Sudah tentu dinamisasi yang dimaksud prosesnya taat aturan formal, transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Jika masyarakat adat Papua sejak awal dilibatkan aktif dalam penyusunan RTRW, maka potensi konflik agraria bisa diminimalisir. Konflik-konflik sosial yang berakar pada kecemburuan ekonomi bisa dikelola baik penyelesaiannya. Penataan ruang akan berkeadilan sosial, karena terjadi kondisi keseimbangan hak dalam pemanfaatan ruang.

Orientasi visi penyelenggaraan penataan ruang di Papua adalah tata ruang yang berkeadilan sosial dan ramah lingkungan. Sedangkan misinya untuk tujuan pembangunan sosial ekonomi daerah, pengelolaan lingkungan hidup, dan perlindungan ruang hidup masyarakat adat Papua.

land_acquisition_act-795x406

———————————————-

Sumber gambar: www.rausias.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s