FAKFAK KOTA PALA : Menakar Nilai Penting Tanaman Pala dalam Kebudayaan Suku Mbaham Matta (Bag. 2 – habis)


Pala dalam Kebijakan Pembangunan Ruang

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa mengembangkan pala sebagai komoditi lokal unggalan tidak bisa hanya melalui kebijakan tata niaga dan perlakuan ekonomikal. Titik sentuhnya harus juga dari aspek politik – terutama kebijakan politik pembangunan di kabupaten Fakfak dan kebijakan politik pembangunan nasional di Papua Barat.

Mari kita membedah persoalan ini dengan pendekatan penataan ruang. Bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten – RTRWK Fakfak merupakan turunan dari kebijakan politik tata ruang nasional. Pemerintah kabupaten diberikan kewenangan oleh negara untuk menata wilayah administrasinya dengan tujuan: menata ruang nasional (atau daerah) yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Dalam UU 26/2007 tentang Tata Ruang, telah ditetapkan hirakhi penyusunan penataan ruang. RTRW Kabupaten/Kota mengacu kepada RTRW Provinsi, dan RTRW Provinsi mengacu kepada RTRW Nasional. Penataan ruang mengatur dua aspek subtansial ruang: Struktur Ruang yang mengacu pada pusat-pusat permukiman dan jaringan prasarana dan sarana pendukung aktivitas sosial ekonomi; dan Pola Ruang yang terbagi untuk tujuan budidaya dan tujuan lindung.

Mencaritahu penyebab masalah pala tidak terselesaikan dan ketidaksungguhan pemerintah Fakfak mengembangkan pala sebagai komoditi lokal unggulan, menganalisis dokumen RTRW kabupaten Fakfak adalah jawabannya. Karena RPJP dan RPJM Fakfak disusun – didudukkan dan diterapkan dengan mempertimbangkan atau berdasarkan RTRW-nya.

Berikut ini data tentang penataan ruang – RTRW Kabupaten Fakfak tahun 2011 – 2031.[1] Informasi ini disesuaikan dengan topik membicarakan perlindungan wilayah tumbuh pala (dusun pala) dan pengembangan komoditi pala: 1) untuk fungsi hutan dan pengusahaan kayu: Hutan Produksi (HP) menempati luasan terbesar, kemudian Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi Konversi (HPK). Pada ketiga fungsi hutan ini telah diberikan ijin usaha kayu kepada 7 perusahaan HPH. (Sumber: Peta Fungsi Hutan dan HPH); 2) untuk kawasan pengembangan perkebunan monokultur: Terluas wilayah distrik Karas, kemudian Fakfak Timur, Bomberai, dan Kokas. (Sumber: Peta Kesesuaian Lahan Perkebunan); 3) untuk penggunaan lahan: Hampir seluruh wilayah Fakfak dikategorikan sebagai hutan rimba, dan kemudian sebagai lahan kosong/gundul. (Sumber: Peta Penggunaan Lahan), dan; 4) Untuk komoditas unggulan dan potensial: Pala ditetapkan sebagai komoditas unggulan dan potensial berdasarkan wilayah pengembangan tanaman perkebunan hanya di dua distrik, yaitu distrik Fakfak Kota dan distrik Fakfak Tengah. (Sumber: Peta Komoditas Unggulan dan Potensial).

Melihat pembagian fungsi hutan dan penetapan pola ruang (khusus ruang budidaya), dusun pala yang menurut keterangan warga Fakfak tersebar merata di sebagian besar wilayah Fakfak mengalami keterancaman. Sebab penataan ruang tidak memberikan perlindungan khusus terhadap wilayah-wilayah potensial habita tumbuh pala.

Penetapan fungsi hutan jelas mengindikasikan, bahwa pemanfaatan potensi hutan lebih besar ditujukan untuk hasil hutan kayu. Penebangan kayu untuk tujuan industri menjadi prioritas utama. Hal ini dibenarkan dengan terdapatnya ijin wilayah-wilayah konsesi perusahaan kayu (logs dan olahan) pada ketiga fungsi hutan.

Penetapan kawasan pengembangan perkebunan monokultur tidak memberikan keterangan yang menjelaskan bahwa tanaman pala menjadi prioritas utama. Bila dikomparasikan dengan komoditas unggulan dan potensial, kawasan pengembangan pala ditetapkan hanya di dua wilayah, yaitu distrik Fakfak Kota dan Fakfak Timur. Padahal kedua distrik ini menurut penjelasan warga, merupakan distrik berpenduduk padat. Artinya jika kedua wilayah ini dibagi berdasarkan struktur ruang, maka wilayah permukiman serta prasarana dan sarana pendukung memperoleh bagian ruang terbesar. Sisa ruang kecil untuk pengembangan pala.

Pengkategorian hampir seluruh wilayah Fakfak sebagai hutan rimba. Penetapan penggunaan lahan seperti ini jelas menunjukkan bahwa seluruh wilayah Fakfak merupakan hutan tanpa kepemilikkan hak milik masyarakat adat. Konsekwensi hukum yang muncul adalah tanah-tanah kosong dan wilayah hutan tanpa hak milik perseorangan dan kelompok komunitas, pengelolaannya dibawah kekuasaan dan kewenangan negara. Artinya seluruh tanah dan hutan di wilayah Fakfak adalah hutan negara – Hutan Milik Negara.

Fakta penataan ruang di atas memberikan pesan jelas, bahwa yang namanya hutan rimba adalah wilayah hutan tanpa aktivitas ekonomi warga. Dan hutan tersebut belum pernah dijamah oleh warga lokal – atau masyarakat adat. tidak ada permukiman penduduk dan wilayah-wilayah yang dijadikan sebagai kebun – area mencari makan. Jika demikian, bagaimana dengan pengakuan warga pribumi Fakfak bahwa dusun-dusun pala mereka tersebar merata hampir di seluruh tanah Fakfak? Sebab penetapan hutan rimba memberikan pengertian bahwa tidak ada yang namanya dusun-dusun pala milik warga pribumi di dalam hutan yang dikelola berdasarkan kepemilikkan wilayah adat dan tata aturan adat.

Mencermati pala sebagai komoditas unggulan dan potensial dengan penetapannya hanya di dua distrik saja. Ini memberikan tiga pengertian: Pertama, pala bukan komoditas unggulan dan potensial yang banyak terdapat di Fakfak; Kedua, tanaman pala tidak direncanakan pengembangannya sebagai komoditas unggulan dan potensial daerah; dan Ketiga, pengembangan tanaman perkebunan di Fakfak adalah komoditas bukan pala.

Penulis menginventarisir informasi dalam peta tentang tanaman perkebunan. Tanaman kakao, cengkeh, kelapa, jambu mete, dan tanaman buah digambarkan dalam peta sebagai tanaman perkebunan yang tersebar merata di Fakfak. Tanaman-tanaman ini merupakan tanaman perkebunan yang juga memiliki potensi ekonomi tinggi di pasar, tapi bukan tanaman komoditas lokal unggulan – hasil introdusir dari luar.

Kiranya penjelasan di atas dapat memberikan gambaran awal bagi warga Fakfak suku Mbaham Matta, penduduk pribumi – pemilik tanah adat Fakfak. Bahwa pengembangan tanaman pala sebagai komoditas unggulan dan potensial, tidak bisa dilihat dan dicarikan pemecahan masalahnya dari perspektif ekonomi dan bisnis tata niaga. Tetapi dari kebijakan politik pembangunan daerah, khususnya kebijakan penataan ruang – RTRW kabupaten Fakfak.

Dari Dusun Pala Menuju Penyelamatan Hak Ruang Hidup

Membicarakan manfaat buah pala dan pengelolaan dusun pala milik suku Mbaham Matta, kepentingan ekonomi harus ditempatkan di bawah kepentingan hak milik atas ruang hidup (tanah/wilayah adat) dan sumberdaya alam. Bahwa kepentingan ekonomi anggota suku Mbaham Matta hanya bisa tercapai dan memberikan pengaruh besar kesejahteraan, bila mereka diposisikan sebagai pemegang kendali kepemilikkan hak atas wilayah habitat tumbuhnya pala. Kepastian hak kepemilikkan dusun pala dan tata aturan adat dalam pengelolaannya harus dilindungi dan diakui oleh negara.

Langkah dan upaya solutif pengembangan komoditas pala – pengelolaan dusun pala dan pemberdayaan ekonomi warga pribumi berbasis sumberdaya pala, jika mulai dilakukan dengan pendekatan ekonomi, hanya bisa memenuhi kepentingan praktis saja. Yaitu pencapaian pendapatan ekonomi keluarga dan terpenuhinya beberapa kebutuhan pokok hidup bersifat konsumsi. Sedangkan menyangkut kepastian hak milik tanah adat sebagai aset ekonomi dan dusun pala sebagai modal kerja terabaikan.

Pala sebagai komoditas lokal unggulan Fakfak dan dusun pala sebagai hak milik warga pribumi. Keduanya harus dipahami sebagai kesatuan integral dalam perspektif politik ekonomi. Memisahkannya akan menciptakan dua polarisasi penyelesaian masalah yang tidak integratif dan tidak substantif. Sebab ujungnya hanya berkutat pada pertentangan membicarakan kepentingan untung dan rugi, serta besar dan kecil nilai rupian dan materi yang diperoleh.

Peta-peta pemanfaatan ruang dan pola pembagian ruang dalam RTRW Fakfak dijadikan rujukan dasar. Sebagai referesnsi utama menganalisa akar masalah pengembangan pala di Fakfak. Sintesanya, bahwa penyelesaian masalah tidak boleh sampai menjadikan warga pribumi pada posisi ketidakpastian hak milik atas tanah adat. Atau warga pribumi menjadi petani penggarap tanpa memiliki hak penguasaan lahan palanya.

Fakta ekonomi – tata niaga pala menunjukkan bahwa warga pribumi terjerat dalam sistim ijon dan praktek lintah darat. Mayoritas pelaku ijon dan lintah darat adalah pedagang-pedagang Cina dan pendatang. Dalam kasus ini, pemerintah daerah lemah memberikan perlindungan bagi warga pribumi, mulai rantai produksi hingga pemasaran pala. Bahkan terkesan pemerintah turut merestui dan melanggengkan praktek kotor ini terus berlangsung. Warga pribumi pun akhirnya mengelola dusun palanya untuk sekedar hanya bertahan hidup satu dua musim dalam setahun.

Singkat kata, perdagangan pala selama ini di Fakfak belum mensejahterakan warga pribumi. Tetapi untuk memperkuat kerajaan bisnis warga pendatang. Termasuk juga menjadi pemanis bibir pejabat-pejabat pemerintah daerah bahwa Fakfak adalah kota pala.

Kondisi faktual kehidupan suku Mbaham Matta tersebut sangat ironis dan memilukan. Mereka menjadi buruh dusun pala untuk memenuhi kebutuhan keberlanjutan hidup orang lain. Mereka menang nama punya dusun pala berhektar-hektar luasnya, tapi kuasa pemanfaatan hasil penjualannya dikendalikan oleh orang lain.

Menjawab masalah pengembangan komoditas pala dan keberdayaannya, harus dimulai dengan ada sikap politik yang tegas dan jelas dari pemerintah. Kebijakan politik daerah yang memihak kepentingan hidup warga pribumi. Melindungi dan mengakui bahwa dusun pala – tanah adat habitat tumbuh pala adalah hak milik warga pribumi. Oleh karena menjadi aset ekonomi, maka pemerintah harus memastikannya dikelola secara berkelanjutan untuk sebesarnya kesejahteraan masyarakat adat.

Pertimbangan-pertimbangan ekonomi bukan tidak penting dibicarakan. Namun pertimbangan ekonomi ditempatkan sebagai elemen pembentuk hak ekonomi warga pribumi. Sebab yang terpenting dalam sistim ekonomi pasar sekarang adalah melindungi tanaman pala (komoditas) dan dusun pala – tanah  adat (lahan perkebunan) sebagai aset produksi. Tujuannya untuk menjamin kontinyuitas produksi dan aset ekonomi rakyat tidak berpindah berpindahtangan menjadi milik pihak lain.

Kebijakan-kebijakan politik pembangunan yang mengancam tanaman/tumbuhan pala di Fakfak, seperti: kebijakan tata ruang lebih memihak kepentingan industri ekstraktif (kayu dan tambang); penyediaan lahan untuk perkebunan monokultur kelapa sawit dan tanaman perkebunan introdusir, dan; pengambilalihan kepemilikkan tanah adat oleh pemerintah dari penguasaan masyarakat adat atas nama untuk pembangunan.

Bertolak dari hal-hal di atas ini, upaya-upaya solutif yang dipikirkan dan dijalankan harus mengandung semangat keberpihakkan pada kepentingan hidup suku Mbaham Matta dan karakteristik ekologi wilayah Fakfak. Sudah tentu dengan mempertimbangkan nilai penting pala dalam kebudayaan suku Mbaham Matta dan keberadaan dusun-dusun pala pada berbagai tipologi kawasan hutan.

Upaya politik dan tahapan pelaksanaannya didorong untuk menjamin kepastian hak milik masyarakat atas tanah adat. Bahwa dusun-dusun pala milik keluarga dan marga suku Mbaham Matta harus dilindungi dari ancaman ketidakadilan hukum dan ketidakadilan kebijakan pembangunan daerah.

Untuk menuju kepada hal itu, terdapat beberapa prasyarat yang harus dilakukan lebih dulu. Prasyarat tersebut adalah: 1) kebijakan hukum di tingkat daerah yang mengatur perlindungan dan pengakuan hak milik masyarakat adat suku Mbaham Matta atas ruang hidupnya – tanah/wilayah adat dan sumberdaya alam potensial; 2) inventarisasi potensi tanaman pala dan pemetaan luasan dusun-dusun pala milik marga-marga asli berdasarkan fungsi hutan yang telah ditetapkan; 3) dusun-dusun pala milik marga-marga asli harus dikeluarkan dari dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan fungsinya; 4) dalam RTRW, pola ruang budidaya harus memisahkan jelas ruang-ruang kelola milik warga pribumi (al. dusun pala dan kebun) dari ruang-ruang budidaya yang dikelola pemerintah, dan; 5) pengembangan pala sebagai komoditas lokal unggulan dan potensial harus mendapat porsi terbesar daripada tanaman perkebunan lain yang diintrodusir.

Penutup

Pada akhirnya para pihak yang perduli dengan keberlanjutan hidup suku Mbaham Matta bersama pemerintah daerah Fakfak harus duduk bersama untuk menyepakati persoalan ini. Rujukannnya adalah dua hal mendasar tentang keadilan sosial dan keadilan ekologis. Sebab pala sebagai komoditas harus dapat mensejahterahkan warga pribumi dan penghargaan terhadap hak-hak ekonomi; dan keadilan ekologis – dusun-dusun pala alam harus dilindungi habitat tumbuhnya.

Untuk dua kepentingan mendasar tersebut, prasayarat pengelolaan sumberdaya alam harus harus dirumuskan dan dipastikan menjiwai seluruh program dan strategi implementasinya. Terutama pengembangan pala untuk memastikan hak milik warga pribumi atas dusun-dusun palanya yang kepemilikan adatnya diwariskan turun-temurun sebagai modal sosial.

Prasyarat-prasyarat yang dimaksud, adalah: 1) pengelolaan dan pengembangan pala harus menjamin kelangsungan layanan alam; 2) pengelolaan dan pengembangan pala harus meningkatkan produktivitas hidup warga pribumi; 3) pengelolaan dan pengembangan pala harus menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum untuk melindungi hak-hak warga pribumi, dan; 4) pengelolaan dan pengembangan pala harus untuk mencerdaskan dan menyelamatkan kelangsungan hidup warga pribumi.

——————

[1] Informasi tidak penulis detailkan dalam bentuk angka – karena bertujuan hanya menggambarkan kondisi pola ruang. Penulis harap pembaca meminta langsung data-data tersebut dari Pemda Fakfak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s